Pojok Bandung

Tag: haji

  • Rangkaian Haji Selesai, Jemaah Mulai Tiba Hari Ini, Menhaj Minta PPIH Kawal yang Belum Tawaf Ifadah

    Rangkaian Haji Selesai, Jemaah Mulai Tiba Hari Ini, Menhaj Minta PPIH Kawal yang Belum Tawaf Ifadah

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Rangkaian ibadah haji 2026 sudah berakhir. Sesuai dengan jadwal, hari ini (1/6/2026) jemaah mulai tiba di tanah air setelah sebelumnya menjalankan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta di Masjidilharam.

    Rangkaian Haji Selesai, Jemaah Mulai Tiba Hari Ini, Menhaj Minta PPIH Kawal yang Belum Tawaf Ifadah
    Jemaah calon haji Indonesia saat berada di tenda jelang puncak ibadah haji di Arafah, Senin (25/5). Foto: KEMENHAJ Sementara foto atas, Ilustrasi. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto : Salman Toyibi/ Jawa Pos.

    Di antara rombongan jemaah haji yang tiba di tanah air hari ini adalah dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Berdasarkan data yang ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Kloter 1 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede mendarat malam ini pukul 22.45 WIB setelah sebelumnya lepas landas dari Jeddah pukul 08.00 waktu setempat.

    “Total ada 17 kloter yang pulang dari Arab Saudi pada 1 Juni.” Demikian Kemenhaj dalam keterangan tertulis kemarin (31/5/2026).

    Kemudian, setelah menempuh perjalanan udara sekitar 10 jam, ada tujuh kloter yang mendarat pada 1 Juni. Sedangkan 10 kloter lainnya mendarat pada 2 Juni.

    Data hingga 30 Mei menyebutkan, ada sekitar 130 jemaah yang wafat. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Pada jumlah hari operasional yang sama pada 2025, jemaah yang wafat mencapai 267 orang. Di antara upaya untuk mencegah kasus kematian adalah memperketat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.

    Sebelumnya, Menhaj Mochammad Irfan Yusuf menuturkan, fase puncak ibadah haji di Mina resmi berakhir pada 13 Zulhijah 1447 H. Seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil pilihan Nafar Tsani telah meninggalkan tenda-tenda di Mina. Mereka kemudian kembali ke hotel masing-masing di Makkah dengan aman, tertib, dan lancar.

    Dia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan puncak haji tahun ini. Menurutnya, keberhasilan fase Mina merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara, petugas, dan jemaah haji Indonesia.

    “Mina clear dari jemaah haji Indonesia,” ujarnya di Makkah (30/5/2026).

    Layanan Tetap Berlanjut

    Data Kemenhaj menyebutkan, jemaah yang mengambil pilihan Nafar Awal telah kembali ke hotel pada 12 Zulhijah. Sementara itu, jemaah Nafar Tsani kembali ke hotel pada 13 Zulhijah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.

    Meski fase Mina telah selesai, Irfan menegaskan, bahwa layanan kepada jemaah haji tetap berlanjut. Sebagian jemaah telah melaksanakan tawaf ifadah pada 10 hingga 13 Zulhijah. Sebagian lainnya akan menyelesaikan tawaf ifadah dan rangkaian ibadah lainnya sebelum kembali ke Indonesia.

    Irfan menginstruksikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk terus mengawal dan mendampingi jemaah yang belum melaksanakan tawaf ifadah. Pendampingan ini penting untuk mengantisipasi kepadatan di area tawaf serta memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi tetap mendapatkan perhatian prioritas. (wan/ttg/Jawa Pos)

     

     

  • Ramp Check Pesawat dan Koordinasi Internasional Telah Siap, Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat Besok Rabu

    Ramp Check Pesawat dan Koordinasi Internasional Telah Siap, Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat Besok Rabu

    POJOKBANDUNG.COM, TANGERANG – Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia direncanakan berangkat besok Rabu (22/4/2026). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin kesiapan sarana dan prasarana transportasi udara di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

    Tahun ini total jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap hingga Mei 2026. Mereka terbagi ke dalam 525 kloter dari 14 embarkasi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, Terminal 2F disiapkan secara khusus untuk melayani jemaah haji dan umrah. “Sehingga seluruh proses dibuat lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek operasional telah siap sebelum pemberangkatan kloter pertama,” kata Dudy.

    Kemenhub juga memastikan kesiapan operasional penerbangan haji yang didukung oleh dua maskapai: Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Kedua maskapai menyiapkan total puluhan armada pesawat.

    Berbagai langkah mitigasi telah pula disiapkan, termasuk penguatan pengawasan keselamatan melalui ramp check pesawat, kesiapan 14 bandara embarkasi, serta koordinasi internasional untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penerbangan haji.

    “Koordinasi dengan seluruh stakeholder juga terus diperkuat agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, lancar, dan tepat waktu,” sebutnya.

    Penyambutan Jemaah

    Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan, persiapan penyambutan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi sudah memasuki tahap akhir. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan seluruh layanan telah siap menjelang kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan mendarat di Madinah besok.

    Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho menyampaikan bahwa kesiapan layanan mencakup seluruh aspek utama, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi. Dia menyebutkan, sebanyak 682 petugas PPIH dari Jakarta telah ditempatkan di Daerah Kerja Madinah dan bandara untuk memastikan proses kedatangan dan pergerakan jemaah berjalan lancar.

    Menurut Budi, Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) tahun ini kembali menggunakan skema fast track. Sehingga proses keimigrasian di bandara berlangsung lebih cepat. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah (AMAA) pukul 06.50 Waktu Arab Saudi (WAS/empat jam lebih lambat dari WIB, red).

    “Dengan skema fast track, penyambutan di bandara dilakukan secara singkat,” jelasnya.

    Selama berada di Madinah, jemaah akan menjalani ibadah Arbain selama delapan hingga sembilan hari. Kemenhaj juga menjamin layanan konsumsi dengan total maksimal 27 kali makan selama masa tinggal tersebut.

    “Setelah itu, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji,” katanya. (raf/wan/ttg/Jawa Pos)

  • Pentingnya Merencanakan Tabungan Haji Sejak Usia Muda

    Pentingnya Merencanakan Tabungan Haji Sejak Usia Muda

    POJOKBANDUNG.com – Melaksanakan ibadah haji merupakan Impian setiap umat Muslim. Namun, dana kerap kali menjadi persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, supaya tidak terasa berat Anda disarankan untuk memiliki tabungan haji sejak dini.

    Tabungan haji sebaiknya dipersiapkan sejak lama, karena biaya yang besar membutuhkan perencanaan yang matang. Selain itu, ibadah haji reguler juga memerlukan waktu tunggu yang lama, sehingga semakin cepat Anda mendaftar, semakin besar peluang untuk berangkat lebih awal.

    Supaya Anda semakin yakin untuk menabung mulai saat ini, berikut beberapa alasan pentingnya merencanakan tabungan haji sejak dini.

    Apa Itu Tabungan Haji?

    Tabungan haji adalah simpanan yang dipersiapkan khusus untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah. Dalam konteks keuangan, tabungan haji merupakan produk perbankan syariah yang dirancang untuk membantu masyarakat mempersiapkan dana secara bertahap guna memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

    Pembukaan tabungan haji dapat dilakukan di bank syariah atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH, atau yang disebut dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

    Dana yang disetorkan calon jamaah ke BPS BPIH disebut dengan dana haji. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

    Pengelolaan dana haji harus dilakukan sesuai prinsip syariah, yang mengutamakan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

    Manfaat Memiliki Tabungan Haji  Sejak Usia Muda

    Selain kesiapan spiritual, pelaksanaan ibadah haji juga membutuhkan persiapan dana yang matang. Oleh karena itu, persiapan tabungan haji sejak usia muda sangat dianjurkan, supaya dana bisa dikumpulkan secara bertahap dan tidak memberatkan di masa mendatang. Berikut beberapa manfaat memiliki tabungan haji sejak usia muda yang bisa jadi pertimbangan.

    1.   Meringankan Beban Finansial

    Ibadah haji membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, calon jamaah disarankan untuk membuat tabungan haji, supaya dapat meringankan beban finansial ketika sudah memiliki kesiapan untuk pergi beribadah ke tanah suci Mekkah.

    Jika sudah menabung sejak usia muda, kesiapan finansial Anda untuk ibadah haji akan sangat matang. Dengan begitu, calon jamaah bisa fokus pada persiapan haji lainnya.

    1. Pelaksanaan Ibadah Haji Jadi Lebih Cepat

    Haji reguler membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Semakin lama dana terkumpul, maka makin panjang pula masa tunggunya. Maka dari itu, memiliki tabungan haji sejak usia muda sangat disarankan, terutama jika memiliki pemasukan lebih.

    Dana yang dikumpulkan sejak muda ini membantu mempercepat pendaftaran calon jamaah, sehingga keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah juga makin cepat.

    3.   Menghindari Kenaikan Biaya di Masa Depan

    Biaya haji berpotensi naik setiap tahunnya, sehingga dengan persiapan tabungan haji sejak dini calon jamaah dapat lebih siap secara finansial dan terhindar dari tekanan biaya yang semakin besar di masa mendatang.

    Selain itu, menabung lebih awal memungkinkan calon jamaah untuk mencicil dana secara bertahap sesuai kemampuan, tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain.

    4.   Memiliki Persiapan Finansial yang Matang

    Kesiapan finansial jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum pergi beribadah haji. Sebab berdasarkan rukun Islam yang ke lima, haji diwajibkan bagi mereka yang mampu, baik secara fisik maupun finansial.

    Dengan Tabungan haji yang dipersiapkan dari jauh hari, calon Jamaah bisa memiliki finansial yang matang, tanpa perlu mengorbankan kebutuhan lainnya.

    1. Membentuk Kebiasaan Keuangan yang Baik

    Memiliki tabungan haji sejak usia muda dapat membentuk kebiasaan keuangan yang baik. Dengan memiliki tabungan haji, calon jamaah dapat menentukan prioritas keuangan dengan baik.

    Selain itu, tabungan haji juga meningkatkan konsistensi Anda dalam menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin, sehingga mendorong disiplin finansial yang bermanfaat tidak hanya untuk ibadah haji, tetapi juga untuk pengelolaan keuangan jangka panjang.

    Cara Membuat Tabungan Haji

    Pembuatan tabungan haji harus melewati beberapa tahapan, sebelum calon Jamaah resmi memiliki tabungan. Berikut cara membuat tabungan haji yang perlu diperhatikan.

    1.   Tentukan Bank Tujuan

    Pembukaan rekening haji harus dilakukan di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH, atau (BPS BPIH). Dalam konteks ini, ada berbagai bank yang bisa jadi pilihan. Lakukan riset secara mendalam, sebelum menentukan pilihan Anda, sebab setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda.

    1. Persiapkan Dokumen Pembukaan Tabungan Haji

    Saat berencana membuka tabungan haji, ada sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan oleh calon jamaah. Beberapa dokumen umum yang perlu dipersiapkan, antara lain:

    • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    • NPWP

    3.   Isi Formulir Pembukaan Rekening

    Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji. Formulir ini dapat diisi secara langsung di kantor cabang bank atau melalui layanan digital, tergantung fasilitas yang disediakan oleh bank yang bersangkutan. Pastikan semua data yang diisi sesuai dengan dokumen identitas agar proses verifikasi berjalan lancar.

    1. Lakukan Setoran Awal

    Setelah formulir diisi dan diverifikasi, calon jamaah diwajibkan melakukan setoran awal tabungan haji. Jumlah setoran awal ini bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank, namun umumnya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000.

    Setoran awal ini akan menjadi saldo awal yang tersimpan di rekening tabungan haji dan dapat dilanjutkan dengan setoran rutin sesuai kemampuan.

  • IPOBA Minta Kemenhaj Jabar Buka Seleksi Bus Haji 2026 Secara Terbuka

    IPOBA Minta Kemenhaj Jabar Buka Seleksi Bus Haji 2026 Secara Terbuka

    POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG – Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat (IPOBA) mendesak Kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Barat, melakukan seleksi calon penyedia transportasi jamaah haji 2026 secara transparan dan terbuka.

    Sekretaris Jenderal IPOBA, Herdis Subarja, mengatakan permintaan itu disampaikan lantaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang dinilai tidak akuntabel.

    Proses penentuan perusahaan otobus untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kabupaten/kota di Jawa Barat, kata dia, harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesetaraan kesempatan.

    “Kami meminta Kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Barat melakukan seleksi calon penyedia jasa transportasi bus secara transparan dan terbuka. Jangan ada lagi kesan penunjukan diam-diam seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Herdis, Sabtu (28/2/2026).

    Menurutnya kebutuhan armada bus untuk angkutan jamaah haji di Jawa Barat setiap tahun relatif besar. Sehingga, proses seleksi harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku agar kualitas layanan dan keselamatan jamaah terjamin.

    “Sering kali kita lihat di lapangan, yang beroperasi melayani angkutan jamaah haji justru sebagian perusahaan otobus yang kami nilai belum memenuhi syarat sebagai operator bus pariwisata,” katanya.

    Herdis menekankan, pengguna jasa dalam hal ini Kantor Kementerian Haji Wilayah Jawa Barat dapat menerapkan tata cara seleksi sesuai regulasi. Prinsip equal opportunity harus diberikan kepada seluruh perusahaan otobus yang memenuhi kualifikasi.

    “Kesempatan harus sama bagi setiap operator angkutan umum atau perusahaan otobus pariwisata, tentu dengan syarat kualifikasi, administrasi, dan teknis yang jelas,” ucapnya.

    Adapun persyaratan yang dimaksud, kata Herdis, di antaranya perusahaan berbadan hukum dan terdaftar sebagai pemilik izin berusaha dengan KBLI bidang angkutan umum atau bus pariwisata. Selain itu, perusahaan minimal memiliki atau menguasai 10 unit bus dengan nama pada STNK sesuai nama perusahaan sebagai operator.

    Perusahaan juga harus memiliki kantor administrasi dan operasional, garasi atau pool yang jelas, struktur organisasi dan manajemen yang tertata, serta dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

    “Yang tidak kalah penting, seluruh kendaraan harus laik jalan yang dibuktikan dengan hasil uji KIR atau rampcheck dari instansi berwenang sesuai domisili perusahaan,” katanya.

    Herdis menambahkan, kepastian armada laik jalan menjadi jaminan dasar keselamatan jamaah. Dengan proses seleksi yang transparan dan berbasis aturan, pemerintah sebagai pengguna jasa memiliki kepastian bahwa bus yang digunakan benar-benar memenuhi standar.

    Ketua Umum IPOBA, Abung Hendrayana, mengingatkan seluruh anggota untuk mempersiapkan armada menghadapi angkutan mudik 2026. Ia meminta seluruh bus pariwisata dipastikan laik jalan agar operasional pra dan pasca Lebaran Idul Fitri berjalan lancar.

    “Seluruh armada harus dipastikan siap dan memenuhi standar keselamatan. Jangan sampai ada kendala teknis di lapangan,” kata Abung.

  • Badan Pengelola Keuangan Haji Kejar Target Penghimpunan Nilai Manfaat Dua Digit, Tekan Biaya Penerbangan dan Lama Tinggal

    Badan Pengelola Keuangan Haji Kejar Target Penghimpunan Nilai Manfaat Dua Digit, Tekan Biaya Penerbangan dan Lama Tinggal

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Biaya haji ke depan bakal semakin besar.

    Badan Pengelola Keuangan Haji Kejar Target Penghimpunan Nilai Manfaat Dua Digit, Tekan Biaya Penerbangan dan Lama Tinggal
    Ilustrasi ibadah Haji. Foto : Dimas Pradipta/JawaPos.com. Sementara foto atas, Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (30/10). Foto : Hilmi/Jawa Pos

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya meningkatkan hasil investasi dari saat ini sekitar 6 persen per tahun menjadi dua digit.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, tahun depan BPKH akan fokus pada tiga agenda utama.

    Salah satu nya peningkatan dana kelolaan dan nilai manfaat.

    “Nilai manfaat harus 10 persen atau dobel digit,” jelasnya di sela milad ke-8 BPKH di Jakarta Jumat (12/12/2025).

    Di tahun ini, pengelolaan dana haji belum tutup buku. Sementara pada 2024, yield atau nilai manfaat investasi dana haji tercatat 6,97 persen. Jumlah ini lebih besar dari target saat itu di angka 6,78 persen.

    Secara nominal, pada 2024 BPKH mencatatkan hasil investasi Rp 11,54 triliun.

    Dana tersebut digunakan untuk subsidi biaya haji tahun berjalan, juga dibagikan kepada jemaah waiting list atau daftar tunggu.

    Fadlul menambahkan, untuk mengejar imbal hasil dua digit, penempatan atau investasi dana haji tidak cukup lewat sukuk negara.

    “Kita terus menjajaki investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” katanya.

    Dana Kelolaan

    Strategi lainnya meningkat-kan dana kelolaan.

    Caranya, sosialisasi daftar haji di usia muda, kemudian menerima uang angsuran pelunasan haji dari jemaah.

    Selama ini jemaah hanya setor Rp 25 juta per orang. Ke depan jemaah juga bisa setor angsuran pelunasan. Dana ini akan dikelola BPKH.

    Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy menyampaikan beberapa masukan soal pengelolaan keuangan haji.

    Di antaranya menekan biaya penerbangan.

    Selama ini, setelah mengangkut jemaah dari tanah air ke Saudi, pesawat kembali dengan kondisi kosong.

    Begitu pun saat berangkat men-emput jemaah.

    Dalam kondisi kosong itu, maskapai tetap membebani biaya kepada jemaah haji.

    “Semoga bisa dilakukan negosiasi atau skema biaya penerbangan yang lebih murah lagi,” katanya. (wan/ttg/Jawa Pos)

     

     

  • Dua Pekan Berjalan, Pelunasan Biaya Haji Reguler Masih Minim

    Dua Pekan Berjalan, Pelunasan Biaya Haji Reguler Masih Minim

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Pelunasan biaya haji reguler sudah berjalan sekitar dua pekan.

    Dua Pekan Berjalan, Pelunasan Biaya Haji Reguler Masih Minim
    Ilustrasi jemaah haji. Dok. JawaPos. Sementara foto atas, Ilustrasi ibadah haji di Makkah. Foto : Omer F. Arslan/Unsplash via Jawa Pos.

    Namun, tingkat pelunasan biaya haji reguler
    masih sangat kecil.

    Sejak dibuka pada 24 November lalu, dari total kuota haji reguler 201.585 jemaah, yang melunasi baru 13.115 orang (6,51 persen).

    Bahkan ada provinsi yang angka pelunasannya masih nol, yakni Papua Barat yang memiliki kuota 442 jemaah.

    Kemudian ada lima provinsi lain yang persentase pelunasannya masih nol koma sekian alias tidak sampai satu persen.

    Kamis malam (4/12/2025) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun mengadakan pertemuan khusus membahas itu.

    Tapi, sampai dengan berita ini selesai ditulis pukul 19.00, rapat masih berlangsung.

    Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi mengatakan, jemaah porsi pemberangkatan 2026 wajib mengikuti tes kesehatan dahulu.

    Jika dinyatakan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan, yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan.

    “Karenanya kami mengimbau agar jemaah secepatnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pelunasan,” tuturnya.

    Bahan Evaluasi

    Terpisah, Ketua Umum Rabitah Haji Indonesia Ade Marfuddin mengatakan, Kemenhaj harus menjadikan tingkat pelunasan haji yang rendah itu sebagai bahan evaluasi.

    Kondisi itu, menurut Ade, salah satu indikator bahwa CJH masih bingung soal pergeseran kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj.

    Menurut dia, ada beberapa faktor pemicu rendahnya pelunasan.

    Di antaranya, jemaah masih belum melakukan tes kesehatan.

    Atau sudah tes kesehatan, tetapi hasilnya belum keluar.

    “Atau sudah tes kesehatan, tetapi dinyatakan tidak memenuhi kriteria istitoah kesehatan,” katanya.

    Penyebab lain, tambah Ade, banyak CJH masih bingung.

    Khususnya terkait kepastian pengaturan kuota haji yang baru.

    Sebab, banyak provinsi yang sebelumnya punya kuota ribuan jemaah, pada musim haji 2026 turun jadi ratusan saja. (wan/ttg/Jawa Pos)

  • CJH Kini Bisa Mengangsur Biaya Haji, Aturan Baru untuk Meringankan Beban Keuangan Jemaah

    CJH Kini Bisa Mengangsur Biaya Haji, Aturan Baru untuk Meringankan Beban Keuangan Jemaah

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Undang-Undang Haji yang baru tidak hanya berisi pelegalan umrah mandiri.

    Banyak juga aturan baru yang memudahkan calon jemaah haji (CJH).

    Misalnya soal pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang kini boleh dicicil.

    Aturan itu bakal meringankan beban uang yang harus disetor CJH saat tiba hari keberangkatan.

    Skema setoran angsuran Bipih itu tertuang pada  pasal 49.

    Bunyinya adalah pembayaran setoran jemaah meliputi setoran awal atau uang muka Bipih.

    Kemudian setoran angsuran Bipih.

    Serta setoran pelunasan Bipih.

    Selama ini CJH hanya membayar uang muka biaya haji sebesar Rp 25 juta per orang.

    Mereka kemudian wajib membayar selisih Bipih saat dibuka masa pelunasan.

    Biasanya sangat besar.

    Misalnya pada haji 2025, untuk Embarkasi Surabaya, CJH membayar pelunasan sekitar Rp 35,9 jutaan.

    Lewat skema yang baru, CJH yang masih antre bisa setor mengangsur Bipih untuk menambah setoran awal.

    Jadi, saldo mereka semakin besar. Kemudian akan mendapatkan hasil investasi yang besar pula.

    Meski demikian, angsuran atau topup Bipih itu statusnya bukan tabungan biasa.

    Tetapi benar-benar disetor ke rekening Menteri Haji dan Umrah yang selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Namun, CJH yang ingin setor uang angsuran Bipih harus bersabar.

    Meskipun sudah muncul di UU Haji dan Umrah, realisasinya menunggu peraturan turunan yang mengatur skema dan teknis angsuran.

    Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha (28/10) meminta CJH bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

    Saat ini Kemenhaj fokus menyusun dan membahas besaran biaya haji 2026 bersama DPR dan lembaga terkait. Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sudah disampaikan ke Komisi VIII DPR sebesar Rp 88 jutaan per jemaah.

    Pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyambut baik adanya skema pembayaran setoran angsuran Bipih.

    “Sejak lama saya juga mengusulkan dibuka skema topup tabungan haji seperti ini,” katanya.

    Dadi menjelaskan, dengan adanya angsuran itu, jemaah bisa menghindari risiko keuangan di kemudian hari.

    Ketika ada CJH yang masih antre sepuluh tahun, misalnya, kemudian setiap tahun dia setor angsuran Bipih Rp 2 juta, maka terkumpul uang Rp 45 juta. Rinciannya adalah Rp 25 juta dari setoran awal dan Rp 20 juta dari setoran angsuran.

    Jumlah itu akan lebih besar lagi. Sebab, setiap CJH yang antre mendapatkan sejenis deviden dari hasil pengelolaan keuangan haji.

    Dengan dana yang besar itu, maka beban biaya pelunasan semakin ringan.

    Sekaligus bisa mengantisipasi lonjakan biaya haji di masa depan disebabkan inflasi atau kebijakan lain dari Saudi. (wan/oni/Jawa Pos)

  • Penyelenggara Haji Berubah, Peran BPKH Perlu Lebih Besar, Pengelolaan Dana CJH Dinilai Sudah Transparan

    Penyelenggara Haji Berubah, Peran BPKH Perlu Lebih Besar, Pengelolaan Dana CJH Dinilai Sudah Transparan

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengelola dana haji.

    Pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan memprioritaskan akuntabilitas.

    Pengamat haji Ade Maefudin menegaskan, selama ini laporan keuangan BPKH secara detail memang sudah diunggah dan bisa diunduh publik.

    Meski demikian, dia meminta agar akuntabilitas dan transparansi terus ditingkatkan.

    Tujuannya agar masyarakat, khususnya calon jemaah haji (CJH), bisa menge-tahuinya dengan lebih mudah.

    ”Seperti sekarang ini sudah selesai musim haji, bikin laporan keuangan yang mudah dipahami dan diakses publik,” katanya.

    Dia juga menyarankan supaya dibuat laporan yang mudah dipahami.

    ”Misalnya, total biaya penyelenggaraan haji tahun berjalan berapa,” kata dia.

    Kemudian, didetailkan juga biaya yang ditanggung BPKH dan tanggungan jemaah.

    Menurut dia, informasi keuangan seperti itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ke-pada BPKH.

    Apalagi, saat ini ada sekitar 5 jutaan CJH yang masuk dalam daftar tunggu. Ade juga berharap agar peran BPKH ke depan bisa lebih besar lagi.

    Apalagi, sekarang urusan haji sudah dipegang oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

    Tidak lagi di Kemenag. Seiring dengan perubahan itu, BPKH harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berinovasi.

    Misalnya dalam menunggu berdirinya kampung haji, BPKH diberikan kewenangan me-lakukan kerjasama B to B dengan mitra di Saudi untuk kontrak atau sewa hotel jangka panjang.

    ”Setelah dapat, tinggal di-laporkan saja ke Menteri Haji dan Umrah. Pak Menteri saya dapat hotel ini, untuk kapasitas 100 ribu orang, dengan ikatan sewa 10 tahun,” jelasnya.

    Dengan kelembagaan BPKH yang independen, diharapkan bisa lebih leluasa dalam negosiasi harga dan kerja sama pengada-an kebutuhan jemaah di Saudi.
    Sementara itu, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menga-takan, transparansi dan akun-tabilitas BPKH saat ini sudah baik.

    ”Apalagi jika dibandingkan saat dana haji dikelola oleh Kemenag dulu,” katanya.

    Mustolih mengatakan, saat ini BPKH menjalankan sistem laporan yang transparan dan akuntabel karena tuntutan regulasi.

    Secara berkala mereka wajib melaporkan pengelolaan keuangan haji ke Presiden maupun DPR. Laporan ke-uangan itu bisa sekaligus di-akses oleh masyarakat.

    Pekerjaan rumah berikutnya adalah sistem pengelolaan dana haji. Khususnya proporsi subsidi untuk jemaah berangkat dan yang dibagikan ke jemaah tunggu.

    Bagi dia, hasil investasi dana haji yang digunakan untuk mensubsidi jemaah sangat besar.

    Bisa mencapai sekitar Rp 35 juta per orang. Sedangkan yang dibagikan ke jemaah tunggu sekitar Rp 500 ribu per jemaah tiap tahunnya. (wan/oni/jawa pos)

  • Sambut Kepulangan Jemaah Haji Subang, Wakil Bupati Agus Masykur Sampaikan Belasungkawa untuk Jemaah yang Wafat di Tanah Suci

    Sambut Kepulangan Jemaah Haji Subang, Wakil Bupati Agus Masykur Sampaikan Belasungkawa untuk Jemaah yang Wafat di Tanah Suci

    POJOKBANDUNG.COM, INDRAMAYU – Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur, menyambut kedatangan 443 jemaah haji Kloter 8 KJT asal Subang, bertempat di Rumah Makan Taman Selera Cikedung, Kabupaten Indramayu, pada hari Sabtu (21/06/2025).

    Sambut Kepulangan Jemaah Haji Subang, Wakil Bupati Agus Masykur Sampaikan Belasungkawa untuk Jemaah yang Wafat di Tanah Suci
    Ilustrasi. Jemaah haji asal embarkasi JKS 1 turun dari bus menuju ruang tunggu Bandara Jeddah. Mereka akan kembali ke Indonesia.Foto : Dokumentasi MCH 2025.
    Sementara foto atas, Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur, menyambut kedatangan 443 jamaah haji Kloter 8 KJT asal Subang, di Sabtu (21/06/2025). Foto : Istimewa for Pojok Bandung

    Kehadiran para jemaah haji disambut dengan hangat oleh Wakil Bupati Subang bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang serta Asisten Daerah II Setda Subang.

    Sebelumnya, kepulangan jemaah haji Kloter 8 KJT ini diawali dengan penerbangan dari Bandara Jeddah menuju Indonesia, yang mendarat di Bandara Kertajati.

    Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, Dr. H. Badruzaman, menyampaikan bahwa jumlah jamaah haji Subang Kloter 8 KJT pada saat keberangkatan tercatat sebanyak 445 orang. Dari jumlah tersebut, yang kembali ke tanah air sebanyak 443 orang.

    “Ada satu orang jemaah, atas nama Bapak H. Empin Kistam Kadi, warga Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tambakdahan, wafat di Tanah Suci Mekkah, ” kata Badruzaman dalam keterangan resminya.

    Sementara satu jemaah lainnya masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Mekkah, dan akan dipulangkan bersama rombongan berikutnya setelah kondisi kesehatannya membaik.

    Sementara itu, Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur menyambut gembira kedatangan jemaah haji Kabupaten Subang Kloter 8 KJT yang telah selamat kembali ke tanah air.

    Di samping itu, Ia juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya satu orang jemaah di Tanah Suci, serta mendo’akan kesembuhan bagi jamaah asal Kabupaten Subang yang masih dalam perawatan di Mekkah.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Subang dan Pribadi, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan haji yang bapak dan ibu tunaikan sebagai haji yang mabrur dan mabruroh.” Tuturnya.

    Ia juga mendo’akan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan dan dapat kembali ke rumah masing masing dengan selamat.

    Khusus kepada jemaah yang masih dalam kondisi sakit, Ia berharap agar proses pemulihan berjalan lancar dan segera dapat berkumpul kembali bersama keluarga.

    “Sepulangnya dari tanah suci Mekah, jemaah haji diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Kepada Allah SWT, juga dapat berperan menjadi tauladan masyarakat yang semakin baik guna membangun Kabupaten Subang kedepannya.” harapnya.

    Menurutnya, kemabruran ibadah haji tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari dampaknya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

    “Sementara itu, haji mabrur pada hakikatnya adalah haji yang dapat membuat para pelakunya semakin peduli terhadap persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan, harus memperhatiakan budi luhur atau akhlak mulia ditengah tengah masyarakat” tambahnya

    Ia juga mengajak seluruh hadirin untuk mendo’akan jamaah yang wafat maupun yang sedang sakit, seraya mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah SWT.

    “Mari kita bersama bacakan do’a mohon kepada Allah buat jamaah haji yang telah meninggal dunia maupun yang sedang sakit, karena manusia hanya bisa berencana, namun segala sesuatunya, Allah Yang Menentukan” pungkasnya.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Subang, para petugas Kloter 8 KJT, serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Subang dan lainnya. (anr)

     

  • DPR Tegaskan Pengelolaan Keuangan Haji Masih di BPKH, Dua UU Perhajian Direvisi, Pimpinan BPH Temui Muhaimin

    DPR Tegaskan Pengelolaan Keuangan Haji Masih di BPKH, Dua UU Perhajian Direvisi, Pimpinan BPH Temui Muhaimin

    POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Dua undang-undang terkait haji sedang direvisi di DPR. Yaitu, UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Di tengah pembahasan tersebut, muncul wacana untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan dana haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Dengan skema itu, BPH bakal berperan ganda.

    Selain penyelenggara haji, mereka juga mengelola dana para calon jemaah haji (CJH) yang nilainya lebih dari Rp 171 triliun.

    Sebagian anggota DPR tidak setuju dengan wacana tersebut.

    Dini Rahmania, anggota Komisi VIII DPR, mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait wacana tersebut.

    Revisi UU 34/2014 dan UU 8/2019 masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR.

    ”Prinsip kami sederhana, pengelolaan dana haji harus tetap mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas,” tegas Dini.

    Dia mengatakan, BPKH sebagai lembaga independen dan terpisah dari struktur birokrasi pemerintah merupakan bentuk ideal dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik, khususnya para CJH.

    Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo itu juga mengingatkan, dana haji bukan bagian dari APBN. Karena itu, pengelolaan sebaiknya tetap dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bebas dari intervensi kebijakan tahunan negara.

    ”Tujuannya agar fokus pada keberlangsungan manfaat jangka panjang bagi jemaah,” tegas Dini.

    Meski begitu, dia mengatakan, komisi VIII terbuka terhadap segala evaluasi dan penyempurnaan sistem. Namun, setiap perubahan harus berangkat dari kajian mendalam dan semangat untuk memperkuat tata kelola haji.

    ”Bukan semata-mata tarik-menarik kewenangan,” katanya.

    Muhammadiyah Setuju Pengelola-Penyelenggara Haji Tetap Dipisah

    Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan, pemisahan antara penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji sangat penting.

    Supaya bisa sama-sama fokus menjalankan tugasnya.

    ”Kalau saya terus terang, dipisah saja seperti sekarang ini. Cuma kemandirian BPKH harus betul-betul dijunjung tinggi,” ujar Anwar. Apalagi, kata Anwar, manfaat pengelolaan dana haji dirasakan langsung oleh CJH. Sebab, hasil investasi digunakan untuk mengurangi beban biaya haji.

    Karena itu, dia menegaskan, pengelola keuangan haji dan penyelenggara haji sebaiknya tetap dijalankan oleh lembaga terpisah. Keberadaan BPKH saat ini dia nilai sudah tepat. Tinggal kinerja BPKH digenjot lebih maksimal lagi.

    Sementara itu, saat proses revisi dua UU haji sedang berlangsung di DPR, Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menemui Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Setelah pertemuan dengan ketua umum PKB itu, Irfan mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis.

    Lebih dari itu, juga oleh kerangka hukum yang kuat dan dukungan politik antarinstansi.

    ”Kami berharap Kemenko PM ikut mengawal pembahasan RUU Haji yang sedang berlangsung,” katanya. Harapannya, penyelenggaraan haji ke depan dapat berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

    Muhaimin menyambut baik inisiatif BPH meningkatkan layanan haji.

    ”Kami bersepakat bahwa transformasi pengelolaan ibadah haji ke depan bukan hanya soal teknis dan logistik,” ujar Muhaimin.

    Tetapi juga memastikan setiap jemaah berangkat dengan tenang, nyaman, dan pulang dengan penuh berkah. Untuk mewujudkannya, sinergi lintas kementerian dan lembaga harus dioptimalkan. (wan/mia/oni/jawa pos)

  • Evaluasi Syarikah Haji 2025: Arif Satria Usul Pembagian Berdasar Embarkasi

    Evaluasi Syarikah Haji 2025: Arif Satria Usul Pembagian Berdasar Embarkasi

    POJOKBANDUNG.COM, MADINAH- Kompleksitas pelayanan jemaah haji Indonesia kembali menjadi sorotan.

    Evaluasi Syarikah Haji 2025: Arif Satria Usul Pembagian Berdasar Embarkasi
    Calon jemaah haji Indonesia terakhir yang akan bertolak dari Bir Ali menuju Makkah, Minggu (25/5/2025). Foto : Dhimas Ginanjar/JawaPos.com. Sementara foto atas, Anggota Amirul Hajj yang juga Rektor IPB dan Ketua ICMI Prof. Arif Satria. Foto : Dhimas Ginanjar/JawaPos.com

    Salah satu yang dinilai paling menyulitkan haji Indonesia tahun ini adalah sistem pembagian syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang dinilai terlalu tumpang tindih.

    Anggota Amirul Hajj yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Rektor IPB Prof. Arif Satria, mengusulkan agar sistem tersebut dievaluasi menyeluruh dan ditata ulang secara lebih efisien.

    Menurut Arif, persoalan utama selama fase awal pelaksanaan haji adalah adanya satu hotel yang ditangani oleh banyak syarikah berbeda.

    Lalu, satu kelompok terbang (kloter) bisa berurusan dengan berbagai syarikah yang tidak saling terhubung. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan layanan, mulai dari distribusi konsumsi, transportasi, hingga koordinasi kamar di hotel.

    “Kalau satu hotel ditangani banyak syarikah, lalu satu kloter juga berurusan dengan berbagai syarikah, maka ini menciptakan komplikasi. Ini terjadi dari awal kedatangan, menjelang Mina, bahkan saat di Mina sendiri,” ujar Arif dalam pernyataannya di Kantor Daker Madinah, Kamis (12/6/2025) siang.

    Karena itu, Arif mengusulkan agar sistem pembagian syarikah ke depan bisa berbasis embarkasi.

    Artinya, seluruh jemaah dari satu embarkasi yang sama akan ditangani oleh satu syarikah yang sama sejak dari kedatangan hingga kembali ke tanah air.

    “Kalau dibagi berdasarkan embarkasi, masalahnya akan jauh lebih sederhana,” ujarnya.

    Tak hanya soal efisiensi, Arif juga menegaskan perlunya evaluasi ketat terhadap syarikah yang bertugas tahun ini.

    Menurutnya, tidak semua syarikah memiliki kinerja yang sama.

    Ada yang mampu memberikan layanan baik, tetapi ada juga yang justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

    “Jangan dipaksakan syarikah yang tidak perform untuk tetap digunakan. Harus ada evaluasi menyeluruh, yang tidak bagus tidak usah dipakai lagi,” tegas Rektor IPB University tersebut.

    Meski demikian, Arif mengapresiasi langkah negosiasi cepat yang dilakukan Kementerian Agama terhadap pihak-pihak terkait.

    “Saya melihat semua bisa diatasi karena langkah negosiasi yang cukup aktif dari Kemenag. Tapi ke depan jangan terus bergantung pada respons insidental. Harus ada perbaikan sistemik,” tambahnya.

    Sistem pelayanan berbasis syarikah merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui nizham as-syarikah, yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan lokal untuk menyediakan layanan konsumsi, akomodasi, hingga transportasi bagi jemaah haji dari berbagai negara.

    Namun, tanpa penyesuaian teknis di lapangan, sistem ini kerap menimbulkan friksi.

    “Padahal kita bisa membuat sistem nasional yang lebih rapi. Misalnya melalui kerja sama yang lebih terstruktur antara pemerintah, penyedia layanan lokal, dan petugas kita di lapangan. Basisnya harus satu: keterpaduan dan efisiensi,” tutup Arif.

    Usulan ini sejalan dengan semangat evaluasi penyelenggaraan haji 2025 secara menyeluruh.

    Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai cara memperkuat sistem demi kenyamanan jemaah haji Indonesia di masa mendatang. (jpc)

     

     

     

  • Isu Pengurangan Kuota Haji 50 Persen, Menteri Agama Nasaruddin Tegaskan Tak Pernah Ada Pembahasan Resmi

    Isu Pengurangan Kuota Haji 50 Persen, Menteri Agama Nasaruddin Tegaskan Tak Pernah Ada Pembahasan Resmi

    POJOKBANDUNG.COM, MAKKAH –  Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membantah keras kabar pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir.

    Menag Nasaruddin Umar menyatakan, isu pengurangan kuota haji Indonesia tersebut sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum resmi bersama otoritas Arab Saudi.

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah, Kamis siang (11/6/2025), sesaat sebelum melepas kepulangan jemaah haji asal Lombok Tengah ke Tanah Air.

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi liar terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Menag menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional.

    Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir.

    Pada tahun 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Semua Berjalan Normal, Tak Perlu Bikin Resah

    Menag meminta publik dan media untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan yang bisa memicu keresahan, terlebih di tengah fase pemulangan yang harusnya menjadi momen tenang dan syahdu bagi para jemaah.

    “Mari kita jujur melihat kenyataan. Jangan membuat masyarakat resah. Di sini semua berjalan lancar. Tidak ada sesuatu yang genting. Tidak ada kiamat di dalam kiamat,” tegas Nasaruddin, menanggapi narasi dramatis soal penyelenggaraan haji tahun ini.

    Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya lagi.

    Pengakuan Jemaah: Pelayanan Cukup dan Lancar

    Senada dengan Menag, jemaah asal Kloter 2 Lombok Tengah, Sahwan Marzuki, menyampaikan bahwa pelayanan selama di Tanah Suci berjalan dengan cukup baik. Ia bahkan menyebut makanan dan logistik yang diberikan kepada jemaah sangat cukup.

    “Pelayanan bagus, makanan cukup, air lancar. Hanya saat di Mina ada sedikit kendala tenda naik ke atas, tapi secara keseluruhan tidak ada masalah,” ungkap Sahwan saat ditemui di Bandara Madinah. (jpc)

  • Dua Kloter Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Pulang Hari Ini, Berangkat dari Bandara Jeddah

    Dua Kloter Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Pulang Hari Ini, Berangkat dari Bandara Jeddah

    POJOKBANDUNG.COM, MAKKAH – Fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi dimulai hari ini.

    Dua Kloter Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Pulang Hari Ini, Berangkat dari Bandara Jeddah
    Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. FOTO : DOK. MEDIA CENTER HAJI. Sementara itu, foto atas, Menag Nasaruddin Umar saat berbicara kepada petugas Haji di Masjidil Haram. Foto : Dhimas Ginanjar/JawaPos.com

    Dari total tujuh kloter jemaah haji yang pulang pada gelombang awal, dua kloter Embarkasi Surabaya, menjadi bagian dari rombongan tersebut.

    Jemaah haji akan diterbangkan dari Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah lalu dilanjutkan ke Tanah Air.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, proses kepulangan jemaah haji gelombang pertama akan berlangsung dari 11 hingga 25 Juni.

    Pada hari pertama, total ada tujuh kloter yang kembali ke Indonesia. Selain dua kloter dari Surabaya (SUB 01 dan SUB 02), juga kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 01), kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP 01), kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG 01), kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG 02), serta kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01).

    Menurut Nasaruddin, sebagian besar kloter gelombang I akan dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah.

    Namun, delapan kloter lainnya akan terbang ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

    Rencanya, Nasaruddin akan melepas keberangkatan jemaah kloter UPG 01 dari hotel mereka di wilayah Syisyah, Makkah, menuju Madinah.

    ”Alhamdulillah, jemaah dalam keadaan sehat dan senang bisa menyelesaikan seluruh rangkaian hajinya,” tuturnya.

    Kloter UPG 01 dijadwalkan terbang dari Bandara AMAA Madinah pada 11 Juni, pukul 03.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

    Nasaruddin menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pemberangkatan, puncak haji di Armuzna, hingga pemulangan.

    ”Secara umum berjalan baik dan lancar,” ucapnya.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Akhmad Fauzin menyampaikan bahwa seluruh jemaah Indonesia telah kembali ke hotel di Makkah dalam keadaan selamat. Pihaknya tengah menyiapkan proses pemulangan jemaah.

    Fauzin mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang kepulangan. Itu termasuk saat melaksanakan Thawaf Ifadah dan Thawaf Wada yang menjadi ritual penutup ibadah di Tanah Suci. ”Laksanakan thawaf wada dengan tenang dan khusyuk, serta sesuaikan dengan kondisi fisik dan cuaca yang cukup panas,” ujarnya.
    Batasi Barang Bawaan

    Dalam rangka persiapan pemulangan, layanan bus Shalawat telah kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

    Fauzin mengingatkan jemaah untuk menggunakan layanan sesuai jadwal, dengan tertib, dan tetap menjaga stamina.

    Selain itu, PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai juga akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan jemaah secara bertahap.

    Jemaah diimbau untuk memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan yang berlaku dari maskapai penerbangan.

    ”Jangan membawa barang yang dilarang, dan pastikan barang berharga disimpan dengan aman. Koper diberi tanda pengenal yang jelas agar memudahkan proses pengambilan di Tanah Air,” paparnya.

    Kepala Subdirektorat Transportasi Haji Ditjen PHU Kemenag Mujib Roni berharap, seluruh tim unit layanan transportasi tiap sektor di Daker Makkah lebih sigap pasca-Armuzna.

    ”Saya harap kita menjalankan tugas yang teknis ini untuk sebaik-baiknya. Bravo difungsikan kembali dengan baik, cekker. Kemudian yang utama koper, ini juga harus diperhatikan,” ujarnya.

    Sementara itu, jemaah haji Indonesia gelombang II akan mulai bergeser dari Makkah ke Madinah.

    Jemaah tinggal di Madinah sekitar sembilan hari sebelum kembali ke Indonesia.

    Proses pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni hingga 10 Juli. (dim/aph/jawa pos)

  • Jumlah Jemaah Haji Wafat Turun Tajam, Menag Nasaruddin Umar : Bukti Pelayanan dan Mitigasi Lebih Baik

    Jumlah Jemaah Haji Wafat Turun Tajam, Menag Nasaruddin Umar : Bukti Pelayanan dan Mitigasi Lebih Baik

    POJOKBANDUNG.COM, MAKKAH – Di tengah rangkaian puncak ibadah haji yang penuh tantangan, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini menunjukkan penurunan signifikan.

    Jumlah Jemaah Haji Wafat Turun Tajam, Menag Nasaruddin Umar : Bukti Pelayanan dan Mitigasi Lebih Baik

    Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melepas calon jemaah haji Indonesia menuju Arafah untuk melakukan wukuf, Rabu (4/6/2025). Foto : Dokumentasi MCH 2025.
    Sementara foto atas, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar (kiri) saat menjenguk pasien di KKHI Makkah, Selasa (3/6/2025). Foto : Dhimas Ginanjar/JawaPos.com

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tren turunnya angka kematian jemaah haji Indonesia tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas mitigasi risiko yang dijalankan sepanjang Armuzna.

    Hingga Jumat malam, (6/6/2025) pukul 19.30 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 23.30 WIB, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat tercatat sebanyak 162 orang, terdiri dari 102 laki-laki dan 60 perempuan.

    Dari jumlah itu, 12 wafat di Arafah dan satu di Mina.

    Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai hampir 461 jemaah, dan tahun 2003 yang bahkan mendekati 775 jemaah.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil nyata dari perbaikan layanan dan kerja sama lintas pihak.

    “Jumlah kematian pun juga bisa ditekan dari peristiwa yang sama pada tahun yang lalu. Tadi sekitar 150 orang, mudah-mudahan tidak bertambah,” ungkapnya saat ditemui di Jamarat, Jumat (6/6/2025).

    Dia juga memberikan apresiasi kepada pihak Arab Saudi yang memberi keistimewaan pada Indonesia.

    Menurutnya, itu memberikan sumbangsi turunnya angka kematian.

    “Kita berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia yang memberikan keistimewaan kepada Indonesia. Ambulans-ambulans Indonesia juga bisa masuk,” ujar Nasaruddin.

    Keistimewaan ini tidak diberikan kepada semua negara.

    Dalam fase Armuzna, otoritas Saudi membatasi akses ambulans hanya untuk kendaraan mereka.

    Namun, Indonesia mendapat dispensasi khusus setelah menyodorkan kesiapan sistem dan data pendukung yang kuat.

    Selain ambulans, ribuan tenaga kesehatan dan skema safari wukuf, yakni ibadah wukuf dengan fasilitas bus bagi jemaah sakit atau risiko tinggi, juga ikut menunjang keselamatan jemaah.

    “Kami tidak ingin sekadar mengantar jemaah ke Arafah, tapi memastikan mereka bisa menjalani puncak ibadah dengan aman dan layak,” lanjutnya.

    Data menunjukkan bahwa dari 2.032 jemaah yang mendaftar program safari wukuf, sebanyak 500 berhasil diberangkatkan menggunakan 16 bus.

    Sisanya dirujuk ke rumah sakit atau kembali ke sektor masing-masing karena kondisi yang tidak memungkinkan.

    Nasruddin juga menekankan pentingnya edukasi kepada jemaah agar tidak memaksakan diri saat fase kritis seperti lempar jumrah di Mina.

    “Lebih baik beribadah sesuai kondisi kesehatan. Haji itu Arafah. Yang penting rukunnya terpenuhi,” tegasnya.

    Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah berharap tren penurunan korban jiwa ini terus berlangsung.

    “Kami ingin memastikan setiap jemaah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan membawa haji yang mabrur,” pungkasnya. (jpc)

     

  • Ribuan Bus Angkut Jemaah Haji Indonesia dari Makkah ke Arafah, Pastikan Semua Ikut Wukuf

    Ribuan Bus Angkut Jemaah Haji Indonesia dari Makkah ke Arafah, Pastikan Semua Ikut Wukuf

    POJOKBANDUNG.COM, MAKKAH – Rabu, 4 Juni 2025 atau 8 Zulhijah 1446 H, menjadi hari yang sangat sibuk di Makkah.

    Sejak pagi buta, ratusan bus mulai hilir mudik menjemput jemaah haji Indonesia dari hotel-hotel menuju Arafah.

    Mereka bersiap melaksanakan wukuf di Padang Arafah besok, Kamis 5 Juni 2025, yang menjadi puncak ibadah haji.

    Pantauan JawaPos.com di lapangan menunjukkan betapa terorganisirnya proses ini. Jemaah laki-laki sudah mengenakan pakaian ihram putih, sementara para perempuan mengenakan pakaian haji yang rapi.

    Petugas haji berjaga di lobi hotel, memastikan setiap jemaah naik ke bus sesuai kloter dan jadwal. Pengeras suara terdengar memanggil rombongan satu per satu. Tak ada keributan, hanya riuh rendah doa dan langkah kaki penuh harap.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut ini sebagai kerja kolosal lintas instansi, yang tidak akan berhasil tanpa koordinasi dan disiplin tinggi.

    “Bayangkan, hari ini lebih dari 200 ribu jemaah dari berbagai hotel di Makkah dipindahkan ke Arafah dalam hitungan jam. Ini butuh strategi logistik yang tidak main-main,” ujarnya dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (4/6/2025).

    Mobilisasi ini melibatkan lintas pihak, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, tim pengamanan lokal Arab Saudi, hingga perusahaan penyedia transportasi.

    Nasaruddin juga menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut terlibat langsung dalam pengaturan massa.

    “Beberapa kolonel TNI kita kerahkan. Mereka sangat ahli dalam evakuasi dan pengaturan mobilitas dalam skala besar. Ini kerja sama yang luar biasa,” ungkapnya.

    Setiap jemaah sudah diberi tahu bahwa mereka harus siap sejak pukul 06.00 WAS atau sekitar pukul 10.00 WIB. Proses pengangkutan dilakukan secara bertahap berdasarkan lantai kamar. Ini untuk menghindari kerumunan berlebihan di lobi hotel. “Mulai dari lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan seterusnya. Semua berjalan rapi,” kata Nasaruddin.

    Dari sisi transportasi, sinergi antara delapan syarikah transportasi Arab Saudi juga diapresiasi. Meski terdiri dari banyak perusahaan, mereka bersatu layaknya satu tim dalam pelayanan untuk jemaah Indonesia.

    “Kalau ada jemaah tertinggal dan bus syarikah-nya belum datang, maka syarikah lain bisa ambil alih. Tidak ada sekat. Semua bekerja sebagai satu kesatuan,” jelasnya.

    Menag juga menambahkan bahwa seluruh skenario telah disimulasikan sebelumnya. Bahkan beberapa perubahan mendadak dari pihak Arab Saudi, seperti pembatalan tanazul massal, bisa direspons dengan cepat.

    “Tim kita langsung menyusun ulang data jemaah, mengembalikan distribusi konsumsi dan layanan medis dari hotel tanazul ke tenda-tenda. Ini dikerjakan dalam hitungan jam,” tegasnya.

    Selain logistik, aspek keamanan dan kesehatan juga disiapkan matang.

    “Tim kesehatan dan ambulans sudah tersebar di titik-titik strategis. Petugas kami diinstruksikan untuk memastikan tak ada jemaah yang keluar tenda dari pukul 10.00 hingga 16.00 WAS, karena suhu ekstrem bisa membahayakan,” imbuh Menag.

    Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji, dan kehadiran fisik di sana adalah bagian dari rukun yang wajib dipenuhi. Karena itu, meski logistik dan teknis menjadi tantangan besar, pemerintah berkomitmen agar seluruh jemaah, termasuk lansia dan disabilitas, bisa sampai di Arafah dengan selamat dan layak.

    “Semua berangkat dengan satu tujuan: meraih haji yang mabrur,” ujar Nasaruddin. (jpc)