POJOKBANDUNG.COM, KAB. BANDUNG BARAT – Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 Kabupaten Bandung Barat merupakan momentum menjaga stabilitas daerah, memperkuat demokrasi akar rumput, dan melahirkan pemimpin desa yang visioner.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi ketika disinggung terkait Pilkades serentak 2027 mendatang pada Minggu (10/5/2026).
Ia mengatakan, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat memandang Pilkades bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan desa. Namun banyak hal yang harus dicapai untuk kebaikan masyarakat Bandung Barat.
“Kami mendorong pengawasan menyeluruh sejak tahap persiapan, regulasi, penganggaran, keamanan, hingga pasca pemilihan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, politik uang, maupun penyalahgunaan kewenangan agar Pilkades menjadi agenda demokrasi yang bermartabat dan berkualitas sesuai dengan potensi desanya.
“Kami ingin Pilkades 2027 menjadi contoh demokrasi desa yang modern, damai, dan berintegritas. Karena itu, DPRD mendorong penyempurnaan regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan,” katanya.
“Selain itu hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat profesionalisme panitia, memastikan netralitas aparatur, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara sehat dan dewasa,” imbuhnya.
Lebih jauh dari itu, Komisi I DPRD KBB mendorong penggunaan pola pengawasan berlapis dan terpadu dengan pendekatan persuasif agar Pilkades tidak menjadi ruang konflik, tetapi ruang adu gagasan dan program untuk kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Target besarnya adalah menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang mampu menyelenggarakan Pilkades yang aman, tertib, demokratis, dan menjadi contoh nasional atau “etalase politik Indonesia” dalam praktik demokrasi desa yang sehat,” katanya.
Ia menyebut, kontestasi Pilkades serentak ini harus melahirkan kepala desa yang memiliki legitimasi kuat, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, Pilkades ini pun mampu meningkatkan kedewasaan politik masyarakat desa dan memperkuat persatuan warga setelah kontestasi selesai.
“Harapan kami, Pilkades serentak 2027 menjadi momentum lahirnya pemimpin-pemimpin desa terbaik yang mampu membangun desa secara inovatif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Sesuai dengan UU desa bahwa desa memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas itu harus membumi,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas, mengedepankan persaudaraan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sesaat. Demokrasi desa harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan memecah belah masyarakat.
“Jika Pilkades dapat berjalan aman, damai, dan bermartabat, maka Kabupaten Bandung Barat tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga berhasil menunjukkan kualitas demokrasi lokal yang matang dan berkelas di tingkat nasional,” katanya.
Masih kata dia, Komisi I DPRD KBB berkomitmen memastikan anggaran Pilkades tersedia secara memadai, tepat sasaran, dan tidak mengganggu pelayanan publik lainnya.
“Kami mendorong agar penganggaran Pilkades tidak hanya fokus pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup aspek keamanan, pengawasan, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas panitia, hingga antisipasi potensi konflik sosial,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran Pilkades harus menjadi investasi demokrasi. Yang sudah diusulkan justru pihaknya mendorong ada tambahan angka untuk tujuan yang lebih baik dan melahirkan pemimpin yang progresif jangan sampai keterbatasan anggaran justru melahirkan kerawanan, konflik, atau menurunkan kualitas demokrasi desa.
“Karna kami melihat Desa harus menjadi modal dan harapan kehidupan dan masa depan politik indonesia. Yang ingin diraih bukan hanya sukses administratif, tetapi sukses demokrasi dan sukses sosial. Melahirkan pemimpin desa yang memiliki sikap negarawan dgn berpegang teguh terhadap ideologi bangsa dan negara,” tandasnya. (kro)
