POJOKBANDUNG.COM, BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat suara soal tudingan di media sosial yang menyebut dirinya menghapus bantuan untuk pesantren.
Melalui instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasinya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada penghapusan bantuan bagi pesantren di Jabar.
Yang ada ialah melakukan evaluasi menyeluruh karena adanya indikasi ketimpangan hingga dugaan pelanggaran administrasi dalam penyaluran bantuan pesantren di Jawa Barat.
“Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikutip Kamis (24/7/2025).
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu menjelaskan bahwa bantuan untuk pesantren selama ini hanya menumpuk di dua kabupaten, yakni Garut dan Tasikmalaya. Ketimpangan tersebut memicu langkah evaluasi yang saat ini sedang berjalan.
“Yang pertama bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan, karena bertumpuk hanya pada dua kabupaten yaitu Garut dengan Tasik,” tegasnya.
Selain soal ketimpangan wilayah, Dedi juga menemukan bantuan-bantuan yang mengalir ke yayasan atau lembaga yang secara administratif dinilainya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. “Sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan,” katanya.
Yang mengejutkan, KDM mengungkap bahwa ada satu lembaga yang bahkan mendapatkan hampir Rp50 miliar dana bantuan Pemprov. “Banyak juga terjadi, misalnya satu lembaga mendapat hampir Rp 50 miliar dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai moralitas yang diajarkan dalam agama.
“Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,” tambah Dedi.
Lebih lanjut, Dedi meminta publik bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formula agar anggaran negara tepat sasaran dan berdampak langsung pada para santri, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu.
“Untuk itu mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pesantren kecil dan santri dari keluarga menengah ke bawah harus bisa menikmati dana tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dalam menuntut ilmu agama.
“Sehingga para santri terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah di pesantren-pesantren kecil bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi. Sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama,” ucapnya.
Dedi juga menyampaikan permintaan maaf jika kebijakan yang diambil menimbulkan kekecewaan dari sebagian pihak. “Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat,” imbuhnya. (jpc)
