POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Rangkaian ibadah haji 2026 sudah berakhir. Sesuai dengan jadwal, hari ini (1/6/2026) jemaah mulai tiba di tanah air setelah sebelumnya menjalankan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta di Masjidilharam.
Jemaah calon haji Indonesia saat berada di tenda jelang puncak ibadah haji di Arafah, Senin (25/5). Foto: KEMENHAJ Sementara foto atas, Ilustrasi. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto : Salman Toyibi/ Jawa Pos.
Di antara rombongan jemaah haji yang tiba di tanah air hari ini adalah dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Berdasarkan data yang ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Kloter 1 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede mendarat malam ini pukul 22.45 WIB setelah sebelumnya lepas landas dari Jeddah pukul 08.00 waktu setempat.
“Total ada 17 kloter yang pulang dari Arab Saudi pada 1 Juni.” Demikian Kemenhaj dalam keterangan tertulis kemarin (31/5/2026).
Kemudian, setelah menempuh perjalanan udara sekitar 10 jam, ada tujuh kloter yang mendarat pada 1 Juni. Sedangkan 10 kloter lainnya mendarat pada 2 Juni.
Data hingga 30 Mei menyebutkan, ada sekitar 130 jemaah yang wafat. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Pada jumlah hari operasional yang sama pada 2025, jemaah yang wafat mencapai 267 orang. Di antara upaya untuk mencegah kasus kematian adalah memperketat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.
Sebelumnya, Menhaj Mochammad Irfan Yusuf menuturkan, fase puncak ibadah haji di Mina resmi berakhir pada 13 Zulhijah 1447 H. Seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil pilihan Nafar Tsani telah meninggalkan tenda-tenda di Mina. Mereka kemudian kembali ke hotel masing-masing di Makkah dengan aman, tertib, dan lancar.
Dia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan puncak haji tahun ini. Menurutnya, keberhasilan fase Mina merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara, petugas, dan jemaah haji Indonesia.
“Mina clear dari jemaah haji Indonesia,” ujarnya di Makkah (30/5/2026).
Layanan Tetap Berlanjut
Data Kemenhaj menyebutkan, jemaah yang mengambil pilihan Nafar Awal telah kembali ke hotel pada 12 Zulhijah. Sementara itu, jemaah Nafar Tsani kembali ke hotel pada 13 Zulhijah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.
Meski fase Mina telah selesai, Irfan menegaskan, bahwa layanan kepada jemaah haji tetap berlanjut. Sebagian jemaah telah melaksanakan tawaf ifadah pada 10 hingga 13 Zulhijah. Sebagian lainnya akan menyelesaikan tawaf ifadah dan rangkaian ibadah lainnya sebelum kembali ke Indonesia.
Irfan menginstruksikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk terus mengawal dan mendampingi jemaah yang belum melaksanakan tawaf ifadah. Pendampingan ini penting untuk mengantisipasi kepadatan di area tawaf serta memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi tetap mendapatkan perhatian prioritas. (wan/ttg/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Tiga WNI yang mengaku sebagai peneliti menuai sorotan publik seusai mengikuti konferensi ahli pneumonia seluruh dunia, ISPPD, di Kopenhagen, Denmark pada 17-21 Mei 2026. Mereka memaparkan hasil riset yang diduga dibuat dengan akal imitasi (AI).
Tiga orang yang mengaku peneliti itu adalah Prihatini, Rifaldy Fajar dan Rini Winarti. Ketiganya mempresentasikan riset berjudul Multi-Strain Machine Learning Identifies Transcriptomic Combination Vulnerabilities In Multidrug-Resistant Streptococcus Pneumoniae. Penelitian yang diduga palsu tersebut dibongkar oleh dua peneliti lain, yaitu Wa Ode Dwi Daningrat dan Ida Bagus Mandhara Brasika yang turut hadir dalam konferensi.
Keduanya menuliskan temuan atas kejanggalan riset tersebut melalui akun Instagram (IG) mereka. Keanehan pertama yang ditemukan adalah pemalsuan identitas. Salah satu panelis dari riset tersebut diketahui sempat berganti-ganti nama saat presentasi dengan bermodal ganti jilbab dan nametag.
Kedua, terkait lokasi riset. Dwi Daningrat dan Mandhara Brasika menilai lokasi penelitian tidak masuk akal. Pasalnya, riset dilakukan di beberapa negara mulai dari Peruvian Andes, Dataran Tinggi Ethiopia, Dataran Tinggi Guetemala, Lebanon, Nepal, hingga India Utara. Kecurigaan semakin menguat ketika seluruh periset merupakan warga Indonesia tanpa kolaborator setempat dan keterangan persetujuan etik.
Puncaknya, afiliasi institusi yang disebut para ”peneliti” tersebut tidak ditemukan di Indonesia. Dalam papper yang disampaikan, ketiganya menyebutkan AI-BioMedicine Research Group, IMCDS-Biomed Research Foundation, Jakarta, Indonesia sebagai afiliasi organisasinya. Ketiganya diduga membuat penelitian ini dengan bantuan akal imitasi (AI). ”Risetnya dibuat terlihat sangat hebat padahal tidak pernah ada. Data palsu, di-generate AI, gambar dan tulisannya juga,” ujar Dwi Daningrat saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (27/5).
Dwi Daningrat sempat bertanya langsung ke Prihantini, untuk meminta penjelasan mengenai penelitian mereka. Sayangnya, Prihantini tak bisa menjelaskan dengan gamblang. ”Katanya seluruh abstrak mereka de-generate oleh leader mereka atas nama Rifaldy Fajar,” ungkapnya.
Respons Pemerintah
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto tengah berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mendalami dan memastikan fakta-fakta yang sebenarnya. Termasuk, status yang bersangkutan, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia. ”Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, dalam menangangi kasus dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian, pihaknya akan mengedepankan prinsip kehati-hatian. ”Semua pihak perlu diberikan ruang klarifikasi, dan setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian,” jelasnya. (mia/aph/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menyampaikan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 di Jakarta, kemarin (25/5). Sebanyak 256.368 peserta telah dinyatakan lolos. Sementara, 38 orang di-blacklist karena memakai joki saat ujian.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan, sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) semakin membaik tahun ini. Tes dilaksanakan secara akuntabel dan berkeadilan. Hasilnya, berbagai kecurangan dapat ditekan dan jumlahnya menurun. ”Ini menunjukkan sistem seleksi semakin kuat. Tahun ini panitia seleksi mampu mendeteksi kecurangan dengan sangat baik,” ujarnya.
Beberapa terobosan yang dilakukan untuk mencegah kecurangan antara lain, penetapan lokasi ujian tidak dari jauh-jauh hari, penggunaan face recognition dan akal imitasi (AI), hingga mendahulukan tes untuk prodi kedokteran.
Menurut Brian, kecurangan yang terjadi dalam SNBT ini disinyalir berasal dari satu kelompok tertentu. Artinya, mereka telah mendesain proses kecurangan. Dengan bermodal basis data dalam pelaksanaan sebelum, panitia mendapatkan informasi nama dan wajah pelaku yang sebelumnya sudah pernah ikut tes dan tiba-tiba muncul. ”Orangnya itu-itu saja,” katanya.
Pendalaman
Brian menyebut, kecurangan paling banyak terjadi di seleksi SNBT untuk prodi kedokteran. Salah satunya yang ditemukan di pusat UTBK di Jawa Timur. ”Sebagian besar, mungkin hampir semuanya 99 persen itu adalah fakultas kedokteran,” ungkapnya.
Peserta yang terindikasi melakukan kecurangan langsung didiskualifikasi. Sementara, mahasiswa aktif di berbagai PTN yang terindikasi lolos menggunakan cara curang pada tahun lalu juga akan didalami lebih lanjut. ”Apalagi ini proses SNBT, proses seleksi nasional ya. Artinya, kalau kita lulus kan, ada yang tidak lulus, ada yang disingkirkan. Dan itu (kecurangan, red) tentu secara fundamental pengembangan pendidikan dan karakter kebangsaan sangat tidak sesuai,” terangnya.
Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2026 Eduart Wolok mencatat peningkatan animo pada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebanyak 871.496 orang yang mendaftar dan didominasi oleh peserta yang memilih program sarjana (S-1). ”Di program sarjana ini tujuh prodi favoritnya itu vokasi. Salah satunya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Diploma D-4 di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ada 5.582 peminat dan yang diterima 43 orang,” paparnya.
Tahun ini, kata Eduart, daya tampung yang disediakan untuk SNBT mencapai 286.864. Namun, hanya 256.369 kuota atau 89,37 persen yang terisi. Artinya, ada sekitar 10,63 persen yang ”nganggur”. ”Yang tidak terpakai akan dialihkan ke jalur mandiri,” ucapnya.
Eduart mengaku, kecurangan serta pelanggaran yang terjadi dalam UTBK 2026 berhasil dideteksi dan ditekan sejak hari pertama pelaksanaan tes. Hal ini berkat sejumlah kebijakan baru yang dilakukan.
Sekitar 38 kecurangan yang terdeteksi. Sebagian besar diketahui lantaran menggunakan joki pengganti. Kecurangan lainnya adalah dengan menggunakan alat yang dilarang.
Eduart menyatakan, hampir 100 persen joki menyasar prodi kedokteran. Karena itu, tes untuk prodi tersebut dan kedokteran gigi ditempatkan di hari pertama ujian. ”Khusus untuk kedua pelanggaran ini sanksinya adalah blacklist. Sebanyak 38 peserta tidak dapat diterima pada jalur SNPMB selanjutnya, di PTN mana pun,” tegasnya.
Daftar 38 peserta tersebut sudah dikirim ke seluruh PTN untuk kemudian masuk dalam daftar hitam. Jangka waktu blacklist belum dapat dipastikan. Namun, ada usulan hingga dua tahun.
Selain itu, Tim Penanggungjawab SNPMB 2026 telah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk penanganan kasus secara hukum.
Sementara, panitia juga menemukan beragam pelanggaran saat SNBT. Mulai dari menyontek, memfoto soal, penggunaan foto otomatis, peserta yang ingin ganti-ganti foto, hingga dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai. Peserta yang melanggar dikenakan sanksi diskualifikasi. ”Tidak diikutkan dalam proses seleksi, jadi tidak akan mendapatkan nilai UTBK. Tapi masih boleh untuk ikut jalur mandiri,” jelasnya. (mia/aph/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (DPP AMDATARA) memperkuat kolaborasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Kerja sama ini mencakup penguatan tata kelola air, regulasi, serta pengembangan riset berbasis sains.
Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo, menegaskan komitmen asosiasi dalam mendukung tata kelola sumber daya air yang bertanggung jawab.
Ia juga memaparkan perkembangan terkini industri AMDK, termasuk kontribusi ekonomi dan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut, AMDATARA menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Geologi, khususnya dalam penguatan riset dan kajian ilmiah guna mendukung kebijakan berbasis data. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berlandaskan sains, sehingga pertumbuhan industri tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.
“AMDATARA berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku serta berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Karyanto di Jakarta.
Karyanto juga memaparkan berbagai inisiatif keberlanjutan anggota AMDATARA, antara lain pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berbasis sains, penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, pemantauan air tanah, serta peningkatan akses air bersih bagi masyarakat. Selain menyampaikan kondisi industri dan kontribusinya, AMDATARA turut memberikan perspektif teknis terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengapresiasi inisiatif AMDATARA dalam membangun komunikasi dan kemitraan. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen industri dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan industri AMDK dapat terus diperkuat ke depan,” ujarnya. Kedua pihak juga mendiskusikan berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, penguatan kepatuhan regulasi, peningkatan akses air bersih, hingga aspek perizinan serta isu-isu terkini terkait SDA.
Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan industri dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Agus Cahyono Adi. Kolaborasi ini semakin menegaskan komitmen AMDATARA untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, memperkuat kepastian regulasi, serta memastikan industri AMDK tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (**)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Komitmen Jawa Pos Koran dalam mengawal, mengedukasi, dan menyebarluaskan program-program strategis pendidikan di tanah air berbuah apresiasi dari pemerintah. Jawa Pos Koran meraih penghargaan bergengsi sebagai Media Terinformatif Bidang Pendidikan Kategori Media Cetak 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq kepada Wapimred Jawa Pos Koran Firzan Syahroni. Prosesi penyerahan berlangsung dalam acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (25/5) malam.
Selain Jawa Pos Koran, Kemendikdasmen juga memberikan Apresiasi Media Terinformatif Bidang Pendidikan kepada sejumlah media lainnya. Sementara, untuk kategori jurnalis, Kemendikdasmen memberikan Apresiasi Jurnalis Terinformatif Bidang Pendidikan 2026 kepada tiga orang, yakni Hana Dewi Kinarina Kanan dari Antara, Renatha Swasty dari Medcom.id, dan Prajna Lydiasari dari Suara Merdeka.
Tak hanya insan pers, malam apresiasi itu juga menjadi panggung kehormatan bagi para pendidik, tenaga kependidikan, serta pemda yang berprestasi serta melahirkan inovasi terbaik di wilayahnya. Total, sebanyak 97 penghargaan diberikan pada pihak-pihak yang telah mendukung terwujudnya program-program pendidikan di Indonesia.
Apresiasi Lintas Sektor
Sekjen Kemendikdasmen Suharti mengatakan, tasyakuran ini merupakan puncak perayaan Hardiknas 2026. Forum ini didesain sebagai momentum apresiasi, refleksi, dan penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
”Pada malam ini kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada insan pendidikan, pemerintah daerah, dan mitra yang mendukung kemajuan pendidikan dan atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap pendidikan di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan daerah dan lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pendidikan pada 2025-2026.
Mu’ti mengaku sangat terbantu dengan kiprah dan inisiatif para guru, penyelenggara pendidikan, hingga pemda dalam pelaksanaan pendidikan. ”Kami menyadari sepenuhnya tanpa dukungan bapak ibu sekalian kami tidak akan bisa mencapai apa yang sudah bisa kami saksikan selama 19 bulan,” tuturnya. (mia/aph/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Pemerintah menerima tawaran Amerika Serikat (AS) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer C-130 Hercules di kawasan Asia. Sesuai rencana, fasilitas pemeliharaan tersebut akan ditempatkan di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, tawaran tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
”Dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dipusatkan di Indonesia dengan biaya dari AS,” ujarnya saat rapat bersama Komisi I DPR, Selasa (19/5/2026).
Sjafrie menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasi pusat pemeliharaan. ”Saya lapor ke presiden dan beliau mengatakan kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu,” katanya.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, rencana itu dinilai menguntungkan Indonesia.
Terutama dalam penguatan industri pertahanan dan aviasi nasional. Menurut dia, keberadaan pusat pemeliharaan Hercules berpotensi meningkatkan kemampuan maintenance dalam negeri, transfer teknologi dan pengetahuan, serta optimalisasi infrastruktur strategis seperti Bandara Kertajati. ”Pelaksanaannya masih dibahas dan akan dilakukan bertahap sesuai kepentingan nasional serta mekanisme pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Kritik DPR
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati dalam merealisasikan kerja sama tersebut. Dia menilai, aspek strategis pertahanan dan kedaulatan negara harus menjadi perhatian utama. Politikus PDIP itu meminta ada kejelasan terkait cakupan pesawat yang akan dipelihara agar tidak memunculkan persoalan hukum maupun politik strategis.
”Kalau fasilitas tersebut eksklusif mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Asia, persepsinya bisa berkembang menjadi bentuk pangkalan militer AS,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan potensi gangguan terhadap operasional penerbangan sipil karena Bandara Kertajati masih melayani penerbangan penumpang. Menurut dia, perlu pengaturan yang jelas agar aktivitas pemeliharaan pesawat militer tidak mengganggu layanan penerbangan komersial. ”Prinsip utamanya menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri dalam negeri,” tegasnya.
Kondisi Terkini
Bandara Kertajati diresmikan pada 24 Mei 2018 sebagai penyangga lalu lintas penerbangan Bandara Soekarno-Hatta.
Namun, aktivitas bandara tersebut cenderung sepi. Bahkan, sejak 2 Juni 2025, seluruh penerbangan domestik dihentikan sementara akibat rendahnya okupansi penumpang. Minimnya jumlah penumpang dipicu keterbatasan akses menuju bandara dari wilayah Bandung dan sekitarnya.
Tahun ini, Kertajati masih melayani keberangkatan sekitar 17.620 calon jemaah haji asal Jawa Barat. Proses keberangkatan berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. (raf/aph/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JOMBANG – Abdurrahman “Gus Dur” Wahid adalah monumen persaudaraan lintas iman. Karena itu, hampir 17 tahun setelah kepergian Presiden Indonesia ke-4 itu, doa-doa tak henti dimunajatkan oleh khalayak dari berbagai keyakinan.
Selasa (19/5/2026), seperti dilaporkan Radar Jombang Grup Jawa Pos, puluhan bhante dan biksu dari sejumlah negara Asia Tenggara berdoa bersama dan tabur bunga di makam Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur.
Rombongan yang tergabung dalam Indonesia Walk for Peace 2026 itu tiba di Tebuireng sekitar pukul 10.00 WIB setelah menempuh perjalanan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Kedatangan mereka disambut hangat pengurus pesantren. Setelah beristirahat sejenak, para bhante menuju kompleks pemakaman keluarga besar Tebuireng untuk memanjatkan doa di pusara Gus Dur.
Di saat bersamaan, peziarah muslim melantunkan tahlil di area makam. Perwakilan keluarga besar Tebuireng, Riza Yusuf Hasyim (Gus Riza), turut mendampingi rombongan.
Seusai doa bersama, para bhante dan biksu melakukan tabur bunga di pusara Gus Dur serta makam sejumlah tokoh yang dimakamkan di kompleks yang sama. Di antaranya KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Yusuf Hasyim, hingga KH Salahuddin Wahid.
Bhante Tejapunnyo ketua rombongan menjelaskan, perjalanan damai tersebut diikuti 57 bhante dan biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Perjalanan dimulai dari Brahmavihara Arama, Buleleng, Bali, pada 9 Mei dan dijadwalkan berakhir di Candi Borobudur pada puncak peringatan Hari Tri Suci Waisak pada 31 Mei mendatang.
”Hari ini kami melakukan doa bersama di makam Gus Dur. Tidak ada kalimat terbaik selain doa,” ujar Bhante Tejapunnyo.
Menurut dia, Gus Dur tokoh yang sangat dihormati umat Buddha karena berjasa besar menjaga pluralisme dan toleransi di Indonesia. “Beliau guru bangsa. Jasa-jasa beliau dalam menjaga keberagaman selalu kami ingat,” katanya. (ang/naz/ttg/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik judi online (judol). Kondisi ini menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap anak. ’’Anak yang terpapar atau menjadi korban praktik judi online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong penguatan layanan pendampingan dan rujukan pemulihan anak lintas sektor,’’ ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, kemarin (16/5/2026).
Menurutnya, keterlibatan anak dalam praktik judol tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku semata. Tapi ancaman serius atas hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital.
Arifah mengakui dalam banyak kasus, anak belum memiliki kapasitas memadai untuk memahami konsekuensi hukum, sosial, maupun psikologis dari aktivitas perjudian daring. Hal ini yang membuat anak rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. ’’Karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif membuat anak mudah terpapar konten perjudian melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami risikonya oleh anak,’’ paparnya.
Karena itu, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. ’’Bila sudah terpapar, maka harus dipulihkan dan didampingi tanpa stigma,’’ katanya.
Percepat Putus Akses Judi Daring
Lebih lanjut, Arifah menyebut perlu dilakukan pengawasan ruang digital yang lebih ketat. Dan, melakukan percepatan pemutusan akses terhadap konten perjudian daring. Sekaligus penguatan sistem deteksi dan pelaporan konten yang berpotensi membahayakan anak. ’’Di saat yang sama, kami juga mendorong peningkatan literasi digital agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab,’’ katanya.
Arifah menilai keluarga tetap menjadi lini perlindungan pertama bagi anak. Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka, mendampingi aktivitas digital, memahami pola penggunaan gawai, serta mengenali perubahan perilaku yang dapat menjadi indikasi paparan aktivitas digital berisiko. ’’Pembatasan penggunaan gawai sesuai usia dapat dilakukan. Anak bisa diberikan alternatif kegiatan lain seperti bermain mainan tradisional atau membaca,’’ lanjutnya.
Bekerja sama dengan Tanoto Foundation, KemenPPPA telah mengeluarkan sejumlah buku cerita menari. Terbaru, ada Misi Untuk Raka, yang menceritakan misi-misi yang dilakukan Tora dan Tania untuk menyelematkan Raka dari candu gawai. (mia/ai/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) bersama Polri memusnahkan 466.535 lembar uang rupiah palsu hasil temuan sepanjang 2017 hingga November 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan pemberantasan uang palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Pemusnahan dilakukan di kompleks BI, Jakarta, dengan melibatkan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), yakni BI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Uang palsu dimusnahkan menggunakan mesin pencacah hingga tidak lagi menyerupai uang asli.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyatakan, tren temuan uang palsu di Indonesia terus menurun. Berdasarkan data BI, rasio temuan uang palsu turun dari 5 piece per million (ppm) menjadi mendekati 1 ppm pada 2025.
Artinya, dari setiap satu juta lembar uang yang beredar, hanya ditemukan sekitar satu lembar uang palsu. “Capaian ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang erat dari berbagai unsur serta penguatan kualitas uang rupiah, baik dari bahan uang, teknologi cetak, maupun unsur pengamannya,” katanya.
Ricky menambahkan, penguatan teknologi pengamanan rupiah juga mendapat pengakuan internasional. Uang rupiah emisi 2022 meraih penghargaan Best New Banknote Series pada ajang IACA Currency Award 2023. Sementara itu, pecahan Rp 50 ribu emisi 2022 menduduki peringkat kedua dunia sebagai uang kertas paling aman dan paling sulit dipalsukan versi BS Brokers pada 2024.
Menurut Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, pemusnahan tersebut bentuk akuntabilitas dan transparansi. “Ini juga bentuk kepastian bahwa uang palsu tersebut tidak akan pernah kembali beredar di masyarakat,” kata Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.
Penindakan Pemalsu
Nunung menambahkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan uang rupiah yang diragukan keasliannya dan ditemukan perbankan melalui kantor BI selama periode 2017-2025. Seluruh barang bukti telah memperoleh izin pemusnahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 23 Januari 2026.
Selain pemusnahan, aparat juga terus memperkuat penindakan terhadap pelaku pemalsuan uang. Sepanjang 2025 hingga April 2026, Bareskrim Polri dan jajaran Polda mengungkap 252 laporan polisi terkait kasus uang palsu.
Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 1.241 tersangka dengan barang bukti 137.005 lembar rupiah palsu dan 17.267 lembar dolar palsu. Nunung menambahkan, pelaku pemalsuan uang dapat dijerat Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Sementara itu, pelaku pengedar uang palsu terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 50 miliar. (mim/ttg/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum mereda. Sejumlah pengamat ekonomi bahkan memprediksi kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat bakal mencapai angka Rp 18.000 dalam waktu dekat.
Ilustrasi. Para pengendara motori antre mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mesin (SPBU), Jalan Riau, Kota Bandung, Jumat (1/9). Foto-foto: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/POJOK BANDUNG
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, tekanan eksternal dan persoalan fiskal domestik menjadi faktor yang mendorong rupiah menyentuh Rp 18.000 per dolar AS.
Menurut Ibrahim, ketegangan geopolitik global menjadi pemicu utama derasnya penguatan dolar AS. Lonjakan harga minyak dunia turut memperbesar tekanan terhadap rupiah. Menurut dia, kondisi itu berbahaya karena asumsi APBN masih menggunakan harga minyak USD 70 per barel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS. ”Ketika harga minyak naik dan rupiah melemah, kebutuhan dolar untuk impor BBM otomatis membengkak. Itu yang membuat tekanan terhadap rupiah semakin berat,” jelasnya.
Ibrahim menilai, tekanan terhadap rupiah tidak cukup diselesaikan lewat kebijakan moneter. Menurut dia, persoalan utama justru berada di sisi fiskal pemerintah, terutama tetap berjalannya sejumlah proyek besar di tengah tekanan anggaran dan lonjakan kebutuhan subsidi energi. “Bank Indonesia sudah melakukan intervensi di pasar valas, obligasi, dan offshore NDF. Tapi kalau fiskalnya masih ekspansif, tekanan rupiah akan tetap besar,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pelemahan rupiah terjadi seiring tekanan yang juga dialami mayoritas mata uang negara berkembang. “Kenaikan harga minyak sudah lebih dari 40 persen sejak akhir Februari,” kata Denny di Jakarta, kemarin (13/5/2026).
Tekanan terhadap rupiah juga datang dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun kini mendekati 4,5 persen, naik dari sekitar 4 persen pada akhir Februari. Kondisi itu mendorong penguatan indeks dolar AS dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang.
Di sisi domestik, permintaan dolar AS meningkat akibat musim repatriasi dividen perusahaan, pembayaran utang luar negeri, serta kebutuhan valuta asing untuk ibadah haji. Kondisi itu membuat tekanan terhadap rupiah makin besar dalam beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, BI memastikan terus melakukan langkah stabilisasi. Bank sentral memperkuat implementasi tujuh langkah strategis guna menjaga nilai tukar tetap terkendali. ”Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Setelah pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa dan Amerika untuk menjaga pergerakan rupiah, termasuk menjaga transaksi NDF offshore agar tetap stabil,” ujarnya.
Pemerintah Mulai Hitung Risiko
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung potensi pembengkakan subsidi BBM di tengah tekanan kurs dolar AS yang terus mencetak rekor baru.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembahasan lintas kementerian sedang dilakukan untuk memitigasi dampak tekanan global terhadap sektor energi nasional.
“Pak Menteri bersama jajaran menteri sedang merapatkan hal tersebut. Kita tunggu saja,” ujar Laode di Jakarta, Rabu (13/5).
Rapat dilakukan menyusul kondisi fiskal yang mulai tertekan akibat kombinasi pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak mentah dunia. Pada Selasa (12/5), rupiah sempat menyentuh Rp 17.540 per dolar AS sebelum bergerak ke kisaran Rp 17.493 pada perdagangan Rabu pagi.
Di saat bersamaan, harga minyak mentah global masih bertahan di atas USD 100 per barel. Harga minyak Brent tercatat USD 106,95 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) mencapai USD 101,52 per barel.
Kondisi itu jauh melampaui asumsi dasar makro APBN 2026 yang menetapkan harga minyak mentah Indonesia di kisaran USD 70 per barel. Situasi tersebut berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah, terutama untuk BBM dan LPG.
Tekanan terhadap APBN diperkirakan makin berat karena pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor minyak mentah maupun BBM. Apalagi, kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor di tengah produksi minyak domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah hingga kini masih mempertahankan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tertentu agar tidak naik. Namun, tekanan kurs dan harga minyak dunia mulai memunculkan spekulasi penyesuaian harga energi apabila kondisi global terus memburuk.
Rebalancing MSCI dan Reformasi Pasar Modal
Hasil review indeks global Mei 2026 dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu koreksi sejumlah saham di pasar domestik. Sejumlah emiten tercatat keluar dari MSCI Global Standard Index maupun MSCI Global Small Cap Indexes.
Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai langkah tersebut merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, perubahan komposisi indeks MSCI merupakan mekanisme review berkala berdasarkan parameter objektif seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, hingga dinamika harga saham.
”Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini,” kata Friderica, kemarin (13/5).
Menurut Friderica, kondisi itu mencerminkan penyesuaian alokasi portofolio global dan dinamika pasar regional, bukan semata persoalan spesifik Indonesia.
Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan, hasil rebalancing MSCI merupakan dampak awal reformasi integritas pasar modal yang digulirkan sejak Februari 2026.
Salah satu fokus utama reformasi itu ialah meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan validitas free float emiten.
”Ketika transparansi dibuka, index provider global bisa menghitung lebih akurat mana saham yang benar-benar free float dan mana yang sebelumnya hanya self-claim,” jelas Hasan.
Menurut dia, kondisi itulah yang menyebabkan sejumlah saham keluar dari indeks MSCI atau mengalami penurunan bobot. Sebab, setelah struktur kepemilikan dibuka lebih detail, sebagian saham dinilai tidak lagi memenuhi kriteria MSCI.
Meski demikian, Hasan menilai kondisi tersebut merupakan short term pain yang memang sudah diperhitungkan sejak awal reformasi dijalankan. ”Long term gain yang kami kejar adalah menghadirkan basis pasar modal yang lebih transparan, kredibel, dan investable bagi investor global,” tambahnya.
Di sisi lain, OJK melihat respons pasar terhadap pengumuman MSCI masih relatif terkendali. Hingga perdagangan pagi kemarin, IHSG terkoreksi sekitar 1–1,5 persen. Namun, tidak ada saham terdampak yang menyentuh auto rejection bawah (ARB). Frekuensi, volume, dan nilai transaksi juga dinilai masih normal. OJK memastikan belum melihat adanya panic selling dari investor.
Hasan menilai reformasi integritas pasar modal justru membuka peluang lebih besar bagi emiten domestik masuk ke indeks global pada periode berikutnya.
BEI Nilai Keputusan MSCI Kurangi
Ketidakpastian Pasar
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, keputusan MSCI justru mengurangi salah satu sumber ketidakpastian yang selama ini membayangi pasar keuangan domestik.
“Pasar kita belakangan berada dalam kondisi ketidakpastian tinggi. Mulai dari gejolak geopolitik Timur Tengah, fluktuasi harga komoditas, pergerakan mata uang, hingga pasar yang menunggu keputusan MSCI,” katanya.
Menurut Jeffrey, pengumuman MSCI yang dirilis kemarin memberikan kepastian baru bagi pelaku pasar. Karena itu, BEI memandang hasil review tersebut sebagai fondasi awal untuk memperkuat pertumbuhan pasar modal ke depan. “Dengan pengumuman MSCI hari ini, satu unsur ketidakpastian sudah berkurang. Itu positif bagi pasar dan menjadi basis untuk bertumbuh ke depan,” tambahnya.
(mim/bry/ttg/oni/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dana hasil rampasan akan digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik. Di antaranya untuk perbaikan 10 ribu puskesmas.
Salah satunya perbaikan 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia yang disebut belum pernah direnovasi selama puluhan tahun. “Hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dari Rp 10 triliun,” kata Prabowo saat menghadiri acara penyerahan dana administratif hasil penertiban kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, kemarin (13/5/2026).
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program renovasi sekolah secara besar-besaran. Tahun lalu pemerintah memperbaiki 17 ribu sekolah, sementara tahun ini ditargetkan mencapai 70 ribu sekolah.
Dana yang diserahkan ke negara oleh Kejagung merupakan hasil penertiban kawasan hutan. Pada tahap keempat ini, negara menerima dana sebesar Rp 10,2 triliun atau tepatnya Rp 10.270.051.886.464. Selain itu, ada juga pengembalian lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.
Prabowo menyebut, penyerahan tersebut menjadi bukti nyata upaya penyelamatan kekayaan negara dari praktik korupsi dan kejahatan sumber daya alam. “Rakyat kita ingin melihat bukti. Jadi, rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp 10 triliun,” ujar Prabowo.
Menurut dia, total dana yang sudah diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan hingga tahap keempat mencapai sekitar Rp 40 triliun. Bahkan, dia mengaku, mendapat laporan bakal ada tambahan penyerahan sekitar Rp 11 triliun bulan depan.
Mantan menteri pertahanan itu juga menyinggung adanya dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari rekening tidak aktif yang diduga terkait pelaku kejahatan dan korupsi. Dia meminta, dana yang tidak pernah diurus pemiliknya itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. (lyn/ttg)
Prabowo: Dana Hasil Rampasan untuk Perbaikan Puskesmas-Sekolah
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dana hasil rampasan akan digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik. Di antaranya untuk perbaikan 10 ribu puskesmas.
Salah satunya perbaikan 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia yang disebut belum pernah direnovasi selama puluhan tahun. “Hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dari Rp 10 triliun,” kata Prabowo saat menghadiri acara penyerahan dana administratif hasil penertiban kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, kemarin (13/5).
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program renovasi sekolah secara besar-besaran. Tahun lalu pemerintah memperbaiki 17 ribu sekolah, sementara tahun ini ditargetkan mencapai 70 ribu sekolah.
Dana yang diserahkan ke negara oleh Kejagung merupakan hasil penertiban kawasan hutan. Pada tahap keempat ini, negara menerima dana sebesar Rp 10,2 triliun atau tepatnya Rp 10.270.051.886.464. Selain itu, ada juga pengembalian lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.
Prabowo menyebut, penyerahan tersebut menjadi bukti nyata upaya penyelamatan kekayaan negara dari praktik korupsi dan kejahatan sumber daya alam. “Rakyat kita ingin melihat bukti. Jadi, rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp 10 triliun,” ujar Prabowo.
Menurut dia, total dana yang sudah diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan hingga tahap keempat mencapai sekitar Rp 40 triliun. Bahkan, dia mengaku, mendapat laporan bakal ada tambahan penyerahan sekitar Rp 11 triliun bulan depan.
Mantan menteri pertahanan itu juga menyinggung adanya dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari rekening tidak aktif yang diduga terkait pelaku kejahatan dan korupsi. Dia meminta, dana yang tidak pernah diurus pemiliknya itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. (lyn/ttg/Jawa Pos)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih di tahap penyelidikan.
“Terkait dengan kereta cepat Whoosh, saat ini prosesnya masih di penyelidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (5/5).
Saat ditanya alasan KPK belum menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan meskipun penyelidikan sudah berlangsung sejak awal 2025, Budi menjelaskan bahwa alasannya terkait manajemen perkara.
“Ini manajemen penanganan perkara saja karena memang saat ini banyak perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Misalnya, beberapa kegiatan penyelidikan tertutup atau tangkap tangan dalam beberapa bulan terakhir yang dilakukan KPK di sejumlah daerah,” jelasnya.
Kendati demikian, dia menyatakan KPK masih menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek Whoosh tersebut. “Penyelidikan ini masih terus berprogres. Beberapa hal juga dilakukan oleh kawan-kawan penyelidik,” katanya
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark-up pada proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di Tiongkok sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark-up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”
Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh.
Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. (jpc)
POJOKBANDUNG.COM KOTA BANDUNG – Hasil poling Radar Bandung (grup pojokbandung.com dan melansir.com) di Instagram dan TikTok menunjukkan mayoritas publik masih meragukan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengamat Kemiskinan Universitas Indonesia, Profesor Fentiny Nugroho. Foto : Dokumen Pribadi. Sementara foto atas, Ilustrasi petugas menyiapkan menu MBG. Foto:Taofik Achmad Hidayat/Pojok Bandung.
Dari 33 responden di Instagram, sebanyak 9 orang menjawab sudah dan sebanyak 24 orang menjawab program tersebut belum menjadi solusi bagi masyarakat. Demikian juga di Tiktok, 52 orang menjawab sudah menjadi solusi bagi masyarakat dan jumlah yang menjawab program MBG belum maksimal mencapai 71 orang.
Penilaian serupa juga muncul terkait ketepatan sasaran serta dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kemiskinan Universitas Indonesia, Profesor Fentiny Nugroho menilai, keraguan publik perlu dilihat secara lebih komprehensif dan berbasis data.
Prof Fentiny Nugroho menjelaskan persoalan kelaparan, malnutrisi, dan pangan merupakan isu global yang juga dihadapi Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan Program MBG yang menyasar kelompok rentan seperti siswa, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Saat ini, sebagian besar penerima manfaat memang masih didominasi oleh siswa.
“Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan,” ujar dia kepada Harian Radar Depok (Metropolitan Grup) Minggu (26/4/2026).
Secara global, program makan bergizi telah diterapkan di berbagai negara. Berdasarkan data Global Child Nutrition (2024), sekitar 148 negara menjalankan program serupa, termasuk Brasil, India, China, Jepang, dan Kenya, dengan berbagai praktik baik yang bisa menjadi rujukan.
Namun demikian, hasil penelitian Kluster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa implementasi MBG di Indonesia belum sepenuhnya optimal.
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan observasi di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan. Sebanyak 93 informan dilibatkan, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, masyarakat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
Menjawab pertanyaan apakah MBG sudah menjadi solusi bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan, meski sudah memberikan sejumlah dampak positif.
“Artinya, program ini on the track, tapi masih perlu banyak perbaikan agar manfaatnya lebih optimal,” jelas dia.
Dari sisi ketepatan sasaran, MBG dinilai sebagian sudah tepat karena menjangkau masyarakat miskin. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat universal (universalistic), bukan selektif (selectivist), sehingga tidak seluruh penerima manfaat berasal dari kelompok yang paling membutuhkan.
“Kondisi ini membuat sebagian kelompok miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru belum terjangkau secara maksimal,” ungkapnya.
Penelitian juga mengungkap bahwa MBG telah memberikan dampak terhadap ekonomi lokal, meski belum optimal.
Salah satu dampak positif terlihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama bagi pekerja di SPPG. Banyak relawan yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih stabil.
Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh pelaku UMKM, meski belum signifikan bagi semua. UMKM yang berperan sebagai produsen seperti petani dan peternak memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan yang hanya bertindak sebagai distributor.
Selain itu, kemitraan dengan SPPG memberikan manfaat berupa harga yang lebih stabil dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM.
Di sisi lain, terdapat kelompok yang terdampak negatif, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pedagang kantin sekolah. Sebagian kantin mengalami penurunan pendapatan bahkan tutup, meski ada pula yang bertahan dengan beradaptasi menjual produk lain seperti makanan kemasan.
Program MBG juga terbukti mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama pada kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat.
“Bagi keluarga miskin dan rentan, dampaknya sangat terasa karena pengeluaran untuk makanan berkurang. Bahkan uang saku anak bisa ditabung atau dialihkan untuk kebutuhan lain,” paparnya.
Bagi pekerja SPPG, efisiensi juga terjadi dari sisi biaya transportasi karena sebagian besar tinggal di sekitar lokasi kerja.
Dalam jangka pendek, MBG berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, serta penciptaan lapangan kerja baik di SPPG maupun sektor UMKM.
Sementara dalam jangka panjang, program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi. Anak-anak penerima manfaat diharapkan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi.
“Program ini bahkan menjadi salah satu faktor pendorong anak lebih semangat ke sekolah. Ini penting untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sejumlah praktik baik juga telah ditemukan dalam implementasi MBG. Dari sisi anak, program ini membantu membentuk kebiasaan konsumsi makanan bergizi. Dari sisi SPPG, banyak dapur yang sudah dikelola secara profesional dengan melibatkan chef berpengalaman, menghasilkan menu yang variatif dan disukai siswa.
Sementara bagi UMKM, keterlibatan dalam program ini meningkatkan pemahaman terhadap standar kualitas serta membuka peluang usaha baru. Partisipasi masyarakat juga mulai meningkat dalam mendukung keberhasilan program.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, di antaranya lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga serta keterbatasan kapasitas UMKM dalam memenuhi kebutuhan bahan baku SPPG.
Selain itu, minimnya modal usaha menjadi hambatan bagi UMKM untuk berpartisipasi secara optimal. Berbeda dengan negara lain yang telah memberikan pelatihan dan pemberdayaan secara masif, upaya serupa di Indonesia dinilai masih terbatas.
Prof Fentiny Nugroho memberikan rekomendasi Perbaikan berdasarkan temuan tersebut, sejumlah rekomendasi disampaikan, antara lain seperti penguatan koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga, penyusunan regulasi yang mengatur koordinasi Badan Gizi Nasional hingga ke daerah.
Asesmen ulang penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, standarisasi layanan MBG secara nasional, kewajiban pelibatan UMKM, petani, dan pemasok lokal, pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, prioritas wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kemiskinan multidimensi dan penambahan tenaga ahli gizi di setiap SPPG serta peningkatan sarana dan prasarana dapur SPPG
Di tengah berbagai catatan tersebut, publik juga diimbau untuk menilai program secara objektif. Saat ini terdapat sekitar 27.291 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.
“Perlu dilihat secara proporsional, berapa yang sudah menjalankan praktik baik dan berapa yang masih bermasalah. Jangan sampai yang kurang baik digeneralisasi ke seluruh program,” tegasnya.
Dengan berbagai perbaikan tersebut, Program MBG dinilai tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan gizi sekaligus pengungkit ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (ana)
POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Hasil polling yang digelar di berbagai platform media sosial yakni Instagram dan TikTok Media Grup Metropolitan yang terdiri dari Radar Bandung, Metropolitan, Pojoksatu, Radar Cianjur, Radar Depok, Radar Bekasi dan Radar Sukabumi menunjukkan mayoritas responden menilai program MBG belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya menjadi solusi bagi masyarakat.
Ilustrasi. Para petugas menyiapkan menu MBG. Hasil polling yang digelar di berbagai platform media sosial yakni Instagram dan TikTok Media Grup Metropolitan yang terdiri dari Radar Bandung, Metropolitan, Pojoksatu, Radar Cianjur, Radar Depok, Radar Bekasi dan Radar Sukabumi menunjukkan mayoritas responden menilai program MBG belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya menjadi solusi bagi masyarakat. Foto-foto:Taofik Achmad Hidayat/Pojok Bandung
Pada polling pertama dengan pertanyaan “Apakah program MBG sudah tepat sasaran?”, total 6.012 responden berpartisipasi dengan jangkauan mencapai 102.288 akun. Hasilnya, sebanyak 66,93 persen responden menyatakan program tersebut belum tepat sasaran, sementara hanya 33,07 persen yang menilai sudah tepat.
Jika dirinci, di TikTok sebanyak 65,95 persen responden memilih “belum”, sedangkan di Instagram angkanya lebih tinggi, yakni 74,96 persen. Hal ini menunjukkan kecenderungan persepsi negatif yang cukup kuat di kedua platform.
Polling kedua mengangkat pertanyaan “Apakah program MBG sudah menjadi solusi bagi masyarakat?”. Dari total 7.005 responden dengan jangkauan 198.127 akun, sebanyak 63,20 persen menjawab belum menjadi solusi, dan hanya 36,80 persen yang menilai program tersebut sudah menjadi solusi.
Di TikTok, responden yang menjawab “belum” mencapai 58,81 persen, sementara di Instagram melonjak hingga 80,92 persen. Perbedaan ini memperlihatkan tingkat skeptisisme yang lebih tinggi dari pengguna Instagram terhadap efektivitas program MBG.
Sementara itu, pada polling ketiga terkait dampak ekonomi dengan pertanyaan “Apakah program MBG berdampak positif pada ekonomi lokal?”, hasilnya relatif lebih berimbang. Dari total 4.206 responden dengan jangkauan 87.541 akun, sebanyak 55,06 persen menyatakan belum berdampak positif, sedangkan 44,94 persen menilai sudah memberikan dampak positif.
Di TikTok, hasilnya nyaris imbang dengan 50,69 persen menjawab “belum” dan 49,31 persen “sudah”. Namun di Instagram, mayoritas 71,59 persen responden tetap menilai program ini belum memberi dampak signifikan pada ekonomi lokal.
Secara keseluruhan, polling yang melibatkan 17.223 responden dari berbagai jaringan media dengan total jangkauan 387.956 akun ini memperlihatkan tren persepsi publik yang masih cenderung kritis terhadap program MBG.
Kontribusi responden terbesar berasal dari Radar Cianjur dengan 10.671 pemilih dan jangkauan 311.428 akun, disusul Pojoksatu dengan 2.572 pemilih. Sementara berdasarkan platform, TikTok mendominasi partisipasi dengan 14.373 responden, jauh di atas Instagram yang mencatat 2.924 responden.
Dari sisi waktu partisipasi, distribusi pemilih cenderung bervariasi di tiap media. Beberapa media mencatat lonjakan partisipasi di hari ketiga, seperti Metropolitan (57,29 persen) dan Pojoksatu (43,27 persen), sementara lainnya seperti Radar Sukabumi didominasi pada hari pertama.
Hasil polling ini menjadi cerminan awal persepsi publik di media sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Meski demikian, diperlukan kajian lebih mendalam dan komprehensif untuk mengukur efektivitas program MBG secara menyeluruh di lapangan.
Dan untuk menyeimbangkan pemberitaan, jurnalis Metropolitan pun berusaha konfirmasi hasil polling tersebut kepada Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi melalui nomor WA. Namun hingga beberapa hari kiriman pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp tersebut tak kunjung juga dibalas.
Sementara itu, Ketua Forum Pimred Metropolitan Grup, Azam Munawar mengatakan, polling di Instagram dan Tiktok ini akan terus dilaksanakan.
“Karena respon netizen baik di Instagram maupun Tiktok di Media Grup Metropolitan ini cukup bagus maka kami akan terus mentajikan polling ini dan mengemasnya semenarik mungkin dengan beragam isu yang sedang ramai-ramainya menjadi sorotan warga,” kata Azam.
“Tak lupa kami mengajak seluruh warga untuk ikut meramaikan polling di akun-akun Media Grup Metropolitan ini,” pungkas Azam. (met/kro)
POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Saat ini jemaah haji Indonesia masih terkonsentrasi di Madinah. Situasi di sana demikian padat, khususnya di Masjid Nabawi.
Karena itu, jemaah haji Indonesia diimbau tidak memaksakan diri menjalani ibadah Arbain, khususnya yang sudah lansia atau memiliki risiko tinggi (risti) secara kesehatan.
Jemaah haji gelombang pertama diterbangkan menuju Madinah. Mereka berada di Madinah selama sekitar delapan hari. Salah satu kegiatan jemaah di sana adalah Arbain atau salat 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi yang umumnya dijalani selama delapan hari.
Petugas Bimbingan Ibadah (Bimbad) Daerah Kerja (Daker) Bandara Anis Diyah Puspita menegaskan bahwa Arbain itu bukan rukun haji. “Nanti rukun haji sepenuhnya ada di Kota Makkah, khususnya saat pelaksanaan wukuf di Arafah,” katanya dalam keterangan tertulis kemarin (27/4/2026).
Anis mengatakan, jemaah, khususnya yang lansia dan berisiko tinggi secara kesehatan, diharapkan tidak memaksakan diri menjalankan Arbain. Meskipun secara jarak hotelnya sangat dekat , kondisi di Masjid Nabawi tetap cukup padat, apalagi saat jam salat rawatib.
“Salat Arbain bukan sesuatu yang harus dituntut kepada jemaah. Yang terpenting adalah menjaga kondisi agar tetap prima untuk puncak haji,” ujar Anis.
Menurutnya, jangan sampai keinginan menuntaskan 40 waktu salat di Masjid Nabawi justru membuat jemaah kelelahan dan sakit ketika menghadapi wukuf di Arafah. Padahal, wukuf merupakan rukun haji yang tidak dapat ditinggalkan.
Sampai dengan 27 April, lebih dari 30 ribu jemaah Indonesia tiba di Madinah. Setelah delapan atau sembilan hari, mereka akan diberangkatkan ke Makkah.
Sedangkan untuk jemaah haji gelombang kedua, mereka mengambil rute dari tanah air langsung ke Jeddah, kemudian naik bus ke Makkah. Jemaah gelombang kedua diterbangkan mulai 7 Mei. (wan/ttg/Jawa Pos)
