Pojok Bandung

Blog

  • Pemalakan dan Premanisme Meresahkan, KDM Pastikan Pelaku Ditindak Tegas

    POJOKBANDUNG.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi pemalakan maupun praktik premanisme jalanan. Penegasan tersebut disampaikan guna mencegah terjadinya keresahan di tengah warga sekaligus menjaga citra positif Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi yang aman, tertib, dan ramah bagi setiap pendatang.

    Langkah tegas dari orang nomor satu di Jawa Barat ini dikeluarkan menyusul viralnya unggahan rekaman video di media sosial yang menunjukkan dugaan aksi pemalakan terhadap pengemudi mobil bernomor polisi pelat B (asal Jakarta). Berdasarkan kronologi di lapangan, insiden tersebut terjadi di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda, Gang Dago Timur, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

    Peristiwa pemalakan itu berlangsung sesaat setelah berakhirnya laga pertandingan pamungkas antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara, Sabtu malam, 30 Mei 2026. Dalam potongan video yang beredar luas, tampak seorang oknum pria menghentikan paksa kendaraan yang tengah melintas lalu meminta sejumlah uang secara intimidatif kepada sang pengemudi.

    Menanggapi gangguan ketertiban umum di wilayah ibu kota provinsi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah langsung bergerak cepat melakukan koordinasi taktis dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Sinergi ini dilakukan guna memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan secara cepat, tepat, dan transparan.

    “Terkait kasus pemalakan dan tindakan premanisme yang terjadi di kawasan Dago, Kota Bandung, saya sudah berkoordinasi langsung secara intensif dengan Kapolda Jabar. Berkat respons cepat dari aparat di lapangan, saat ini pelaku yang bersangkutan telah berhasil diringkus dan sedang menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut di markas Kepolisian Sektor (Polsek) Coblong,” terang Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan pers, Minggu, 31 Mei 2026.

    Lebih lanjut, Dedi memberikan peringatan keras kepada seluruh warga Jawa Barat agar tidak sekali-kali mencoba melakukan tindakan pemerasan dalam bentuk apa pun. Penindakan hukum tanpa tebang pilih akan diterapkan secara konsisten, baik jika korbannya merupakan sesama warga lokal maupun masyarakat dari luar daerah yang sedang berkunjung ke wilayah Jawa Barat.

    Pemerintah Provinsi bersama jajaran aparat penegak hukum berkomitmen penuh melakukan pembersihan ruang publik dari aksi premanisme karena dinilai merusak rasa aman, kenyamanan, serta mengganggu roda perekonomian dari sektor pariwisata daerah.

    Gubernur juga mengimbau generasi muda dan masyarakat luas untuk menjauhi mentalitas jalanan dan beralih mencari nafkah melalui jalur yang legal dan produktif. Menurutnya, ruang untuk mencari rezeki yang halal di Jawa Barat masih terbuka lebar lewat kerja keras dan kreativitas, jauh lebih terhormat dibandingkan menempuh cara-cara instan bergaya preman yang merugikan keselamatan orang lain. Menutup keterangannya, Dedi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polsek Coblong serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung yang dinilai sangat responsif dalam menindaklanjuti laporan keresahan masyarakat di jagat maya.

  • Keluarga Petarung MMA, Yudi Cahyadi Bangga

    Keluarga Petarung MMA, Yudi Cahyadi Bangga

    POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Petarung Mixed Martial Art (MMA) asal Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Yudi Cahyadi (34), gagal melangkah ke panggung Ultimate Fighting Championship (UFC) setelah kalah Technical Knock Out (TKO) dari petarung asal Cina, Xie Bin, pada ronde pertama ajang Road to UFC Season 5. Pertandingan tersebut digelar di Galaxy International Convention Center (GICC), Galaxy Macau, Cotai, Macau, Kamis (28/5) malam.

    Kendati gagal mendapatkan kontrak menuju UFC, keluarga tetap merasa bangga atas pencapaian Yudi yang berhasil tampil di ajang pencarian talenta petarung Asia tersebut.

    Istri Yudi, Karina Wilson, mengaku tetap memberikan dukungan penuh kepada suaminya meskipun hasil pertandingan belum sesuai harapan.

    “Bangga banget, karena nggak semua atlet bisa masuk ke sana. Saya tetap bangga dan percaya Allah pasti punya jalan yang lebih baik. Sekarang belum menang, mungkin ke depannya ada sesuatu yang lebih bagus lagi,” ujar Karina.

    Ia berharap kondisi Yudi tetap baik usai pertandingan dan dapat segera pulih untuk kembali ke tanah air.

    “Semoga nggak kenapa-kenapa, soalnya lihat ada darah segala macam. Semoga cepat pulih dan pulang ke Sumedang,” katanya.

    Ia juga meminta Yudi untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam mengejar karier di dunia MMA. Menurutnya, masih banyak kesempatan yang bisa diraih di masa mendatang.

    “Tetap bangga pastinya. Mudah-mudahan bangkit lagi, ada lagi kesempatan. Jangan menyerah, masih banyak kesempatan buat ke depannya,” ucapnya.

    Nama Yudi Cahyadi sendiri bukan sosok asing di dunia MMA Indonesia. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjadi juara One Pride MMA di kelas Featherweight atau kelas bulu 65 kilogram.

    Sementara itu, Road to UFC merupakan program pencarian talenta petarung Asia yang digelar UFC untuk menjaring atlet potensial dari berbagai negara. Ajang tersebut menjadi pintu masuk bagi para petarung Asia untuk mendapatkan kontrak resmi dan tampil di kompetisi UFC. (gun)

  • Unpad Buka Sejumlah Prodi Baru Pascasarjana, Perkuat Budaya Riset

    Unpad Buka Sejumlah Prodi Baru Pascasarjana, Perkuat Budaya Riset

    POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Guna memperkuat budaya penelitian sekaligus mendukung target menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan berkelas dunia, Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka sejumlah program studi baru jenjang pascasarjana. Pembukaan prodi baru tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.

    Direktur Akademik Unpad Prof. Aliya Nur Hasanah mengatakan, penguatan program pascasarjana diharapkan mampu melahirkan inovasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

    “Selaras dengan keinginan menuju pusat pendidikan dan pengetahuan berkelas dunia, maka program pascasarjana diharapkan dapat memberi inovasi-inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat,” ujar Prof Aliya di Kampus Jatinangor Sumedang.

    Ia menambahkan, beberapa program studi baru yang dibuka di antaranya Magister (S2) Hubungan Internasional, Magister Ilmu dan Teknologi Pangan, Doktor (S3) Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan, serta Doktor Fisika.

    Selain itu, Fakultas Kedokteran Unpad juga membuka program Spesialis Gizi Klinik serta sejumlah program Subspesialis, yakni Patologi Klinik, Dermatologi Venereologi dan Estetika, Ilmu Kesehatan Mata, serta Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

    Menurut Prof. Aliya, pembukaan program spesialis dan subspesialis dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan seiring tingginya beban penyakit dan perkembangan teknologi medis yang semakin kompleks. “Perkembangan teknologi medis dan kasus penyakit yang semakin kompleks membutuhkan penanganan khusus dari konsultan atau subspesialis tingkat lanjut,” katanya.

    Tak hanya membuka prodi baru, kata ia, Unpad juga menghadirkan berbagai skema pendidikan pascasarjana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Program tersebut meliputi Magister Berbasis Project (MBP), Magister jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Magister Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), jalur Alumni Berprestasi dan Berkinerja, hingga program double degree dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

    Prof. Aliya menjelaskan, sistem pembelajaran PJJ memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring melalui platform digital tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dibanding program reguler. “Capaian pembelajaran Magister PJJ tidak ada perbedaan dengan magister reguler, hanya model pembelajarannya dilakukan melalui jarak jauh,” jelasnya.

    Sementara pada program RPL, pengalaman kerja profesional dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS) akademik sehingga masa studi menjadi lebih singkat namun tetap memiliki capaian pembelajaran setara program reguler.

    Adapun program Magister Berbasis Project yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta ditujukan bagi kalangan profesional dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus nyata di tempat kerja.

    Unpad juga menyediakan program double degree bersama sejumlah perguruan tinggi mitra. Di antaranya bersama Binus University melalui program Digital Technology in Fishery, Digital Technology in Marine Science, dan Digital Economy, serta bersama Telkom University melalui program Cyber Forensics Law.

    Untuk mendukung pembiayaan pendidikan, Unpad menyediakan berbagai beasiswa seperti Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran (BUPP), Beasiswa Program Doktoral Padjadjaran (BPDP), Beasiswa Guruku, hingga Unpad ASEAN Scholarship (UAS). Selain itu tersedia pula beasiswa pemerintah seperti LPDP, PMDSU, TIAS, dan KNB.

    Pendaftaran sejumlah program pascasarjana Unpad masih dibuka hingga 13 Juli 2026 melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru Unpad. (tha)

  • Citarum Hari Ini Krisis Cara Manusia Hidup

    Citarum Hari Ini Krisis Cara Manusia Hidup

    POJOKBANDUNG.COM, KAB. BANDUNG – Antropolog, Eka Zaki, memandang persoalan Sungai Citarum hari ini tidak bisa lagi dibaca semata sebagai isu pencemaran lingkungan. Menurutnya, krisis yang terjadi di sepanjang DAS Citarum merupakan gambaran tentang rusaknya relasi manusia dengan ruang hidupnya sendiri.

    Pandangan itu muncul ketika ia membaca ulang buku foto Aliran Kehidupan di Sungai Citarum terbitan program Cita-Citarum tahun 2013. Buku tersebut mendokumentasikan kondisi Sungai Citarum dari hulu hingga hilir melalui ratusan foto udara dan darat: kawasan hulu yang gundul, limbah industri, sedimentasi sungai, hingga banjir tahunan di Baleendah dan Dayeuhkolot.

    “Yang menarik, hampir semua masalah yang ada di buku itu masih kita lihat hari ini. Artinya, selama dua belas tahun kita seperti hanya mengulang krisis yang sama,” kata Eka Zaki saat ditemui di Bandung, Jumat (29/5/2026).

    Menurut Eka, buku foto tersebut bukan sekadar arsip visual pencemaran sungai, melainkan dokumentasi tentang perubahan budaya masyarakat di sekitar Citarum. Ia melihat adanya perubahan besar dalam cara manusia memandang sungai: dari ruang kehidupan bersama menjadi objek eksploitasi ekonomi. “Dulu sungai itu bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sekarang sungai lebih dilihat sebagai saluran produksi, tempat membuang limbah, bahkan ruang yang boleh dikorbankan demi pembangunan,” ujarnya. Ia menilai fenomena yang terjadi di Citarum hari ini menunjukkan adanya normalisasi terhadap krisis ekologis.

    Banjir di Baleendah dan Dayeuhkolot, misalnya, menurutnya sudah berubah menjadi rutinitas sosial yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. “Masyarakat akhirnya dipaksa beradaptasi dengan bencana yang terus berulang. Rumah ditinggikan, aktivitas disesuaikan dengan musim banjir, tapi akar masalahnya tidak pernah benar-benar selesai,” katanya.

    Eka juga menyoroti bagaimana isu Citarum kini sering berhenti pada level visual dan pencitraan. Sungai yang berubah warna viral di media sosial, kegiatan bersih-bersih sungai dipublikasikan, tetapi persoalan mendasar seperti industrialisasi tanpa kontrol, alih fungsi lahan di hulu, dan lemahnya tata ruang tetap berjalan. “Kita terlalu sibuk memperbaiki tampilan sungai, tapi lupa memperbaiki sistem yang membuat sungai terus rusak,” ujar Eka.

    Menurutnya, program pemulihan seperti Citarum Harum memang penting, tetapi tidak akan cukup jika pendekatannya hanya bersifat teknis dan seremonial. Ia menilai pemulihan Citarum seharusnya juga menyentuh persoalan budaya dan cara pandang masyarakat terhadap alam. “Kalau relasi manusia dengan sungai masih relasi eksploitasi, program apa pun akan terus berputar di masalah yang sama,” katanya.

    Ia menambahkan, buku Aliran Kehidupan di Sungai Citarum justru terasa semakin relevan hari ini karena memperlihatkan bahwa negara, industri, dan masyarakat sebenarnya sudah lama mengetahui kondisi sungai tersebut. Namun pengetahuan itu, menurutnya, tidak pernah benar-benar diikuti keberanian untuk mengubah pola pembangunan yang menjadi sumber kerusakan.

    “Citarum hari ini seperti ruang tempat semua kontradiksi pembangunan ditumpahkan. Sungai dipaksa menopang industri, listrik, pertanian, urbanisasi, tapi tubuh ekologisnya terus dikorbankan,” ujar Eka.

    Bagi Eka Zaki, persoalan terbesar Citarum bukan hanya soal limbah atau sampah, melainkan hilangnya kesadaran kolektif bahwa sungai adalah bagian dari kehidupan yang harus dirawat bersama. “Ketika sungai rusak lalu dianggap biasa, sebenarnya yang sedang hilang bukan cuma kualitas air, tapi juga sensitivitas manusia terhadap krisis itu sendiri,” katanya. (kus)

  • Anggota Polrestabes Bandung Patroli di Braga dan Asia Afrika

    Anggota Polrestabes Bandung Patroli di Braga dan Asia Afrika

    POJOKBANDUNG.COM – Jajaran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung menggelar operasi pelayanan dan pengamanan intensif di kawasan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Langkah antisipatif ini dilakukan guna mengawal kondusivitas wilayah serta mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat di sejumlah titik pusat keramaian selama masa libur panjang akhir pekan.

    Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriadi, menjelaskan bahwa skema patroli yang diterjunkan oleh jajarannya kali ini sengaja mengusung konsep dialogis dengan berjalan kaki. Metode pergerakan tanpa kendaraan tersebut dipilih agar personel kepolisian dapat berbaur langsung, menyapa para pelancong, serta mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini demi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah menikmati masa liburan di jantung Kota Kembang.

    “Patroli dengan berjalan kaki ini bertujuan agar petugas bisa membaur dan berinteraksi langsung dengan warga. Melalui pendekatan humanis ini, kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan jaminan keamanan, baik bagi para wisatawan mancanegara dan domestik maupun bagi warga Kota Bandung itu sendiri,” ujar Kombes Pol Dedi Supriadi di sela-sela memimpin jalannya patroli, Sabtu malam (30/5).

    Lebih lanjut, Dedi memaparkan bahwa korps Bhayangkara telah memetakan sekaligus menempatkan personel di sejumlah titik strategis yang memiliki indeks kerawanan tinggi terhadap kemacetan dan kepadatan massa. Kawasan cagar budaya Braga dan koridor historic Asia Afrika menjadi fokus atensi utama mengingat kedua lokasi tersebut selalu menjadi magnet utama kunjungan wisata setiap kali musim liburan tiba.

    Selain menyiagakan personel stasioner di pos pengamanan, Polrestabes Bandung juga menggerakkan tim patroli bergerak (mobile patrol) untuk terus menyisir wilayah hingga larut malam.

    Di samping pengawasan keamanan dari tindakan kriminalitas jalanan, pihak kepolisian juga menaruh perhatian serius pada tata kelola perparkiran di kawasan tersebut. Dedi menegaskan, pihaknya telah memberikan instruksi dan imbauan keras kepada para juru parkir di titik-titik kepadatan agar tetap menjaga ketertiban, menata kendaraan sesuai kantong parkir yang legal, serta mencegah adanya parkir liar yang dapat menghambat arus lalu lintas hingga memicu kemacetan parah.

    Untuk mengantisipasi potensi kemacetan total di gerbang-gerbang masuk menuju Kota Bandung, Polrestabes Bandung secara khusus menyiagakan sedikitnya 130 personel penegak hukum. Ratusan personel yang mayoritas berasal dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) tersebut dikerahkan secara tersebar untuk melakukan rekayasa arus kendaraan dan penguraian kepadatan, mulai dari koridor jalan arteri utama, area sekitar pintu keluar tol, hingga titik-titik simpul keramaian di dalam kota. Lewat kesiapan penataan ini, kepolisian berharap perputaran roda pariwisata daerah selama libur panjang dapat berjalan selaras dengan ketertiban umum.

  • Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ketua Kopdes Merah Putih Jalancagak: Kita Buka Peluang Ekonomi Baru

    Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ketua Kopdes Merah Putih Jalancagak: Kita Buka Peluang Ekonomi Baru

    POJOKBANDUNG.COM, SUBANG-Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Jalancagak menunjukkan kesiapannya menjadi salah satu pemasok bahan baku utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    Langkah ini dimulai dengan melakukan pertemuan bersama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur MBG di wilayah itu.
    Ketua Koperasi Merah Putih Desa Jalancagak Beno mengatakan, kehadiran para pengelola dapur MBG merupakan langkah awal kolaborasi antara Kopdes dengan SPPG.
    Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat posisi petani lokal dalam rantai pasok bahan baku.
    Selain membangun kolaborasi, pertemuan ini ingin menegaskan posisi Kopdea sebagai mitra SPPG sesuai regulasi. Yang mana, peran Kopdes sebagai penyedia bahan baku bagi SPPG.
    “Kami siap bahan baku berkualitas dan kuantitas hasil produksi sesuai dengan standar MBG,” ujar Beno saat ditemui , Jumat (29/5)
    Selain itu, Kolaboraai ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus menjadikan Kopdes Merah Putih Desa Jalancagak sebagai pionir pemasok bahan baku untuk SPPG, khusunya di wilayah desa Jalancagak.
    “Kita berharap kerja sama ini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi desa lain dalam mengelola potensi lokal,” ujarnya.
    Dirinya berharap kolaborasi ini mampu melibatkan lebih banyak petani lokal agar manfaatnya dapat dirasakan. (anr)
  • DLHK Sumedang Percantik Kawasan Tahura Gunung Kunci dan Tahura Palasari

    DLHK Sumedang Percantik Kawasan Tahura Gunung Kunci dan Tahura Palasari

    POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tengah tancap gas mempercantik kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Kunci dan Tahura Palasari.

    Langkah ini bertujuan memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan ekstra bagi wisatawan yang ingin melepas penat di pusat kota Sumedang.
    Kepala Bidang Kehutanan DLHK Kabupaten Sumedang, Amalia Hermayanti, menegaskan bahwa pihaknya sedang mengejar target perbaikan fasilitas secara bertahap.
    “Kami terus melakukan pembenahan di Tahura Gunung Kunci. Tim sudah menyelesaikan perbaikan jogging track dan memasang pagar pengaman di area luar kawasan,” kata Amalia saat ditemui di Tahura Gunung Kunci, Jumat (29/5/2026).
    Lanjut Amalia, DLHK Sumedang saat ini memprioritaskan empat titik krusial. Dari target tersebut, dua titik telah rampung 100 persen. Selanjutnya, petugas akan segera menyentuh area parkir dan taman bermain yang menjadi titik kumpul favorit keluarga.
    Ia pun memaparkan sejumlah pembenahan di Tahura Gunung Kunci seperti jogging track untuk kenyamanan pelari pagi, pagar kawasan, penataan areal parkir, revitalisasi taman bermain anak-anak.
    “Insyaallah, bulan ini seluruh fasilitas di Gunung Kunci akan beres. Bagi kami, keselamatan pengunjung adalah prioritas utama,” ujarnya.
    Tak sampai disitu DLHK juga mulai menyentuh Tahura Palasari. Saat ini, pemerintah telah membangun dua unit toilet di area atas dan menyediakan lahan parkir di bagian bawah.
    Menariknya, DLHK berencana mengaktifkan kembali pos loket pembayaran di Palasari.
    Langkah strategis ini bertujuan agar pengelolaan wisata lebih optimal dan terintegrasi. Jadi, pengunjung tidak hanya terpaku pada satu lokasi, tetapi juga bisa mengeksplorasi keindahan Palasari dengan mudah.
    Kendati demikian, fasilitas terus meningkat, pengelola tetap mempertahankan harga tiket yang sangat ramah di kantong.
    “Kabar baiknya, satu tiket sudah mencakup akses ke dua lokasi sekaligus (Gunung Kunci & Palasari) Pengunjung dapat mendapatkan harga tiket untuk 2 lokasi, pelajar atau nak-anak hanya Rp 5.000 dan dewasa Rp 10.000 per orang. Kami berharap dengan wajah baru ini, Tahura Gunung Kunci dan Palasari siap menjadi destinasi wisata hijau unggulan di Sumedang,” katanya. (jim)
  • bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara

    bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerjasama dengan Lanud Husein Sastranegara

    POJOKBANDUNG.COM – bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas sinergi strategis guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara khususnya di wilayah Jawa Barat.

    Kerjasama yang telah terjalin kini kembali diperkuat melalui Penandatanganan Pedoman Kerjasama antara bank bjb dengan Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2026 bertempat di Lanud Husein Sastranegara.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Marsekal Pertama TNI MD Irman Fathurahman, S.E., M.M bersama Pemimpin Cabang bank bjb Tamansari Adytia Sovana. Turut hadir Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer bank bjb, Maman Rukmana, serta jajaran manajemen bank bjb lainnya.

    Melalui penandatanganan pedoman kerjasama ini, kedua pihak kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota kesatuan.  Kerjasama ini mencakup layanan penyaluran tunjangan kinerja bagi 441 anggota Lanud Husein Sastranegara melalui produk tandamata payroll bank bjb, pemberian fasilitas kredit ritel, bantuan penagihan, dan pembayaran kolektif angsuran fasilitas kredit ritel.

    Kolaborasi ini sekaligus bukti nyata komitmen bank bjb dalam memperluas jangkauan layanan kepada berbagai segmen institusi. Dengan terus menghadirkan berbagai solusi layanan keuangan mulai dari layanan tabungan payroll, transaksi digital, hingga fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dan dukungan jaringan layanan yang luas serta transformasi digital yang terus dikembangkan. bank bjb optimis mampu meningkatkan penetrasi layanan perbankan dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anggota Lanud Husein Sastranegara.

    Melalui kolaborasi dengan institusi strategis seperti TNI AU, bank bjb juga memperkuat posisinya sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selanjutnya, kerjasama antara bank bjb dan TNI AU diharapkan dapat terus diperkuat serta diperluas ke berbagai kesatuan lainnya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi kedua institusi, tetapi juga bagi peningkatan kualitas layanan keuangan bagi seluruh anggota TNI AU.

    Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi jaringan kantor bank bjb terdekat yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia maupun call center bjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.

  • Bupati Bandung Dadang Supriatna Nilai Implementasi UU Pesantren Masih Membingungkan Daerah

    Bupati Bandung Dadang Supriatna Nilai Implementasi UU Pesantren Masih Membingungkan Daerah

    POJOKBANDUNG.COM, KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menilai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hingga kini masih menimbulkan kebingungan di tingkat daerah, terutama terkait pembagian kewenangan dan mekanisme dukungan anggaran untuk pondok pesantren.
    Hal itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menggelar silaturahmi bersama jajaran Kementerian Agama dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Bandung, Jumat (29/5/2026).
    Menurut Dadang, meski Undang-Undang Pesantren dan Peraturan Daerah tentang Pesantren sudah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih belum berjalan maksimal.
    Ia menyebut pemerintah daerah masih menghadapi kebingungan terkait batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan serta pembinaan pesantren.
    “Undang-Undang Pesantren ini belum dirasakan betul manfaatnya karena belum ada kejelasan pembagian kewenangan. Daerah akhirnya masih bingung untuk melangkah,” ujar Dadang.
    Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap belum optimalnya dukungan pemerintah daerah kepada pondok pesantren, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan bantuan fasilitas pendidikan. Dadang mengatakan banyak pondok pesantren di Kabupaten Bandung yang membutuhkan perhatian karena kondisi bangunan asrama maupun ruang belajar sudah tidak layak.
    “Namun di sisi lain, pemerintah daerah masih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran karena aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Pesantren dinilai belum sepenuhnya jelas,” ujar dia.
    “Saya melihat langsung di lapangan, banyak pesantren yang kondisinya membutuhkan bantuan segera. Tapi daerah juga harus memastikan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.
    Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung berencana mengawal langsung aspirasi para pimpinan pondok pesantren ke pemerintah pusat guna memperjelas implementasi regulasi tersebut.
    Dadang berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian aturan agar daerah memiliki landasan yang kuat untuk membantu pengembangan pesantren tanpa menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
    Sementara itu, Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bandung KH Aang Syamsul Ulum menyambut baik langkah Pemkab Bandung yang siap memperjuangkan kejelasan implementasi Undang-Undang Pesantren. “Kami berharap ada kejelasan aturan sehingga pesantren bisa mendapatkan dukungan yang lebih optimal,” kata KH Aang. (kus)
  • Kembangkan Ubi Cilembu Lewat Kultur Jaringan dan Hilirisasi

    Kembangkan Ubi Cilembu Lewat Kultur Jaringan dan Hilirisasi

    POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang terus mengembangkan Ubi Cilembu sebagai komoditas unggulan daerah melalui inovasi kultur jaringan serta penguatan hilirisasi UMKM guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
    Kepala DPKP Sumedang, Tono Soehartono, mengatakan pengembangan Ubi Cilembu dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir agar komoditas khas tersebut tetap berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar.
    “Pengembangan Ubi Cilembu ini terus kami dorong melalui kultur jaringan dan hilirisasi agar bisa memperluas produksi sekaligus meningkatkan daya saing pasar,” kata Tono, Jumat (29/5).
    Ia menjelaskan, Ubi Cilembu merupakan komoditas khas Sumedang yang memiliki karakteristik rasa manis seperti madu setelah dipanggang. Karakteristik tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan ubi jalar lainnya.
    Menurutnya, ciri khas tersebut menjadi potensi besar agar Ubi Cilembu dapat bersaing di pasar global sebagai komoditas unggulan daerah.
    “Sebagaimana dimaklumi bahwa Ubi Cilembu itu cuma ada di Cilembu. Yang membedakan itu adalah madunya dan itu menjadi potensi daya saing. Kalau tidak ada madu, itu bukan Cilembu,” ujarnya.
    Tono menuturkan, pengembangan komoditas tersebut kini dilakukan melalui teknologi kultur jaringan untuk memperluas budidaya tanpa sepenuhnya bergantung pada kondisi tanah asal Cilembu.
    Ia menyebutkan, uji coba penanaman telah dilakukan di sejumlah wilayah dengan melibatkan kelompok tani dan aparat kewilayahan, termasuk penanaman sekitar 5.000 bibit melalui kerja sama dengan 26 titik Polsek.
    “Dari uji coba itu ada yang berhasil dan ada yang belum, ini menjadi bahan evaluasi kami untuk pengembangan berikutnya,” katanya.
    Sentra Ubi Cilembu di Kabupaten Sumedang saat ini tersebar di empat kecamatan utama, yakni Pamulihan, Rancakalong, Tanjungsari, dan Sukasari dengan total luas lahan sekitar 462 hektare.
    Sementara itu, Desa Cilembu sebagai wilayah asal memiliki sekitar 229 hektare lahan budidaya dengan produksi rata-rata berkisar 1.600 hingga 1.900 ton per tahun.
    Tono mengatakan, produktivitas Ubi Cilembu di Sumedang berada pada kisaran 15 hingga 20 ton per hektare dan dapat mencapai 40 ton per hektare dalam kondisi optimal.
    Meski memiliki potensi besar, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama ketergantungan pada kondisi tanah spesifik serta fluktuasi produksi akibat faktor cuaca.
    “Selain itu, tantangan kita adalah menjaga kontinuitas produksi karena permintaan pasar terus meningkat,” ujarnya.
    Ia mengungkapkan, permintaan Ubi Cilembu untuk kebutuhan olahan dan ekspor dapat mencapai 12 hingga 40 ton per bulan sehingga kontinuitas produksi menjadi faktor penting dalam pengembangan komoditas tersebut.
    Selain penguatan budidaya, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendorong hilirisasi Ubi Cilembu melalui pengembangan produk UMKM seperti bakpia ubi yang memanfaatkan rasa manis alami tanpa tambahan gula.
    “Ubi Cilembu ini bisa diolah menjadi berbagai produk, termasuk bakpia tanpa gula tambahan karena sudah manis alami,” katanya.
    Tono berharap pengembangan Ubi Cilembu dapat memperkuat ketahanan ekonomi petani sekaligus menjadikan komoditas tersebut sebagai salah satu unggulan berkelanjutan Kabupaten Sumedang. (gun)
  • Lapak Kurban Kolektif di Kota Bandung Dinilai Efektif, Penjualan Hewan Kurban Lebih Tertib

    Lapak Kurban Kolektif di Kota Bandung Dinilai Efektif, Penjualan Hewan Kurban Lebih Tertib

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Sehari setelah Hari Raya Iduladha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung mulai melakukan evaluasi dan penertiban terhadap lapak penjualan hewan kurban yang masih bertahan di sejumlah titik permukiman warga. Pengawasan dilakukan bersama aparat kewilayahan dan Satpol PP untuk memastikan area bekas penjualan kembali tertib dan bersih.
    Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan penataan lapak hewan kurban tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena para pedagang mulai mengikuti aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait lokasi berjualan.
    Mayoritas pedagang kini memilih berjualan secara kolektif di lapak resmi yang sudah ditentukan kewilayahan sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.
    “Sekarang pedagang mulai lebih paham. Banyak yang berjualan bersama di satu titik yang memang sudah ditentukan,” ujar Gin Gin, Kamis (28/5/2026).
    DKPP sebelumnya mewajibkan seluruh pedagang hewan kurban mengantongi rekomendasi dari kewilayahan sebelum membuka lapak penjualan di Kota Bandung.
    Gin Gin mengungkapkan pemkot juga mengatur lokasi penjualan minimal berjarak 200 meter dari kawasan permukiman warga untuk mengurangi gangguan lingkungan dan menjaga ketertiban umum.
    “Aturan turut disertai kewajiban pengelolaan limbah hewan kurban agar area penjualan tidak menimbulkan bau maupun pencemaran lingkungan setelah aktivitas kurban selesai,” katanya.
    Gin Gin menilai pengawasan ketat yang dilakukan sejak sebelum Iduladha cukup efektif menekan munculnya lapak liar di kawasan padat penduduk. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa pedagang yang mencoba membuka lapak di dekat area pemukiman menjelang hari terakhir penjualan hewan kurban.
    Gin Gin mengatakan lapak yang melanggar aturan tetap dapat ditindak dan dibongkar apabila mengganggu ketertiban lingkungan maupun melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.
    “Penertiban dilakukan bersama Satpol PP dan aparat kewilayahan yang sebelumnya telah melakukan pemetaan titik penjualan hewan kurban di setiap kelurahan,” ucapnya.
    Menurutnya, selain menertibkan lapak, petugas juga melakukan pemantauan terhadap kebersihan area bekas penjualan hewan kurban H+1 Iduladha. Pedagang diminta segera membersihkan kandang sementara, sisa pakan, hingga limbah hewan agar tidak memicu keluhan warga sekitar.
    Gin Gin menyebut pola penjualan kolektif yang mulai diterapkan pedagang tahun ini memberi dampak positif terhadap pengawasan kesehatan hewan maupun pengendalian lingkungan.
    “Sistem kolektif, petugas lebih mudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sekaligus memantau kondisi kebersihan di lokasi penjualan,” kata Gin Gin.
    Gin Gin menambahkan kesadaran pedagang terhadap aturan penjualan hewan kurban tahun ini terus meningkat sehingga pelaksanaan Iduladha di tahun mendatang dapat berlangsung lebih tertib, sehat, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Kota Bandung.(dsn)
  • APPC Soroti Dugaan Reses Anggota DPRD Cianjur Tak Sesuai Daerah Pemilihan

    APPC Soroti Dugaan Reses Anggota DPRD Cianjur Tak Sesuai Daerah Pemilihan

    POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG– Aliansi Pemuda Pergerakan Aktivis Cianjur (APPC) menyoroti dugaan pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Cianjur di luar daerah pemilihan (dapil) yang dinilai tidak sesuai tata tertib pelaksanaan reses.

    Ketua APPC, Galih, mengatakan pihaknya menemukan kegiatan yang diklaim sebagai agenda reses anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Dapil 6, namun dilaksanakan di wilayah Dapil 1.

    Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD PAN Cianjur pada Jumat (22/5/2026).

    “Kami menemukan adanya kegiatan pada Jumat, 22 Mei 2026 di Kantor DPD PAN Cianjur,” ujar Galih dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

    Galih menyebut kegiatan awalnya disebut sebagai agenda silaturahmi bersama pengurus Perempuan Amanat Nasional (PAN). Namun di akhir kegiatan terdapat sesi foto bersama dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Reses Anggota DPRD” atas nama Hendang Purnamasari.

    APPC menilai pelaksanaan reses seharusnya dilakukan di wilayah dapil anggota DPRD yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

    “Kegiatan reses wajib dilaksanakan di daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

    Selain lokasi kegiatan, APPC juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian jadwal dan titik pelaksanaan reses dengan keputusan resmi DPRD Kabupaten Cianjur.

    Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 100.3.3/4/DPRD/05/2026 tentang jadwal dan pelaksanaan reses masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, Hendang Purnamasari dijadwalkan melaksanakan reses pada 18 hingga 25 Mei 2026 di Kecamatan Cikadu dan Leles.

    Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun APPC, kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai lokasi yang telah ditetapkan.

    “Pelaksanaan reses harus sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dalam keputusan DPRD,” tegas Galih.

    Ia menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap tata tertib DPRD serta penggunaan anggaran negara dalam agenda reses.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak PAN maupun anggota DPRD yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan tanggapan.

    Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ketua PAN sekaligus anggota DPRD, Hendi, belum mendapat respons karena nomor yang dihubungi tidak aktif.

  • Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Diprediksi Tidak Signifikan

    Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Diprediksi Tidak Signifikan

    POJOKBANDUNG.COM, KAB. BANDUNG – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung memprediksi jumlah kunjungan wisatawan saat libur Idul Adha dan hari lahir Pancasila 2026 tidak akan mengalami lonjakan signifikan seperti momen libur panjang sebelumnya.
    Kepala Disparekraf Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah momentum libur Idul Adha yang berdekatan dengan masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
    Menurutnya, banyak masyarakat yang saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan dibandingkan pengeluaran untuk berwisata bersama keluarga.
    “Libur kali ini berdekatan dengan penerimaan siswa baru. Maka saya kira masyarakat bakal memprioritaskan pendidikan,” ujar Wawan, Kamis (28/5/2026).
    Ia mengatakan kondisi tersebut membuat potensi kunjungan wisata ke sejumlah destinasi di Kabupaten Bandung diperkirakan tidak akan seramai momen akhir pekan panjang maupun hari libur nasional sebelumnya.
    Selain faktor pendidikan, kondisi cuaca yang tidak menentu juga disebut mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata, khususnya ke kawasan wisata selatan Kabupaten Bandung.
    “Cuaca sekarang sedang pancaroba. Kadang hujan, kadang panas. Wilayah selatan juga rawan bencana seperti pohon tumbang dan angin puting beliung,” katanya.
    Menurut Wawan, kondisi tersebut membuat sebagian wisatawan memilih menahan diri untuk datang ke kawasan wisata alam di Kabupaten Bandung.
    Ia menyebut pada beberapa momen libur panjang sebelumnya memang terjadi peningkatan kunjungan wisatawan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan.
    Selain itu, daya beli masyarakat juga dinilai masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bandung.
    “Daya beli masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
    Meski demikian, pihaknya tetap berupaya meningkatkan minat kunjungan wisata dengan memperkuat pelayanan dan menjaga kualitas lingkungan di setiap destinasi wisata.
    “Disparekraf Kabupaten Bandung juga mengimbau para pengelola wisata untuk mengelola sampah secara mandiri dan menjaga kebersihan lingkungan demi menciptakan kawasan wisata yang nyaman bagi pengunjung,” ujur dia. (kus)
  • Diskanak Sumedang Pastikan Stok Hewan Kurban Surplus

    Diskanak Sumedang Pastikan Stok Hewan Kurban Surplus

    POJOKBANDUNG.COM, SUMEDANG – Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Sumedang memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

    Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan, neraca supply-demand menunjukkan surplus pada seluruh jenis hewan kurban.

    Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, Asep Aan Dahlan mengatakan, surplus hewan kurban meliputi sapi sebanyak 740 ekor, domba 2.734 ekor, dan kambing 625 ekor. “Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Sumedang dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di moment Iduladha tahun ini,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

    Selain memastikan ketersediaan, Diskanak juga terus melakukan pengawasan kesehatan dan kelayakan hewan kurban agar masyarakat mendapatkan hewan yang sehat dan sesuai syariat.

    Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem, pengawasan lalu lintas hewan, penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), serta sertifikat veteriner.

    “Menyambut Hari Raya Iduladha kemarin kami melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban guna memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat,” kata Asep.

    Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh petugas untuk memantau kondisi fisik hewan, kesehatan umum, serta memastikan hewan bebas dari penyakit menular.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam memilih hewan kurban,”  katanya.

    Diskanak Sumedang juga mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi dan memastikan hewan telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. (gun)

  • Prioritaskan Siswa RMP dan Disabilitas, Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah

    Prioritaskan Siswa RMP dan Disabilitas, Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi prioritas utama untuk melindungi hak pendidikan anak dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menegaskan tidak boleh ada satu pun anak kehilangan akses sekolah hanya karena faktor ekonomi maupun keterbatasan fisik dan mental.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan penguatan jalur afirmasi tahun ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, khususnya siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dan peserta didik berkebutuhan khusus.

    Untuk jenjang SMP, Pemkot Bandung menyiapkan kuota afirmasi sebesar 30 persen dari total daya tampung sekolah negeri. Kuota diperuntukkan bagi siswa RMP dan penyandang disabilitas. Sementara untuk tingkat SD, jalur afirmasi disediakan sebesar 15 persen guna memastikan pemerataan akses pendidikan sejak usia dini.

    Asep menjelaskan kebijakan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Sekolah harus menjadi ruang aman dan terbuka bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga maupun kondisi fisik siswa.

    Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama penentuan siswa RMP. Peserta yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 diprioritaskan mendapatkan akses melalui jalur afirmasi.

    “Kelompok mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, rentan miskin hingga keluarga menengah bawah yang membutuhkan bantuan sosial pendidikan,” ujar Asep, Kamis (28/5/2026).

    Pendataan siswa RMP dilakukan 4 hingga 8 Mei 2026 melalui sistem Dapodik, agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan kursi sekolah secara lebih akurat sebelum tahapan pendaftaran umum dimulai.

    Dalam mekanismenya, sistem akan menempatkan siswa ke sekolah negeri terdekat berdasarkan domisili. Jika kuota sekolah tujuan telah penuh, sistem otomatis mengalihkan siswa ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung tersedia.

    “Orang tua juga dapat memantau status kepesertaan DTSEN secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan Dinas Pendidikan Kota Bandung,” katanya.

    Tak hanya fokus pada siswa kurang mampu, Disdik Kota Bandung juga memberi perhatian khusus terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Setiap sekolah minimal wajib menerima tiga siswa berkebutuhan khusus dalam proses SPMB tahun ini. Kebijakan yang menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif di Kota Bandung.

    Untuk mengikuti jalur disabilitas, calon peserta didik diwajibkan melampirkan rekomendasi tertulis dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dokumen menjadi dasar penyesuaian layanan pendidikan agar sekolah mampu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan siswa.

    Asep menilai sekolah reguler di Kota Bandung harus mulai bertransformasi menjadi ruang belajar yang inklusif. Keberagaman kondisi siswa bukan hambatan dalam proses pendidikan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus difasilitasi negara melalui sistem penerimaan yang adil.

    “Setelah proses pemetaan selesai, sekolah asal melakukan verifikasi dan validasi data, 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam tahap ini, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, Kartu Keluarga Kota Bandung dan KTP orang tua guna memastikan keabsahan data domisili peserta,” jelasnya.

    Asep menyampaikan orang tua siswa juga diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan ditempatkan di sekolah hasil pemetaan sistem, untuk menghindari penolakan sepihak dan memastikan seluruh siswa afirmasi memperoleh kepastian bangku sekolah.

    Kepastian penempatan siswa afirmasi diumumkan, 22 Mei 2026. Jika masih terdapat sisa kuota yang belum terisi, pemerintah akan mengalihkannya ke kuota afirmasi non-penempatan sehingga masyarakat tetap dapat memilih sekolah secara mandiri saat masa pendaftaran resmi dibuka.

    Siswa jalur afirmasi SMP diberi fleksibilitas lebih luas dengan pilihan hingga dua SMP Negeri dan dua SMP Swasta dalam wilayah domisili. Kebijakan disiapkan untuk antisipasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memastikan siswa RMP tetap memperoleh akses pendidikan melalui dukungan pembiayaan pemerintah.

    Selain menjamin akses sekolah, Asep juga menegaskan larangan pungutan kepada siswa afirmasi. Ia meminta seluruh kepala sekolah tidak mengaitkan proses daftar ulang dengan biaya apa pun.

    “Program sekolah gratis harus benar-benar dirasakan siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak muncul hambatan baru dalam proses pendidikan,” ungkapnya.

    Tahapan pendaftaran jalur afirmasi dan prestasi dijadwalkan berlangsung, 8 hingga 12 Juni 2026. Hasil seleksi final akan diumumkan, 19 Juni 2026, sedangkan daftar ulang dilakukan pada 22 hingga 23 Juni 2026. Seluruh proses dapat dipantau secara daring untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah praktik titip-menitip siswa dalam penerimaan murid baru.

    “Kami ingin SPMB 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masa depan anak-anak di Kota Bandung, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” ujar Asep Saeful Gufron.(dsn)