Tag: berita terkini kota bandung

  • Pedagang di Terminal Cicaheum Kota Bandung Minta BRT Dikaji Ulang

    Pedagang di Terminal Cicaheum Kota Bandung Minta BRT Dikaji Ulang

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Rencana perpindahan aktivitas Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang kembali menuai penolakan dari para pedagang dan warga terminal yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di kawasan Terminal Cicaheum.  Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan proyek Bus Rapid Transit (BRT) karena dinilai mengancam mata pencaharian masyarakat kecil.

    Perwakilan warga terminal dan pedagang Terminal Cicaheum, Ronny mengatakan sebagian besar pedagang hingga pekerja informal di sekitar terminal belum siap menghadapi penutupan aktivitas terminal. Kompensasi maupun solusi pengganti yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum memberikan kepastian yang jelas.

    “Kami hanya meminta jangan ditutup dulu sebelum ada kejelasan. Karena kehidupan kami memang dari jualan di sini. Kalau langsung dipindahkan atau ditutup, kami harus makan dari mana,” ujar Ronny saat ditemui di Terminal Cicaheum, Senin (1/6/2026).

    Ronny mengungkapkan aspirasi tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, hingga pengelola proyek BRT saat sosialisasi berlangsung di kawasan terminal. Dalam pertemuan itu, para pedagang meminta pemerintah mempertimbangkan ulang dampak sosial yang muncul akibat relokasi terminal.

    Menurut Ronny, yang terdampak bukan hanya pedagang kios resmi, tetapi juga pedagang asongan, tukang cuci kendaraan, buruh jasa angkut, hingga warga yang tinggal di sekitar terminal. Sebagian bahkan menjadikan lapak jualan sebagai tempat tinggal bersama keluarga mereka.

    “Kami ini bukan hanya jualan, ada yang tidur di sini, anak-anaknya tinggal di sini juga. Jadi kalau dipindah mendadak, kami bingung harus bagaimana,” katanya. (dsn)

  • Waduh! Pembuangan Sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti Terancam Tersendat karena Kenaikan Harga BBM

    Waduh! Pembuangan Sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti Terancam Tersendat karena Kenaikan Harga BBM

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa biaya operasional pengangkutan sampah dari Kota Bandung menuju Tempat Pembuangan Akhir TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dipastikan mengalami kenaikan signifikan.

    Waduh! Pembuangan Sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti Terancam Tersendat karena Kenaikan Harga BBM

    Para petugas memindahkan sampah ke truk sampah di TPS kawasan Gunung Batu, Kota Bandung, Senin (27/4/2026). Foto-foto; Taofik Achmad Hidayat/ Pojok Bandung

    Hal tersebut  dipicu oleh perubahan penggunaan bahan bakar minyak BBM pada armada truk pengangkut sampah.

    Jika sebelumnya truk menggunakan solar subsidi jenis biosolar, kini seluruh armada diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite. (opk)

  • Dampak WFH Terbukti, Pengeluaran BBM ASN Kota Bandung Turun Signifikan

    Dampak WFH Terbukti, Pengeluaran BBM ASN Kota Bandung Turun Signifikan

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki minggu ketiga sebagai strategi efisiensi anggaran di tengah kenaikan harga energi, terbukti mampu menekan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) hingga puluhan juta rupiah per hari, sekaligus menjaga efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN).

    Penerapan WFH difokuskan pada pengendalian mobilitas pegawai yang dinilai menjadi sumber utama pemborosan operasional. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan kebijakan WFH bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan bagian dari upaya konkret efisiensi belanja pemerintah.

    Memasuki pekan ketiga pelaksanaan, Farhan menyebut mobilitas ASN terus ditekan untuk mengurangi konsumsi BBM dan listrik. Ia menilai, semakin rendah pergerakan pegawai, semakin besar potensi penghematan yang bisa dicapai Pemkot Bandung.

    “Tanpa pembatasan mobilitas, upaya efisiensi sulit terealisasi. WFH diposisikan menjadi instrumen penting dalam menekan beban operasional, terutama di tengah lonjakan harga energi yang masih berlangsung,” ujar Farhan, Jumat (24/4/2026).

    Menurutnya, dari sisi perhitungan, Pemkot Bandung mencatat 1.354 ASN menjalani skema Work From Anywhere (WFA). Dengan asumsi rata-rata pengeluaran BBM harian sebesar Rp25.000 per orang, potensi efisiensi mencapai lebih dari Rp33 juta setiap hari.

    Angka yang belum termasuk penghematan dari sektor lain, penggunaan listrik kantor dan fasilitas operasional. Sejumlah ruangan yang tidak digunakan selama WFH diwajibkan mematikan pendingin udara (AC) serta perangkat elektronik lainnya.

    “Efisiensi berdampak pada pengurangan belanja makan dan minum, secara bertahap menekan pengeluaran non-prioritas untuk menjaga stabilitas anggaran,” katanya.

    Farhan juga menyoroti lonjakan harga BBM nonsubsidi yang memperberat beban operasional kendaraan dinas.

    “Harga Dexlite, misalnya, naik signifikan dari kisaran Rp14 ribu menjadi Rp23 ribu per liter, sementara kendaraan pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi,” ucapnya.

    Selain BBM, tekanan harga juga terjadi pada komoditas energi lain, termasuk bahan bakar gas nonsubsidi. Sementara itu, pasokan minyak goreng dari Bulog masih terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga harga di pasar tetap fluktuatif.

    Meski inflasi di Kota Bandung menunjukkan tren penurunan, Farhan mengakui pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan harga di lapangan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi kebijakan efisiensi di internal pemerintah.

    Farhan menegaskan untuk memastikan kinerja tetap optimal, pengawasan ASN selama WFH dilakukan melalui sistem digital berbasis aplikasi. Setiap pegawai wajib melakukan presensi elektronik, melaporkan aktivitas harian, serta mencatat lokasi kerja secara real-time.

    Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin pun menegaskan orientasi utama kebijakan WFH adalah hasil kerja, bukan sekadar kehadiran fisik. ASN tetap dituntut produktif dan responsif selama menjalankan tugas dari luar kantor.

    Evi menjelaskan ASN diwajibkan mematuhi sejumlah aturan ketat, mulai dari penggunaan pakaian dinas, kehadiran daring tiga kali sehari, hingga larangan keluar dari zona kerja tanpa izin atasan. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

    Evi menyebutkan data BKPSDM menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan ASN. Pada minggu pertama tercatat 136 pelanggaran, namun angka pelanggaran turun drastis menjadi 16 kasus pada minggu kedua pelaksanaan WFH.

    Evi memastikan kebijakan WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Sejumlah instansi strategis, kelurahan, kecamatan, puskesmas, hingga layanan darurat tetap menjalankan Work From Office (WFO) guna menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.(dsn)

  • Dua Kali Tertunda, Tuntutan Resbob Akhirnya Dibacakan 2,5 Tahun Penjara

    Dua Kali Tertunda, Tuntutan Resbob Akhirnya Dibacakan 2,5 Tahun Penjara

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Sidang tuntutan terhadap Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (13/4/2026), setelah dua kali tertunda.

    Dua Kali Tertunda, Tuntutan Resbob Akhirnya Dibacakan 2,5 Tahun Penjara
    Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, pembacaan tuntutan terhadap Resbob, Senin (13/4). Majelis hakim memimpin jalannya persidangan yang menandai babak krusial kasus ujaran kebencian dengan tuntutan 2,5 tahun penjara.Foto-foto: Diwan Sapta Nurmawan/Pojok Bandung.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun enam bulan penjara atas kasus ujaran kebencian yang menyinggung suku Sunda dan pendukung Persib Bandung, Viking.

    Sidang dimulai sekitar pukul 14.22 WIB dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar, didampingi hakim anggota Panji Surono dan Eti Kurniati.

    Jalannya persidangan berlangsung tertib dengan fokus utama pembacaan tuntutan dari pihak jaksa.

    Dalam ruang sidang, Resbob tampak mengenakan kemeja putih dipadukan celana hitam. Ia mengikuti jalannya persidangan dengan pengawalan ketat, sementara JPU Sukanda secara bergantian membacakan amar tuntutan.

    Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 243 KUHP. Perbuatan tersebut dinilai telah menyebarkan pernyataan bermuatan permusuhan terhadap kelompok etnis tertentu di ruang publik.

    “Perbuatan terdakwa memenuhi unsur menyiarkan atau memperdengarkan pernyataan yang mengandung permusuhan terhadap kelompok masyarakat,” ujar jaksa dalam persidangan, Senin (13/4/2026).

    Menurut JPU, konten yang disampaikan terdakwa telah menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan masyarakat Sunda dan komunitas suporter Persib Bandung. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan tuntutan.

    Selain itu, jaksa juga menegaskan pernyataan yang disebarkan terdakwa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi telah masuk ke ranah publik sehingga berdampak luas.

    Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun enam bulan kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan yang telah disusun sebelumnya.

    Jaksa juga meminta agar barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dirampas untuk negara. Sementara barang-barang lain yang tidak berkaitan diminta untuk dikembalikan kepada terdakwa.

    Kasus Resbob menjadi sorotan publik karena menyangkut isu sensitif terkait suku dan identitas kelompok, yang dinilai dapat memicu konflik sosial jika tidak ditangani secara tegas.

    Majelis hakim belum memberikan putusan dalam sidang tersebut. Agenda persidangan berikutnya dijadwalkan, Senin (20/4/2026) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa.

    Dalam sidang lanjutan nanti, Resbob melalui kuasa hukumnya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan yang diajukan jaksa.

    Proses hukum yang berjalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait batasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

    Kasus Resbob juga menjadi pengingat penggunaan media sosial atau platform publik harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan konflik antar kelompok.

    Hingga sidang berakhir, terdakwa tetap menjalani proses hukum dengan status sebagai pihak yang dituntut dan menunggu keputusan akhir dari majelis hakim.(dsn)

  • Pemerintah Tidak Pungut Pajak dari Usaha Kecil

    Pemerintah Tidak Pungut Pajak dari Usaha Kecil

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Suasana para pedagang menjajakan ikan di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Rabu (24/9/2025).

    Pemerintah Tidak Pungut Pajak dari Usaha Kecil
    Suasana para pedagang menjajakan ikan di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Rabu (24/9/2025). FOTO-FOTO : TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/ POJOK BANDUNG

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak memungut pajak dari pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta.

    Pemerintah Tidak Pungut Pajak dari Usaha Kecil
    Suasana para pedagang menjajakan ikan di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Rabu (24/9/2025). FOTO-FOTO : TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/ POJOK BANDUNG

    (opk)

  • Lalu Lintas Sekitar Gedung Merdeka Ramai oleh Warga Bandung Saat Libur Lebaran

    Lalu Lintas Sekitar Gedung Merdeka Ramai oleh Warga Bandung Saat Libur Lebaran

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Suasana malam di sekitar Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (29/3/2025) begitu semarak.

    Lalu Lintas Sekitar Gedung Merdeka Ramai oleh Warga Bandung Saat Libur Lebaran
    Suasana depan Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (29/3/2025). Foto-foto: Diwan Sapta Nurmawan/Pojok Bandung

    Warga Bandung yang tidak melakukan perjalanan mudik memanfaatkan libur Lebaran untuk menikmati suasana khas di salah satu ikon sejarah kota ini.

    Akibatnya, kepadatan lalu lintas pun tak terhindarkan, meskipun sebagian besar pengunjung masih berasal dari dalam kota.

    Baca Juga :Bupati Subang Reynaldi Serahkan Bantuan kepada Warga Terdampak Puting Beliung di Dua Kecamatan

    Kapospam Gedung Merdeka, Ipda Baris Manalu yang bertugas di Pos Pengamanan Gedung Merdeka, Polsek Sumur Bandung, Polrestabes Bandung, mengungkapkan lonjakan keramaian mulai terasa sejak selepas berbuka puasa.

    “Kepadatan lalu lintas di kawasan ini mulai meningkat sekitar pukul 18.15 WIB, tepat setelah waktu berbuka puasa. Hingga pukul 20.30 WIB, suasana masih ramai oleh warga yang datang untuk menikmati malam Lebaran bersama keluarga. Kebanyakan dari mereka berasal dari Kota Bandung sendiri, karena biasanya arus wisatawan dari luar kota baru memadati kawasan ini setelah hari Lebaran, yakni Selasa atau Rabu mendatang,” jelas Ipda Baris Manalu saat ditemui ketika bertugas, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (29/3/2025).

    Baca Juga :Gagalkan Perang Sarung, Polsek Pagaden Subang Amankan 11 Remaja Berbahaya

    Salah satu daya tarik utama yang menarik perhatian warga adalah berbagai hiburan yang diselenggarakan di sekitar Gedung Merdeka.

    Kegiatan ini menarik banyak keluarga, terutama yang membawa anak-anak, sehingga menambah semarak suasana malam di kawasan tersebut.

    “Mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga barang bawaan mereka dan tidak melepas pengawasan terhadap anak-anak, terutama di tengah keramaian. Jika terjadi sesuatu atau ada situasi darurat di sekitar Gedung Merdeka, masyarakat dapat segera melapor ke Pos Pengamanan kami yang siaga selama 24 jam untuk memberikan bantuan dan perlindungan,” tambah Baris Manalu.

    Baca Juga :Viral, Warga Keluhkan Jalan Licin Akibat Matrial Tanah Merah di Wilayah di Wilayah Desa Padaasih Cibogo Subang

    Mengantisipasi peningkatan mobilitas warga selama momen Lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung telah menyusun berbagai strategi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan rekayasa lalu lintas serta pengelolaan parkir.

    “Langkah antisipatif untuk mengatasi lonjakan kendaraan selama mudik lokal, terutama dalam perjalanan warga menuju pemakaman dan tempat wisata. Koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan guna memastikan pengaturan parkir berjalan optimal dan kemacetan dapat diminimalisir, khususnya di area yang menjadi destinasi utama masyarakat saat Lebaran,” ujar Asep Kuswara saat ditemui, Sabtu (29/3/2025).

    Tradisi tahunan

    Asep mengungkapkan mudik lokal di Kota Bandung telah menjadi tradisi tahunan yang sulit dihindari.

    Setelah menunaikan salat Idul Fitri, banyak warga yang berziarah ke makam keluarga, bersilaturahmi dengan kerabat, serta menikmati liburan di berbagai tempat wisata.

    Hal ini menyebabkan kepadatan kendaraan di sejumlah kawasan strategis, seperti Dago, Lembang, Alun-Alun Bandung, serta pusat perbelanjaan dan kuliner yang menjadi tujuan utama masyarakat.

    Tim pendukung

    Meski demikian, Asep menegaskan pengaturan arus lalu lintas tetap menjadi tanggung jawab utama pihak kepolisian, sementara Dishub Kota Bandung bertindak sebagai tim pendukung yang bertugas memastikan kelancaran di lapangan.

    “Keputusan terkait rekayasa lalu lintas tetap berada di bawah wewenang kepolisian. Pihaknya berperan membantu dalam pengelolaan arus kendaraan di titik-titik rawan kemacetan. Salah satu area yang menjadi perhatian khusus kami adalah kawasan wisata dan pusat perbelanjaan, mengingat sering terjadi praktik getok tarif parkir yang sangat merugikan masyarakat,” ungkap Asep.

    Asep menambahkan sebagai bentuk kesiapan, Dishub Kota Bandung telah menyiagakan personel di sejumlah titik krusial guna membantu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas yang bertugas di lapangan.

    Disiplin lalu lintas

    “Seluruh warga untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Patuhi rambu-rambu yang ada, utamakan keselamatan, dan ikuti arahan dari petugas. Dengan kesadaran dan kerja sama dari semua pihak, kita bisa memastikan perjalanan selama Lebaran berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar,” jelas Asep.

    Kapospam Gedung Merdeka, Ipda Baris Manalu menegaskan melalui berbagai langkah yang telah dipersiapkan, diharapkan arus mudik lokal di Kota Bandung selama Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lebih tertib dan terkendali.

    Masyarakat pun dapat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tanpa harus terjebak dalam kemacetan yang mengganggu kenyamanan perjalanan.(dsn)

  • Angklung untuk Semua Generasi, Saung Angklung Udjo, Pelestarian Budaya dengan Sentuhan Modern

    Angklung untuk Semua Generasi, Saung Angklung Udjo, Pelestarian Budaya dengan Sentuhan Modern

    POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Berlokasi di Bandung Timur, Saung Angklung Udjo tidak hanya menjadi pusat kesenian, tetapi juga ikon budaya yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara.

    Berdiri sejak 1966 atas dasar kecintaan Udjo Ngalagena dan istrinya, Uum Sumiati, Saung Angklung Udjo awalnya hanyalah sebuah sanggar kecil.

    Kini, Saung Angklung Udjo ini telah bertransformasi menjadi destinasi budaya yang mampu memikat hati generasi muda sekaligus menjaga warisan tradisional.

    Baca Juga : Akses Tol Fungsional Baru, Solusi Kelancaran Nataru di Padaleunyi

    Saung Angklung Udjo, seni bukan hanya tontonan, tetapi juga pengalaman.

    Manager Customer Relation, Ahadian Hadikusumah, menjelaskan bahwa setiap pengunjung akan mendapatkan pengalaman langsung bermain angklung.

    “Kami ingin pengunjung tidak hanya menyaksikan, tetapi juga merasakan seni budaya khas Parahyangan. Ada sesi bermain angklung bersama, upacara helaran, demonstrasi wayang golek, arumba, angklung massal, hingga menari bersama,” ujar Ahadian, di Saung Angklung Udjo, Jumat, (27/12/2024).

    Baca Juga : Bank Bjb Jalin Kerjasama dengan PT Geo Dipa Energi Terkait Layanan Perbankan

    Tidak hanya itu, ia menjelaskan jadwal pertunjukan yang fleksibel memungkinkan semua kalangan untuk menikmati seni budaya ini. Setiap hari, pertunjukan berlangsung pukul 15.30 hingga 17.00, dengan tambahan jadwal di akhir pekan, seperti pukul 10.00 di hari Minggu.

    “Ini adalah cara kami menyambut pengunjung dengan hangat dan memberikan pengalaman budaya yang mendalam,” tambahnya.

    Seiring waktu, ia melanjutkan, Saung Angklung Udjo terus berkembang, tidak hanya dari segi jumlah pengunjung, tetapi juga dalam cara menyampaikan seni budaya kepada masyarakat modern.

    Baca Juga : Angin Kencang, Dua Rumah di Cipeundeuy KBB Tertimpa Pohon Tumbang

    Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 237 ribu pengunjung yang datang, terdiri dari wisatawan lokal hingga mancanegara.

    Ia pun mengungkapkan, transformasi Saung Angklung Udjo tidak berhenti pada angka.

    Untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z, tempat ini memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pertunjukan.

    “Kami memasukkan elemen musik modern dan elektro ke dalam pertunjukan angklung. Ini untuk menunjukkan bahwa angklung bukanlah alat musik tradisional yang kuno, tetapi dapat menjadi bagian dari musik modern yang relevan,” ungkap Ahadian.

    Bagi generasi muda, bermain angklung kini tidak hanya menjadi aktivitas tradisional, tetapi juga sebuah kebanggaan. Banyak anak muda yang terinspirasi untuk belajar angklung karena melihat potensinya yang luas, termasuk tampil di panggung internasional, ujarnya bangga.

    Kesuksesan Saung Angklung Udjo, terdapat misi besar untuk menjaga kelestarian seni budaya.

    Ahadian menyebutkan empat prinsip utama dalam melestarikan angklung, terjaga, terawat, terpromosikan, dan tergenerasikan. Keempat prinsip ini menjadi landasan dalam setiap langkah Saung Angklung Udjo.

    “Melestarikan seni budaya bukan hanya tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Kami ingin menunjukkan bahwa belajar seni budaya adalah bagian dari pembangunan bangsa. Seni dan budaya adalah akar yang kuat untuk identitas kita,” tambahnya.

    ”Saung Angklung Udjo juga berfungsi sebagai pusat pelatihan seni dan budaya, memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengasah keterampilan mereka. Meski belum berbentuk sekolah formal, sanggar ini terus mendidik talenta-talenta muda melalui yayasan yang dikelola secara profesional,” paparnya.

    Putri Aprilia, Corporate Secretary Saung Angklung Udjo, mengajak semua generasi, khususnya milenial dan Gen Z, untuk tidak malu mempelajari seni budaya. “Angklung bukan hanya alat musik tradisional. Dengan sentuhan modern, angklung dapat menjadi simbol persatuan dan kebanggaan Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, Putri menegaskan, lokasi Saung Angklung Udjo yang strategis di Bandung Timur membuatnya mudah diakses tanpa perlu melewati kemacetan kota. Ini menjadikannya pilihan wisata budaya yang ideal untuk keluarga maupun kelompok.

    Bagi pengunjung, Adi Rahman, Saung Angklung Udjo adalah tempat untuk menikmati keindahan seni budaya sekaligus belajar tentang akar tradisi bangsa. Namun, bagi masyarakat Sunda dan Indonesia, tempat ini adalah simbol perjuangan untuk menjaga dan melestarikan budaya di tengah arus modernisasi.

    Berbeda dengan Adi, Novria Ambarwati mengungkapkan, Saung Angklung Udjo mengingatkan kita bahwa seni budaya bukan hanya warisan, tetapi juga aset yang harus dirawat dan dikembangkan agar terus relevan dengan zaman. Dengan semangat pelestarian yang kuat, Saung Angklung Udjo menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan.

    Jadi, jika Anda mencari pengalaman wisata yang mendidik, menginspirasi, dan menghibur, Saung Angklung Udjo adalah destinasi yang wajib Anda kunjungi. Ayo, bersama-sama kita lestarikan budaya Indonesia, tutup Putri dengan senyum.(cr1)

  • Boleh Dicoba Digital Bersama IDX Mobile Berbagi Strategi Miliki Kebebasan Financial dengan Para Creator Kota Bandung

    Boleh Dicoba Digital Bersama IDX Mobile Berbagi Strategi Miliki Kebebasan Financial dengan Para Creator Kota Bandung

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Industri kreatif di Kota Bandung mengalami perkembangan yang cukup pesat, bahkan kreativitas telah menjadi tulang punggung ekonomi warga Kota Bandung selama bertahun-tahun.

    Hingga akhirnya lahirnya para kreator muda yang sukses dalam membangun lini bisnis di industri kreatif.

    Atas dasar itulah, Boleh Dicoba Digital (BDD) membuka sebuah wadah sharing atau workshop guna memaksimalkan eksistensi para kreator muda.

    Terlebih dalam urusan manajemen keuangan, karena tidak sedikit bisnis industri kreatif harus gulung tikar akibat dari performa manajemen keuangan yang tidak baik dan kurang optimal.

    BDD berkolaborasi dengan IDX mobile mengundang para kreator Bandung untuk memperkaya pengetahuan Finansial di NgIDX dengan tema “Freedom Through Finance” di kawasan Dago, Kota Bandung.

    Dengan menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Rina Renaldi selaku Financial Trainer, Anggia Bonyta selaku Entrepreneur dan Content Creator dan Dimas Adhikoro selaku IDX Layanan Data.

    “Acara ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan mempermudah dalam membantu para kreator, baik untuk diri sendiri maupun untuk menjelaskan bagaimana pentingnya manajemen keuangan para pebisnis muda,” ungkap Yuricho Billy selaku Head of Community Development Boleh Dicoba Digital (BDD).

    Disamping itu, lanjutnya, acara tersebut juga dihadirkan sebagai upaya menjaga dan memberikan ilmu serta informasi berharga, seperti tentang keuangan, investasi, dan serba-serbi finansial lainnya.

    Pada kesempatan tersebut, Rina Renaldi menyampaikan, bagaimana pentingnya para pelaku industri kreatif untuk memahami manajemen keuangan.

    “Salah satunya yaitu para pelaku industri kreatif harus memiliki dana darurat. Apalagi, para pelaku usaha tidak mempunyai penghasilan tetap, berbeda dengan pegawai,” tuturnya.

    Rina mencontohkan, pada saat pandemi Covid-19 banyak para pelaku industri kreatif mengalami bangkrut karena tidak memiliki dana darurat. Yang akhirnya, ungkap Rina, tidak sedikit terjerat hutang kartu kredit atau pinjaman online (pinjol).

    “Bang tidak memiliki dana darurat dan akhirnya terjebak oleh hutang dan itu sangat bahaya serta berdampak pada bangkrutnya usaha yang telah dibangun dengan susah payah,” paparnya.

    Rina menjelaskan ada tiga strategi dalam manajemen keuangan antara lain lakukan budgeting, lakukan kebiasaan mengatur keuangan yang sehat dan lakukan perencanaan keuangan.

    “Harus membiasakan diri untuk disiplin dalam mengatur keuangan, misalnya bisa menggunakan auto debet agar termenej dengan baik dan jangan menunda pembayaran jika kita memiliki uang atau anggaran,” ujarnya.

    Kondisi tersebut dibenarkan oleh, Anggia Bonita yang juga merupakan owner dari Imah Babaturan. Ia mengaku menerapkan sistem langsung bayar ketimbang harus menunda untuk kebutuhan dalam penyediaan stok bisnis kulinernya.

    “Saya memiliki usaha makanan, pastinya kita tidak tahu sampai kapan kondisi penjualan yang bagus itu. Karena setiap hari pasti berbeda, karena itu untuk penyediaan bahan-bahan makanan, saya selalu membayar diawal,” katanya.

    Anggia juga menyarankan, jangan sampai memaksakan diri untuk menggunakan kartu kredit, meski kita memiliki usaha, jika tidak disiplin hanya akan merugikan.

    “Artinya, sangat penting bagi kita para pelaku usaha kreatif agar melek bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Workshop seperti ini sangat membantu dan kita pun bisa berbagai pengalaman,” bebernya.
    Sedangkan Dimas Adhikoro dari IDX menyampaikan terkait pentingnya memiliki strategi finansial dan juga investasi terlebih diusia muda.

    “Agar kita dapat merasakan kebebasan berkarya melalui finansial, banyak investasi yang bisa kita pilih. Namun, sebelumnya kita harus memahami investasi yang akan kita ambil, dan worskshop semacam ini sangat bermanfaat bagi para pelaku industri kreatif agar usaha yang dijalani terus tumbuh dan berkembang,” tandasnya.**

  • Carpooling Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Masal

    Carpooling Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Masal

    POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih terus mencari alternatif solusi mengatasi permasalahan kemacetan. Terdapat dua cara untuk mengatasinya yakni pertama dengan memperbesar suplai dan manajemen demand.

    Kepala Dinas Perhubungan, Didi Ruswandi mengatakan, cara pertama dengan memperbesar suplai bisa seperti menambah atau memperlebar jalan.
    “Namun mengutip pepatah negara Barat, membuat jalan identik dengan membuat masalah baru. Karena pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan kendaraan,” ucap Didi di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, (12/3/2019).

    “Cara kedua yaitu manajemen demand yakni manajemen orang bergerak dengan menggunakan transportasi massal,” sambung Didi.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan, pengguna transportasi massal di Kota Bandung baru sekitar 17 persen, sisanya masih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu dalam lima tahun ke depan pihaknya menargetkan peningkatan pengguna transportasi massal menjadi 25 persen.

    “Seperti kecil, hanya delapan persen. Tapi butuh effort yang besar,” timpalnya.

    Didi mengajak mengajak masyarakat dapat mengubah kebiasaannya. Salah satu caranya dengan ajakan untuk menggunakan transportasi bersama atau carpooling.

    Sebenarnya, kata Didi, program seperti ini bukanlah hal yang sama sekali baru. Pasalnya, ada sejumlah masyarakat yang sudah sangat familiar dengan berkendara secara berbarengan. Beraktivitas ke kantor atau ke sekolah bisa memanfaatkan ruang di kendaraan sehingga meminimalisasi jumlah kendaraan yang digunakan.

    “Misalkan di kantor Dishub di Gedebage ada 70 orang. Artinya ada 70 kendaraan, 70 knalpot yang menggunakan BBM. Kalau dengan carpooling, bisa diminimalisasi hanya dengan 15 kendaraan saja,” katanya.

    Di samping sebagai upaya mengatasi kemacetan, Didi menyakini, program carpooling pun dapat menghemat energi sekaligus meningkatkan hubungan sosial dengan kolega sekantor atau satu sekolah.

    “Secara sosial pun bisa berdampak. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bandung akan semakin ramah. Karena antar teman bisa saling mengobrol di mobil yang terisi penuh. Bahkan ada juga yang memanfaatkannya untuk rapat atau sekadar berbagi makanan di dalam mobil,” tuturnya.

    Terhitung sejak Senin hingga Jumat (11-15/3) mendatang, para pegawai baik fungsional maupun struktural di Dinas Perhubungan diharuskan menggunakan fasilitas carpooling yang bekerja sama dengan Grab untuk berangkat ke kantor.

    Teknisnya, ada sekitar 15 kendaraan yang disiapkan oleh Grab untuk kemudian menjemput para pegawai Dinas Perhubungan di sejumlah titik kumpul. Adapun titik kumpul yang tersedia antara lain Leuwipanjang, Antapani, Cicaheum dan lainnya.

    Pada masa percobaan ini, sistemnya memang masih harus ada titik kumpul untuk menjemput para pegawai. Untuk kemudian salah satu dari mereka memesan melalui aplikasi Grab. Baru driver yang akan menjemput ke lokasi tersebut.

    Sebelumnya Dinas Perhubungan pun bekerjasama dengan Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas) melalui program Angkot to school yang sistemnya lain lagi. Anak-anak sekolah akan dijemput oleh angkot di tempat tinggal masing-masing untuk kemudian diantar ke sekolahnya.

    “Setelah masa uji coba ini akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota hasilnya. Kalau di internal Dishub akan coba diterapkan. Tidak hanya bekerja sama dengan Grab melainkan dengan operator lainnya,” pungkas Didi.

    (arh/son)

  • Kinerja Kang Emil Dipertanyakan

    Kinerja Kang Emil Dipertanyakan

    POJOKBANDUNG.COM, Bandung – Rizal Ramli memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dianggap lebih sibuk mengkampanyekan Joko Widodo dibandingkan mengurus daerah. Selain itu, ia menilai kemenangan calon presiden akan ditentukan oleh kekuatan kelompok masyarakat sipil yang lebih saat ini belum menentukan pilihan.

    Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyatakan bahwa Ridwan Kamil harus menyadari posisinya sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat.

    “Setelah terpilih menjadi gubernur, dia (Ridwan Kamil) sibuk jadi campaign managernya paslon 1 untuk jabar. Padahal dia dipilih oleh warga Jabar untuk memimpin dan membereskan jabar,” katanya saat ditemui usai mengisi acara dialog kebangsaan di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

    Ia mengaku belum melihat strategi dari Ridwan Kamil membuat Jabar berkembang pesat. Terlebih, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Jabar belum pernah menonjol secara ekonomi meski punya sumber daya alam.

    Padahal, ia mempunyai ekspektasi tinggi kepada Ridwan Kamil yang diklaim bisa membuat sebuah blueprint  bagaimana Jabar bisa lebih maju lebih hebat, atau pertumbuhan ekonominya bisa terus di angka dua persen di atas rata-rata nasional.

    “70 persen uang beredar itu di Jabotabek. Harusnya Jabar kebagian dampaknya. Tapi dalam sejarah hanya Jatim yang pertumbuhan ekonominya 2 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jabar pas-pasan,” terangnya.

    Daripada sibuk mengurus kampanye Jokowi, Ridwan kamil disarankan mengentaskan kemiskinan di jabar,  terutama di wilayah Jabar Selatan. “Sampai hari ini saya belum baca blue printnya, masa gubernur kerjaannya cuma bikin taman doang. Mana tim aklerasi saya kaga lihat programnya enggak pernah ada,” terangnya.

    Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam Pilpres 2019, peta kekuatan ditentukan oleh kelompok masyarakat sipil. Dua capres, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto (Prabowo-Sandi) harus bisa meraih simpati kepada mereka yang belum menentukan pilihan jika ingin menang.

    “Prabowo sekarang udah deket dengan Jokowi, kurang dari satu digit. Yang menentukan (kemenangan) swing voters dan swing voters itu mayoritas civil society. Kalau mereka menentukan sikap, mereka lah penentu kemenangan,” ujarnya.

    Namun, lanjut Rizal, civil society kini merasa ragu terhadap capres petahana Jokowi. Pasalnya, di periode pertama pemerintahannya, Jokowi gagal mengelola perekonomian negeri ini. Kebijakan Jokowi yang gagal di bidang ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek di angka 5 persen.

    Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan risiko ekonomi makro Indonesia makin tinggi. Bahkan, defisit neraca perdagangan saat ini paling besar selama 10 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun terakhir.

    “Bisanya minjem uang ke luar negeri banyak, supaya dolar masuk, supaya cadangan devisa naik, rupiah menguat. Istilahnya front loading, pinjaman jangka panjang yang ditarik ke depan. Ini solusi temporer yang bahaya untuk presiden yang akan datang,” beber Rizal seraya menyebutkan, pemerintahan Jokowi juga gagal meningkatkan daya beli rakyat akibat kenaikan harga bahan pokok.

    Di sisi lain, lanjut Rizal, kalangan civil society juga dilanda kekhawatiran terhadap Prabowo jika kelak menggantikan Jokowi memimpin Indonesia. Mereka khawatir Prabowo memimpin Indonesia secara otoriter hingga memberangus demokrasi.

    Berkaca dari kekhawatiran tersebut, Rizal pun menantang kedua capres untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizal menegaskan, revisi UU ITE penting dilakukan karena berbahaya terhadap demokrasi.

    Rizal mengatakan, UU ITE itu lebih sadis dari produk hukum serupa buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku di era pemerintahan Presiden Soeharto. Produk hukum itu pulalah yang menjebloskannya ke penjara akibat tuduhan menghina penguasa.

    Ia setuju jika UU ITE diterapkan untuk kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan sexual online, hingga kejahatan elektronik. Namun, sama sekali tidak setuju jika UU ITE dipakan untuk memberangus demokrasi.

    “Jadi, saya tanya dua-duanya. Pak Prabowo, kalau anda terpilih menjadi presiden April nanti, mau gak merivisi UU ITE agar tidak memberangus demokrasi. Pak Prabowo bilang, ya agar Indonesia lebih demokratis. Saya tanya sandi, jawabannya ya juga. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada jawabannya,” beber Rizal.

    (gat)

  • Penindakan Bangunan Pemkot tak Berizin Lambat

    Penindakan Bangunan Pemkot tak Berizin Lambat

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bingung ihwal penerapan prosedur penertiban gedung tak berizin. Salah satu penyebabnya adalah prosedur waktu yang cukup panjang untuk sampai ke ketahap penindakan.

    Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana. Menurutnya,
    prosedur penertiban gedung tidak berizin memang memakan waktu yang panjang. Yana berujar, jika menemukan ada pelanggaran, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan sebagai tahap awal.

    “Kami akan mengirimkan surat peringatan. Surat peringatannya juga sampai tiga kali,” ucap Yana kepada wartawan, Senin (4/3/2019).

    Yana melanjutkan, dalam rentang waktu surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga, pengusaha tetap menjalankan usahanya. Untuk yang membangun tetap melakukan pembangunan, bahkan mungkin sampai bangunan itu selesai.

    “Dari surat peringatan pertama hingga ketiga, si pengusahan tetap melanjutkan pembangunan. Mekanismenya memang harus surat pertama keluar, baru kedua dan ketiga baru selanjutnya bisa penindakan,” papar Yana.

    Meski demikian, Yana mengatakan, pihaknya untuk sementara tidak bisa berbuat banyak mengingat batas waktu yang diberikan kepada pengusaha ini sudah menjadi ketentuan.

    “Saya tidak tahu persis kenapa pengusaha melakukan pelanggaran izin. Mungkin memang tidak semua pengusaha melakukan pelanggaran, tapi saya kembali mengingatkan pengusaha untuk taat aturan,” pintanya.

    Ditanya kemungkinan ada hotel lain yang melakukan pelanggaran serupa Yana mengaku tidak mengetaui persis. Karenanya, Yana meminta aparat kewilayahan untuk melakukan pemantauan lebih intens. Selain itu, Yana juga sangat mengapresiasi jika ada masyarakat yang melakukan pemantauan dan pelaporan.

    “Akan lebih baik, kita tahu ada pelanggaran dari awal. Sehingga bisa dilakukan pencegahan atau peringatan,” katanya.

    Disinggung mengenai kelanjutan Hotel Sheo dan Hotel De Java yang sudah disegel karena melakukan pelanggaran, Yana menyebut pihaknya belum melakukan pemantauan lebih lanjut.

    “Yang jelas segelnya masih terpasang. Tapi kelanjutannya seperti apa, saya belum melakukan pemantauan lagi,” pungkasnya.

    (mur)

  • Menjadi Saksi Dalam Sidang, Ojang Sohandi Diancam Nur Holim

    Menjadi Saksi Dalam Sidang, Ojang Sohandi Diancam Nur Holim

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bupati Subang non aktif, Ojang Sohandi menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penanganan perkara BPJS Kesehatan Kabupaten Subang dengan terdakwa jaksa Fahri Nurmallo dan Devyanti Rochaeni, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (21/9/2016).

    Dalam sidang yang dipimpin hakim Longser Sormin itu, Ojang memberikan kesaksian terkait peran Nur Holim, pengacara yang ditunjuk Polda Jabar untuk mendampingi dr. Budi Subiantoro, terdakwa lain kasus korupsi BPJS Kesehatan Kab. Subang.

    Kepada majelis hakim, Ojang mengaku sempat mendapat penjelasan yang bernada ‘ancaman’ dari Nur Holim. Ketika itu menurut Ojang, Nur Holim menyebut dalam kasus BPJS ada orang yang bisa diselamatkan dan ada yang tidak. Pernyataan Nur Holim disampaikan ketika kasus masih dalam proses pemeriksaan di Polda Jabar.

    Nur Holim, lanjut Ojang, menyebut kasus BPJS bisa menjerat dirinya sebagai tersangka. Selain itu, nama-nama lain seperti Kepala Dinkes, Kepala Puskesma, Sekretaris Dinkes, Kabid, perumus Perbup, juga bisa terseret menjadi tersangka.

    “Nur Holim mengajukan solusi semua bisa terselamatkan dengan syarat harus ada uang kompensasi,” kata dia.

    Tidak hanya itu, kata Ojang, berdasarkan laporan dari para Kepala Puskesmas, mereka mengaku mendapatkan ancaman kalau tidak memberikan uang kompensasi semuanya akan terseret jadi tersangka termasuk dirinya.

    Adanya ‘ancaman’ dari Nur Holim, ungkap Ojang, membuat semuanya menjadi panik. Ia dan beberapa orang lainnya kemudian mengumpulkan uang sebesar Rp 600 juta, di mana Rp 100 juta diantaranya disumbangkan Ojang. Uang itu diminta Nur Holim untuk pengurusan. Bahkan Ojang sempat menyampaikan kata ‘mengondisikan’.

    “Saya sebenarnya tidak rela mengeluarkan uang karena tidak terlibat dalam permasalahan tersebut. Namun untuk kebaikan dinas (Dinkes) akhirnya dirinya pun membantu,” pungkasnya.

    Sidang yang dipimpin Longser Sormin itu pun diskor hingga sore hari dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ojang Sohandi. (nif)

  • Harus Terintegrasi Untuk Mengatasi Persoalan Transportasi Di Kota Bandung

    Harus Terintegrasi Untuk Mengatasi Persoalan Transportasi Di Kota Bandung

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kendaraan transportasi massal berbentuk bus yang melaju di atas kendaraan lain selama ini hanya ada dalam konsep saja. Kendati begitu Tiongkok seperti dikutip dari Xinhua News, telah melakukan uji coba elevated bus atau bus melayang yang bisa beroperasi di atas lalu-lintas jalan raya, Selasa (2/8/2016).

    Bus yang disebut Transit Elevated Bus (TEB) itu diuji coba di Qinhuangdao City. Uji coba yang dijalani TEB adalah uji pengereman serta konsumsi sumber daya.

    TEB yang dibuat Tiongkok sepenuhnya ditenagai listrik. Bus ini memiliki panjang 14 meter dan lebar 8,3 meter. Lebarnya TEB memungkinkannya melewati lalu lintas dengan leluasa tanpa hambatan.

    TEB dirancang mengangkut 300 penumpang dengan model selanjutnya disebut bisa memuat lebih banyak penumpang. Bus ini mampu mencapai kecepatan maksimal 64 kilometer per jam.

    Belum diketahui apakah setelah lolos uji coba, TEB bakal menjadi transportasi massal yang digunakan di kota-kota Tiongkok di masa yang akan datang.

    Sementara itu, pengelolaan transportasi di wilayah perkotaan harus dilakukan dengan terintegrasi. Tanpa hal itu, keberadaan moda transportasi apapun takkan banyak berpengaruh dalam mengatasi persoalan transportasi.

    Pengamat transportasi ITB Ofyar Tamim mengatakan, dibutuhkan sebuah sistem transportasi yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan transportasi.
    “Tanpa sistem yang terintegrasi, moda transportasi apapun tidak ada apa-apanya,” tegas Ofyar di Bandung, Minggu (21/8/2016).

    Ofyar menyontohkan, monorel di kawasan Bandung Raya akan mulai terasa manfaatnya ketika kelima seksi monorel yang meliputi Gedebage-Tanjungsari, Gedebage-Soreang, Gedebage-Padalarang, Gedebage-Dago, dan Gedebage-Majalaya selesai dibangun. Manfaat monorel akan lebih terasa lagi ketika feader, lahan parkir, dan moda transportasi pendukungnya sudah tersedia.
    “Kereta api, bus, hingga angkutan kota adalah moda transportasi pendukungnya. Jika hal itu sudah terbangun seluruhnya, persoalan transportasi, kemacetan baru akan teratasi,” jelasnya.

    Selain sarana dan moda transportasi pendukung, diperlukan juga kebijakan yang berpihak pada upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya. Kenaikkan pajak kendaraan dan tarif parkir yang tinggi bisa menjadi kebijakan yang diterapkan.

    Ofyar menyayangkan mudahnya dalam memperoleh kendaraan di Tanah Air. Hal ini sangat kontradiktif dengan program pembangunan transportasi masal.

    Selain itu, menurutnya penataan angkuta kota perlu dilakukan. Sebab, tidak semua kawasan di Kota Bandung terakses angkot, sehingga membuat masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari.
    “70 persen tidak terlayani (angkot) atau blank spot,” katanya.

    Meski begitu, jumlah angkot terlalu banyak sehingga pendapatan para sopir menjadi kecil.
    “Padahal kalau ada penjadwalan secara baik, hal ini tentu tidak terjadi. Pemerintah harus meyakinkan para pengusaha jika diatur, dibagi jalannya, bergantian, sopir akan mendapatkan pendapatan lebih baik,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia katakan, akan berbahaya jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk menarik masyarakat agar beralih ke kendaraan umum. Bahkan, menurutnya di Kota Bandung harus ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi.
    “Langkah besar yang bisa diambil, batasi motor dan mobil,” pungkasnya. (agp)

  • Kota Bandung Menjadi Tuan Rumah , Atalia: Silaturahmi Tumbuhkan Setia Kawan

    Kota Bandung Menjadi Tuan Rumah , Atalia: Silaturahmi Tumbuhkan Setia Kawan

    POJOKBANDUNG.COM , BANDUNG – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota, Kota Bandung jadi tuan rumah di acara pertemuan TP PKK dan DWP Kabupaten/Kota Wilayah IV Jawa Barat. Acara ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan 2 sampai 3 bulan sekali. Kali ini Kota Bandung bertindak sebagai tuan rumah acara pertemuan tersebut yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Balaikota Bandung, Rabu (3/8).

    Ada 9 kabupaten/kota hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar.

    Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Ridwan Kamil mengatakan acara seperti ini dirasa penting karena yang pertama untuk penguatan organisasi, bahwa PKK dan Dharma Wanita merupakan organisasi yang berkesinambungan dan tidak bisa berjalan sendiri. Ada dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya.

    “Kedua, momen seperti ini dapat menumbuhkan rasa setia kawan. Kurangi Kompetisi, Pererat Kolaborasi,” ujar Atalia.

    Atalia juga mengatakan selain silaturahmi, dalam acara silaturahmi ini juga menampilkan dan menjual produk khas dari wilayah-wilayah Kota Bandung dari berbagai kecamatan, tujuannya agar dapat menumbuhkan semangat kepada wirausahawan.

    “Jika tamu ingin membeli oleh-oleh tidak perlu pergi jauh-jauh dan dapat membeli di balaikota saja,” jelasnya.

    Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil memberikan arahan kepada pengurus dan anggota PKK dan DWP yang hadir,

    “Kota Bandung selalu menyemangati dengan empat prinsip dalam bekerja. Pertama kerja keras, kedua kerja cerdas, ketiga kerja tuntas, dan terakhir kerja ikhlas,” ucapnya.

    Ridwan menambahkan bahwa Kota Bandung memiliki Happiness Project atau proyek kebahagiaan. Menurut hasil riset nomor 2 yang menjadi sumber kebahagiaan yaitu keharmonisan keluarga.

    “Alhamdulillah indeks kebahagiaan warga Bandung yang semula berada di 60%, tahun ini telah mencapai 70,6%,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua DWP Provinsi Jawa Barat, Elly Rosita Karniwa mengatakan kegiatan silaturahmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif juga mendukung program-program pemerintah.

    “Saya yakin dengan kehadiran kita semua pada acara pertemuan rutin ini, di samping sebuah ibadah juga sebagai sarana silaturahim sebagaimana kita ketahui, silaturahim sangat penting baik dalam kehidupan masyarakat maupun organisasi khususnya Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita Persatuan,” pungkasnya. (apt)