POJOKBANDUNG.COM, KABUPATEN BANDUNG – WALHI Jawa Barat menilai Pemerintah Kabupaten Bandung gagal membangun mitigasi terhadap dampak pembangunan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir dan longsor terus berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat Wahyudin mengatakan bencana banjir dan longsor yang terjadi bukan semata-mata akibat faktor cuaca ekstrem, tetapi juga dipicu kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola ruang.
Menurutnya, kerusakan kawasan hulu, alih fungsi lahan, serta buruknya sistem drainase memperparah kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung.
“Bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak langsung dari rusaknya ekosistem sungai dan buruknya sistem drainase,” ujar Wahyudin, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai pemerintah daerah belum mampu mengantisipasi dampak pembangunan yang terus terjadi di kawasan resapan dan wilayah hulu sungai.
“Banjir yang merendam wilayah Dayeuhkolot hingga Sapan Cikeruh menjadi bukti lemahnya mitigasi lingkungan di Kabupaten Bandung,” ungkap dia.
Selain banjir, longsor juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Kertasari, Pacet dan Pangalengan akibat kondisi tanah yang semakin rentan setelah perubahan tata guna lahan.
“Sebelumnya, di Kecamatan Majalaya, lebih dari 400 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara di Kecamatan Pacet, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan hingga warga terpaksa mengungsi,” ungkap dia.
WALHI Jawa Barat meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan tata ruang agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
“Penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah banjir dan longsor terjadi, tetapi harus dibarengi langkah pencegahan yang serius terhadap kerusakan kawasan hulu dan alih fungsi lahan,” ungkap dia. (kus)