POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Rencana perpindahan aktivitas Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang kembali menuai penolakan dari para pedagang dan warga terminal yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di kawasan Terminal Cicaheum. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan proyek Bus Rapid Transit (BRT) karena dinilai mengancam mata pencaharian masyarakat kecil.
Perwakilan warga terminal dan pedagang Terminal Cicaheum, Ronny mengatakan sebagian besar pedagang hingga pekerja informal di sekitar terminal belum siap menghadapi penutupan aktivitas terminal. Kompensasi maupun solusi pengganti yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum memberikan kepastian yang jelas.
“Kami hanya meminta jangan ditutup dulu sebelum ada kejelasan. Karena kehidupan kami memang dari jualan di sini. Kalau langsung dipindahkan atau ditutup, kami harus makan dari mana,” ujar Ronny saat ditemui di Terminal Cicaheum, Senin (1/6/2026).
Ronny mengungkapkan aspirasi tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, hingga pengelola proyek BRT saat sosialisasi berlangsung di kawasan terminal. Dalam pertemuan itu, para pedagang meminta pemerintah mempertimbangkan ulang dampak sosial yang muncul akibat relokasi terminal.
Menurut Ronny, yang terdampak bukan hanya pedagang kios resmi, tetapi juga pedagang asongan, tukang cuci kendaraan, buruh jasa angkut, hingga warga yang tinggal di sekitar terminal. Sebagian bahkan menjadikan lapak jualan sebagai tempat tinggal bersama keluarga mereka.
“Kami ini bukan hanya jualan, ada yang tidur di sini, anak-anaknya tinggal di sini juga. Jadi kalau dipindah mendadak, kami bingung harus bagaimana,” katanya. (dsn)
POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Penumpang berjalan menuju bus di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Kamis (2/4/2026).
Penumpang berjalan menuju bus di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Kamis (2/4/2026). Foto-foto: Taofik Achmad Hidayat/ Pojok Bandung.
Terminal Leuwipanjang akan menjadi pusat keberangkatan dan kedatangan seluruh Perusahan Otobus (PO) menyusul dari perubahan fungsi Terminal Cicaheum Kota Bandung yang akan dijadikan depo sekaligus pusat layanan Bus Rapid Transit (BRT). (opk)
POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menempatkan penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) sebagai prioritas utama dalam mengantisipasi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncanakan berlangsung hingga 2027.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui para awak media. Foto : Diwan Sapta Nurmawan/Pojok Bandung. Sementara fori atas, spanduk penolakan terpasang di kawasan Cicadas, Kota Bandung, mencerminkan kegelisahan PKL terhadap rencana pembangunan koridor BRT yang hingga kini belum disertai kejelasan data dan skema penataan. Foto : Taofik Achmad Hidayat/Pojok Bandung
Langkah penataan parkir dan PKL oleh Pemkot Bandung dinilai krusial karena kedua sektor itu menjadi titik pertama yang akan bersinggungan langsung dengan proses pembangunan di lapangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan penyelesaian persoalan parkir dan PKL harus dilakukan lebih awal agar pembangunan BRT tidak memicu kegelisahan sosial yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
“Tanpa penanganan yang matang, dampak turunan seperti kemacetan dan konflik ruang publik berpotensi muncul,” ujar Farhan, Rabu (28/1/2026).
Farhan menyebutkan fokus awal pemerintah bukan sekadar pembangunan fisik koridor BRT, melainkan memastikan aktivitas warga yang terdampak tetap berjalan dengan aman dan tertib. Penataan menjadi fondasi agar proyek transportasi massal bisa diterima publik.
Meski demikian, Farhan mengakui masih muncul kekhawatiran dari masyarakat terkait dampak pembangunan BRT, terutama soal perubahan pola lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini belum dapat menyampaikan kepastian teknis secara rinci.
“Kehati-hatian diperlukan agar skema penanganan yang disiapkan benar-benar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan sepihak tanpa dialog yang cukup,” ucapnya.
Menanggapi penolakan sebagian warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal itu sebagai reaksi yang wajar.
Ia memahami adanya anggapan di masyarakat pembangunan BRT kerap diidentikkan dengan penggusuran.
Farhan menegaskan Pemkot Bandung tidak akan serta-merta melakukan penggusuran. Pemerintah berkomitmen membuka ruang dialog untuk membahas setiap kekhawatiran warga secara langsung dan mencari solusi yang adil.
Terkait nasib PKL yang terdampak, Farhan menyatakan belum ada keputusan mengenai relokasi maupun kompensasi.
Pemkot Bandung masih akan memetakan kondisi usaha para PKL guna memahami dampak ekonomi yang mungkin timbul.
“Dialog menjadi kunci utama untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk apakah relokasi diperlukan atau justru dapat ditemukan solusi penataan di lokasi yang sama,” katanya.
Dalam sektor transportasi, Farhan memastikan kehadiran BRT tidak akan menghilangkan peran angkutan kota (angkot). Sebaliknya, angkot akan diintegrasikan sebagai moda pengumpan atau feeder yang mendukung sistem transportasi utama.
Farhan menjelaskan jalur BRT tidak akan mengubah pola dasar trayek yang telah ada. Angkot tetap beroperasi melalui jalur-jalur yang ditetapkan dan berfungsi menghubungkan kawasan pemukiman dengan koridor utama BRT.
Sementara itu, terkait armada angkot yang sudah berusia tua, Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot di Bandung, yakni Kopamas, Kobutri, dan Kobanter. Pembahasan akan difokuskan pada program peremajaan armada.
Farhan mendorong agar peremajaan tersebut diarahkan pada penggunaan angkot listrik yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Pemkot Bandung.
“Selain ramah lingkungan, angkot listrik juga berpeluang meningkatkan kembali minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” ucapnya.
Farhan menilai integrasi BRT dengan angkot listrik dapat menjadi momentum pembenahan sistem transportasi Bandung secara berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan mobilitas perkotaan di masa mendatang.(dsn)
