POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Pengemudi kendaraan melintasi jalan berlubang di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung, Minggu (31/5/2026).
Jalan rusak berlubang tersebut di sayangkan oleh pengendara yang melintas di jalan di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung tersebut dikarenakan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendaran motor apa bila melintas dengan kecepatan penuh. (opk)
POJOKBANDUNG.COM, SUBANG- Bupati Subang Reynaldy memastikan bahwa rotasi, mutasi dan promosi 111 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Jumat (13/6/2025), zero rupiah dan bebas praktik KKN.
Terkait tempat prosesi pelantikan, kenapa dilaksanakan di jalan rusak, kata Reynaldy, pertama, ASN harus menyadari esensi pengabdiannya kepada masyarakat, kedua, sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Daerah Subang dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Pelantikan ini dilaksanakan di jalan yang rusak sebagai pengingat. Insyaallah, jalan ini dalam waktu dekat akan kita perbaiki. Setinggi-tingginya jabatan kita, tugas kita adalah melayani masyarakat Subang, bukan yang lain,” ujarnya.
Kemudian, terkait reformasi birokrasi, lanjutnya akan memberlakukan pakta integritas berisi target kerja bulanan dan tahunan bagi setiap pejabat.
“Saya akan buat pakta integritas untuk semua pejabat yang memuat target kerja. Semua pegawai harus bisa mengimbangi kerja saya yang serba cepat, “tambah Kang Rey sapaan akrab Bupati Reynaldy.
Terkait layanan publik, Rey juga menegaskan bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui media sosial ditanggapi secara langsung sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap pelayanan.
“Setiap aduan lewat media sosial saya tanggapi langsung. Itu bukti bahwa Pemerintah hadir untuk rakyat, ” Pungaks Reynaldy. (anr)
POJOKBANDUNG.COM, SUBANG- Lagi, warga di Subang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.
Kali ini keluhan tersebut datang dari warga Dusun Sukarandeg Desa Gunungsari, Kecamatan Pagaden,Subang.
Mereka mengeluhakan kerusakan jalan kabupatan, yang merupakan akses utama penghubung Gardulangkap – Sukarandeg- Susukan Girang, Subang.
Yaya (45), warga setempat, mengungkapkan bahwa jalan kabupaten tersebut sudah lama rusak dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.
“Setahu saya, jalan kabupaten itu sudah bertahun tahun rusak dan tidak ada upaya perbaikan.Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Subang dan Dinas PUPR Kabupaten Subang untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di desa kami,” jelasnya, Senin (28/4/2025).
“Soalnya, jalan ini selalu digunakan warga sebagai jalan utama untuk melakukan aktivitas sehari hari seperti Anak anak yang akan berangkat ke sekolah, Buruh Pabrik dan para Petani mengakut hasil panennya,”sambungnya.
Warga lainnya, juga menyatakan bahwa dirinya sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Pemdes setempat.
“Soal kerusakan jalan itu, saya pernah melaporkan ke pihak Pemdes, dengan harapan bisa disampaikan keluhan kami ke pihak Pemkab. Itu saja sih,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekertaris Desa Gunungasari Ahmad Hidayat membenarkan bahawa jalan tersebut jalan Kabupaten.
“Ya, itu sudah bersetatus jalan Kabupaten,” ujarnya. (anr)
POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga di Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Subang kembali mengeluhkan kerusakan jalan raya Tambakan, persisnya dekat kawasan Kantor Desa, kini bertambah. Jalanan berlubang. Kerusakan cukup parah dan terdapat di beberapa titik.
Pantauan, Kamis (22/4/2021) sejumlah titik ruas jalan alternatif penghubung kecamatan Jalancagak – kecamatan Kasomalang itu mengalami kerusakan. Mulai dari kategori sedang, hingga rusak parah. Di beberapa titik di sepanjang jalan poros ini mengalami kerusakan sangat parah, berlubang dan berkubang.
Tak hanya itu, jalan rusak parah juga tampak di perbatasan antara wilayah desa Tambakmekar dan desa Kumpay Kendaraan yang melintas pun harus ekstra hati- hati, agar tidak terperosok ke lubang, bagi pengendara roda dua.
Kerusakan, selain badan jalan berupa lubang yang dalam, aspal yang sudah tidak berbentuk, tambalan seadanya, berkubang, penuh pasir, dan berdebu.
“Sudah beberapa tahun, tetapi yang paling parah adalah sejak satu tahun belakangan ini,” kata Agus warga desa Tambakamekar yang tepat berada di pinggir jalan rusak, Kamis (22/4/2021).
Lubang hampir memenuhi seluruh badan jalan terlihat jelas dengan kedalaman hingga 20 centimeter .” Sekarang makin parah rusaknya jalan. Apalagi kalu turun hujan, pasti di jalan itu ada kubangan, seperti kolam ikan,” tambah Agus.
Warga lainnya Maman mengeluhkan keberadaan kendaraan pengangkut batu yang kerap melewati jalan penghubung antara desa Tambakmekar dan desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
”Pasalnya, kendaraan tersebut menjadi penyebab utama keruskan jalan, yang sebelumnya kondisinya bagus. Setiap hari, puluhan kendaraan pengangkut batu belah, sehingga jalan ini alami kerusakan hebat,” katanya.
Dia mememinta agar dinas terkait (PUPR) segera memperbaiki jalan penghubung antar wilayah yang kondisinya rusak.” Sudah lebih dari satu tahun kondisinya seperti ini, rusak.Meski sempat ditambal, tetep aja gak kuat, rusak lagi rusak lagi,” ucapnya
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Presentase kemantapan jalan kini kian menurun, terlebih usai dihantam banjir yang menyebabkan banyak jalan mengalami kerusakan. Selain itu, kemantapan jalan dahulu hanya diukur berdasarkan lubang per km tetapi kini diukur berdasarkan 21 parameter kemantapan jalan.
Anggota Komisi IV, Daddy Rohanady mengatakan, angka kemantapan di Jabar kini hanya sekitar 88 persen dari sebelumnya 95 persen. Penurunan tersebut diakibatkan oleh tolok ukur kemantapan jalan bertambah sehingga menurun ke angka 92 persen, kemudian ditambah hujan menjadi 88 persen.
“Itu yang kemudian menurunkan. Angka penurunan kemantapan jalan di Jabar cukup signifikan,” kata Daddy, Selasa (23/3/2021).
Menurutnya, jika angka dari segi fasilitas lalu lintas relatif mudah diukur misalkan, jalan akan dinaikan kemantapannya melalui pengecoran. Praktis untuk menaikan kemantapan jalan membutuhkan dana sekitar Rp7 miliar per km dengan lebar 5 hingga 6 meter.
“Kalau jalan 2 lajur, kan praktis 2 kali lipat jadi Rp 14 miliar. Lalu kalau fasilitas lalu lintas akan bersinggungan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU),” tuturnya.
Beberapa waktu lalu dirinya menerima keluhan dari masyarakat terkait PJU. Akan tetapi, pihaknya memastikan terlebih dahulu perihal status kepemilikan jalan, apakah desa, kota/kabupaten, atau provinsi.
“Kalau jalan desa jangan ke saya tetapi ke dewan kabupaten/kota. Tapi rata-rata masyarakat tidak mau tahu jalan tersebut milik siapa,” ujarnya.
Daddy menyebut Pemprov Jabar hanya dapat memberikan PJU di jalan-jalan milik provinsi saja. Sedangkan, jalan milik kabupaten/kota seharusnya diterangi oleh pemerintah kabupaten/kota meskipun bukan tidak mungkin Pemprov memberikan bantuan keuangan.
“Ketika kabupaten/kota memang tidak bisa menampung itu semua, kami memberikan bantuan keuangan,” ucap politisi asal Fraksi Gerindra itu.
POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Presentase kemantapan jalan kini kian menurun, terlebih usai dihantam banjir yang menyebabkan banyak jalan mengalami kerusakan. Selain itu, kemantapan jalan dahulu hanya diukur berdasarkan lubang per km tetapi kini diukur berdasarkan 21 parameter kemantapan jalan.
Anggota Komisi IV, Daddy Rohanady mengatakan, angka kemantapan di Jabar kini hanya sekitar 88 persen dari sebelumnya 95 persen. Penurunan tersebut diakibatkan oleh tolok ukur kemantapan jalan bertambah sehingga menurun ke angka 92 persen, kemudian ditambah hujan menjadi 88 persen.
“Itu yang kemudian menurunkan. Angka penurunan kemantapan jalan di Jabar cukup signifikan,” kata Daddy, Selasa (23/3).
Menurutnya, jika angka dari segi fasilitas lalu lintas relatif mudah diukur misalkan, jalan akan dinaikan kemantapannya melalui pengecoran. Praktis untuk menaikan kemantapan jalan membutuhkan dana sekitar Rp 7 miliar per km dengan lebar 5 hingga 6 meter.
“Kalau jalan 2 lajur, kan praktis 2 kali lipat jadi Rp 14 miliar. Lalu kalau fasilitas lalu lintas akan bersinggungan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU),” tuturnya.
Beberapa waktu lalu dirinya menerima keluhan dari masyarakat terkait PJU. Akan tetapi, pihaknya memastikan terlebih dahulu perihal status kepemilikan jalan, apakah desa, kota/kabupaten, atau provinsi.
“Kalau jalan desa jangan ke saya tetapi ke dewan kabupaten/kota. Tapi rata-rata masyarakat tidak mau tahu jalan tersebut milik siapa,” ujarnya.
Daddy menyebut Pemprov Jabar hanya dapat memberikan PJU di jalan-jalan milik provinsi saja. Sedangkan, jalan milik kabupaten/kota seharusnya diterangi oleh pemerintah kabupaten/kota meskipun bukan tidak mungkin Pemprov memberikan bantuan keuangan.
“Ketika kabupaten/kota memang tidak bisa menampung itu semua, kami memberikan bantuan keuangan,” ucap politisi asal Fraksi Gerindra itu.