Pojok Bandung

Penulis: dired

  • BPS Catat Kinerja Makro Jawa Barat Positif, KDM: Belum Menggembirakan

    BPS Catat Kinerja Makro Jawa Barat Positif, KDM: Belum Menggembirakan

     

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja berbagai indikator makro Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi besar di Pulau Jawa.

    Berdasarkan hasil Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Barat tahun 2026 kondisi sampai dengan Mei 2026 / triwulan i 2026, inflasi Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 0,99 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,35 persen, sehingga menunjukkan kondisi harga di Jawa Barat relatif lebih terkendali.

    Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat sebesar 0,37 persen. Kenaikan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan selisih pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama.

    Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun sebesar 0,10 persen. Penurunan ini lebih besar dibandingkan capaian nasional maupun sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

    Kinerja Jawa Barat juga terlihat pada indikator kemiskinan. Sepanjang 2025, angka kemiskinan turun sebesar 0,30 persen. Penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

    Selain itu, ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga mengalami perbaikan. Pada 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,03 poin, lebih tinggi dibandingkan capaian penurunan ketimpangan nasional.

    Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat meningkat sebesar 0,98 poin pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

    Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan Jawa Barat mampu mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada sejumlah indikator utama pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Mengomentari hasil tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut bukan merupakan kinerja tunggal pihaknya. Seluruh stakeholder dinilai berkontribusi mendorong tercipatnya indikator makro yang positif.

    “Itu kan bukan kinerja saya. Itu kinerja dari mulai tingkat RT RW, kepala desa, camat, bupati dan seluruh jajaran. Bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah selaras dengan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan publik,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

    Pihaknya mengaku akan terus bekerja keras agar pembangunan di Jawa Barat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Meski dinilai positif, ia justru mengaku angka-angka di atas belum sepenuhnya menggembirakan.

    Jadi misalkan masalah investasi, saya kan sudah bilang sabar dulu nanti akan mulai bekerja, nanti jumat meresmikan pabrik sepatu, beberapa bulan lagi akan meresmikan beberapa pabrik karena saat saya rintis mereka bisa bangun, bisa produksi, mereka bisa kerja.

  • Guru Besar UIN Jakarta Sebut Penangkapan Pasir Timah Ilegal Oleh TNI AL Sangat Strategis

    Guru Besar UIN Jakarta Sebut Penangkapan Pasir Timah Ilegal Oleh TNI AL Sangat Strategis

    PIJOKBANDUNG.com,- Di tengah maraknya praktik penambangan pasir timah ilegal, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sepanjang tahun 2026 tercatat berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan pasir dan bijih timah ilegal di sejumlah wilayah strategis Indonesia.

    Puluhan ton pasir timah ilegal berhasil diamankan dari berbagai jalur distribusi, mulai dari perairan Bangka Belitung, jalur sungai, pelabuhan penyeberangan, hingga gudang distribusi di Jakarta.

    Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bukti komitmen kuat TNI AL dalam memberantas kejahatan penyelundupan sumber daya alam yang merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

    Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Jakarta, Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, mengapresiasi langkah cepat TNI Angkatan Laut dibawah kepemimpinan KASAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam menggagalkan penyelundupan lebih dari 16 ton pasir timah ilegal di Jakarta.

    Ia , keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional dari praktik-praktik ilegal terutama Armada RI dibawah kendali Pangkoarmada RI Laksdya Denih Hendrata.

    “kami perwakilan akademisi yang konsen pada kerusakan lingkungan terutama yang memiliki nilai pangan mengapresiasi TNI AL yang berhasil menggagalkan penyelundupan kurang lebih 16 ton pasir timah di Jakarta. Ini merupakan kinerja yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

    Sebagai Guru Besar Prodi Agribisnis UIN beliau menegaskan, aktivitas penambangan dan perdagangan timah ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius dan berkepanjangan.

    “Kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal ini bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dampaknya terhadap lingkungan, ekosistem, dan kehidupan masyarakat akan dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.

    Menurut Prof. Achmad, aktivitas tambang ilegal juga berpotensi menyebabkan kerusakan alam secara masif, mulai dari kerusakan kawasan hutan, pencemaran air, abrasi, hingga terganggunya ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

    Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku guna menimbulkan efek jera serta mencegah praktik penambangan dan penyelundupan ilegal terus berulang.

    “Kami dari kalangan akademisi pemerhati lingkungan dan pertanian, yakni KASAI (Keluarga Alumni Sarjana Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia) dan PISPI (Perhimpunan Ikatan Sarjana Pertanian Indonesia), berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas dengan pemberian hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi pihak lain yang mencoba melakukan kejahatan serupa,” tambahnya.

    Sebelumnya, telah digelar konferensi pers pada 12 Mei 2026 di Mako Koarmada RI terkait pengungkapan kasus penangkapan dua unit truk yang diduga membawa pasir timah ilegal melalui jalur penyeberangan Kapal Roro Bakauheni–Merak dengan tujuan Pulau Jawa.

    Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamhari Chaniago, Pangkoarmada RI, Wadankodaeral III, Waasops Kasal, Satgas BAIS, Deputi Pencegahan Intelijen ESDM, serta Dirtipidter Polri.

  • Peringati Hari Buruh, Disnakertrans Jabar Fokus Pemenuhan Hak Pekerja Terdampak PHK

    Peringati Hari Buruh, Disnakertrans Jabar Fokus Pemenuhan Hak Pekerja Terdampak PHK

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan hak-hak pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat terpenuhi. Dengan begitu, pekerja dapat secepatnya kembali masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.

    Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menanggapi data jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada kuartal I 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat pada periode tersebut sebanyak 1.721 orang.

    Kim Agung mengatakan, hak-hak pekerja yang dipastikan terpenuhi setelah PHK di antaranya pesangon/kompensasi, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua.

    Disnakertrans Jabar juga melakukan langkah-langkah mitigasi agar PHK tidak meluas.

    “Kami memastikan adanya program-program stimulus dari pemerintah yang bisa meringankan dunia industri,” kata Kim Agung, Jumat (1/5/2026) bertepatan dengan Hari Buruh.

    Menurut Kim Agung, PHK yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya terjadinya krisis global yang dipicu perang Iran Vs Israel-Amerika.

    Perang tersebut memicu banyak gejolak seperti naiknya harga bahan bakar minyak, plastik dan beberapa komoditas lain. Perang juga mempengaruhi beberapa produk ekspor sehingga berdampak pada industri di Indonesia, khususnya Jabar.

    Perlindungan terhadap ancaman PHK menjadi salah satu tuntutan buruh pada Hari Buruh 1 Mei 2026.

    PHK yang dipicu oleh situasi domestik maupun global dinilai memperburuk ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

  • Pemprov Jabar Angkat Nilai Kesundaan Lewat Karnaval Binokasih

    Pemprov Jabar Angkat Nilai Kesundaan Lewat Karnaval Binokasih

     

    POJOKBBANDUNG.com, BANDUNG –Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan menggelar rangkaian Karnaval Binokasih sebagai agenda budaya lintas daerah yang terintegrasi di sejumlah wilayah Jawa Barat mulai awal Mei 2026.

    Kegiatan ini merupakan pengembangan dari tradisi Keraton Sumedang yang kini diangkat menjadi agenda bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar gaungnya lebih luas dan berdampak.“Kalau Karnaval Binokasih, kita mulai tanggal 2 Mei di Sumedang. Tradisi dari Keraton Sumedang itu sekarang diintegrasikan dengan Pemprov supaya gaungnya lebih besar,” katanya di Bandung, Selasa (27/4/2026).

    Ia menjelaskan, rangkaian karnaval akan bergerak dari satu daerah ke daerah lain dengan membawa narasi sejarah dan budaya Sunda.Rute karnaval dimulai pada 2 Mei di Sumedang, kemudian berlanjut 3 Mei di Kawali, Kabupaten Ciamis—yang dikenal sebagai pusat Kerajaan Sunda Kawali. Selanjutnya, rombongan akan menuju Kampung Naga di Tasikmalaya sebagai salah satu destinasi budaya, lalu bergerak ke Cianjur dengan titik akhir di kawasan gedung keresidenan yang memiliki nilai historis sebagai ibu kota Priangan pada masa lalu.

    Perjalanan dilanjutkan ke Bogor dengan rute dari Batutulis menuju Kebun Raya Bogor. Setelah jeda satu hari, karnaval akan terintegrasi dengan peringatan Hari Jadi Kota Depok, dengan rute yang menonjolkan kawasan heritage peninggalan Belanda.Dari Depok, rombongan akan bergerak ke Karawang dengan tujuan Pesantren Syekh Quro, sebelum akhirnya mencapai puncak acara di Cirebon, dari Bale Jayadewata menuju kawasan Kasepuhan.

    KDM menuturkan karnaval ini tidak sekadar agenda seremonial, tetapi memiliki makna strategis bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya yang dilewati oleh karnaval. “Maknanya satu, mengingatkan tentang sejarah Sunda, dari Kawali sampai terbentuknya Kasultanan Cirebon,” katanya.

    Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.“Daerah yang terlewati harus bersih. Setelah itu pasti ada program pembangunannya,” ujarnya.

    KDM juga memastikan sejumlah kawasan yang dilalui karnaval akan mendapat perhatian pembangunan, seperti renovasi Keraton Sumedang, penataan kawasan Kawali, peningkatan fasilitas wisata di Kampung Naga, hingga penguatan daya dukung situs sejarah di Cianjur, Depok, Karawang, dan Cirebon.

    Dampak dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya pada sektor budaya, tetapi juga penataan infrastruktur dan lingkungan, mulai dari jalan, trotoar, hingga kawasan permukiman.“Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih,” tegasnya.

    Ke depan, Karnaval Binokasih akan dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.“Event rutin tahunan,” pungkasnya.

  • Pemprov Jabar, Kota Bandung Kompak Tata Gedung Sate dan Monju, Fokus Kebersihan hingga PKL

    Pemprov Jabar, Kota Bandung Kompak Tata Gedung Sate dan Monju, Fokus Kebersihan hingga PKL

     

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

    Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

    Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

    “Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulonowun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan,” katanya, Rabu (22/4/2026).

    Ia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan pedagang kaki lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

    “Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama.

    Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

    “Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah,” katanya.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

    Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. “Ini Ibu Kota, Ibu Kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

  • Brigez Kota Bandung Gelar Halal Bihalal Akbar, Tegaskan Arah Baru Organisasi

    Brigez Kota Bandung Gelar Halal Bihalal Akbar, Tegaskan Arah Baru Organisasi

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Brigez Kota Bandung di bawah kepengurusan periode 2026–2031 menggelar kegiatan Halal Bihalal Akbar pada Minggu (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penegasan arah baru organisasi yang berfokus pada kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Ketua Humas DPW Brigez Kota Bandung, Rusmanto, menyampaikan bahwa kepengurusan baru tidak sekadar melakukan pergantian struktur, melainkan membawa komitmen perubahan citra organisasi di tengah masyarakat.

    “Ini bukan hanya pergantian kepengurusan. Kami ingin membangun citra baru Brigez. Jika sebelumnya ada stigma negatif, kini kami menegaskan langkah ke arah yang lebih positif dan bermanfaat,” ujar Rusmanto.

    Kegiatan Halal Bihalal tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota Brigez dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian acara, sehari sebelumnya DPW Brigez Kota Bandung juga menggelar kegiatan santunan bagi anak yatim.

    Rusmanto menegaskan, perubahan pendekatan organisasi terlihat dari prioritas kegiatan yang kini lebih menitikberatkan pada silaturahmi dan aksi sosial. “Jika sebelumnya pelantikan menjadi agenda utama, kini kami mendahulukan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Brigez Kota Bandung juga memaparkan sejumlah program prioritas yang telah berjalan. Di antaranya adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) peternakan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar.

    Selain itu, terdapat unit usaha produktif berupa pabrik tahu di kawasan Kiaracondong yang dikelola oleh anggota organisasi. Usaha ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menjadi sumber pendapatan mandiri bagi organisasi.

    Program lainnya meliputi layanan bantuan masyarakat untuk mencegah praktik mata elang (matel), serta layanan pengaduan 24 jam melalui program “Brigez Peduli Masyarakat”.

    Melalui layanan tersebut, Brigez membuka akses pengaduan masyarakat melalui akun media sosial resmi mereka di Instagram dan TikTok @brigezkotabandung. Layanan ini difokuskan pada pendampingan warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

    “Jika ada warga luar kota yang mengalami kendala di Bandung, atau pasien yang ditolak rumah sakit tanpa alasan jelas, kami siap memberikan pendampingan. Tim kami siaga 24 jam untuk menindaklanjuti laporan,” tegas Rusmanto.

    Terkait isu layanan kesehatan, Brigez menyatakan komitmennya untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan. Menurut Rusmanto, akses layanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.

    “Rumah sakit memiliki standar operasional prosedur, termasuk terkait BPJS dan KIS. Jika ada penolakan pasien tanpa alasan yang jelas, kami akan membantu mengawal hingga tuntas,” ujarnya.

    Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi atas sejumlah kasus pelayanan kesehatan yang sebelumnya mencuat di Kota Bandung.

    Menutup pernyataannya, Rusmanto menegaskan bahwa perubahan citra organisasi membutuhkan proses dan pembuktian nyata di lapangan.

    “Kami sadar perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun, Brigez Kota Bandung berkomitmen membuktikan melalui kerja nyata. Kami tidak anti pemerintah, tetapi akan mendukung kebijakan yang tepat dan mengingatkan jika ada yang lalai. Sebagai organisasi kemasyarakatan, tugas kami adalah melayani masyarakat,” pungkasnya.

  • Jajaki Usia ke-78, Pembangunan Subang Kian Melesat

    Jajaki Usia ke-78, Pembangunan Subang Kian Melesat

    POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi didampingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang, Senin (6/4/2026).

    Rapat paripurna berlangsung khidmat dengan nuansa berbeda, diawali penampilan tarian, pembacaan sejarah Subang, serta paduan suara KORPRI yang membawakan lagu Indonesia Raya secara langsung, dilanjutkan dengan Hymne Subang.

    Membuka sidang, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurachman, S.H., menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus menegaskan bahwa momentum Hari Jadi ke-78 menjadi refleksi satu tahun kepemimpinan yang difokuskan pada percepatan pembangunan.

    Kemudian, dalam sambutannya, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, yang akrab disapa Kang Rey menjelaskan, Milangkala Ka-78 Kabupaten Subang mengusung tema “Karya Nyata Subang Ngabret: Mewujudkan Subang Unggul, Maju, Kompetitif, Sejahtera, dan Religius”. Tema tersebut menegaskan arah pembangunan daerah yang berorientasi pada kerja nyata dan hasil terukur.

    Salah satu capaian utama yang disampaikan adalah pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 92 kilometer selama 2025. Ia memastikan pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga 2027.

    “Target kami jelas, pada 2027 tidak boleh ada lagi jalan rusak atau berlubang di Kabupaten Subang,” tegasnya.

    Kang Rey juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang yang turut mempercepat perbaikan jalan di berbagai wilayah.

    Selain infrastruktur, Pemkab Subang juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya melalui penyelenggaraan Subang Fest yang ke depan akan digelar secara terdesentralisasi di berbagai wilayah.

    Di bidang pelayanan publik, inovasi terus dilakukan melalui kanal pengaduan masyarakat #LaporKangRey yang telah menampung ribuan laporan dan ditindaklanjuti secara responsif. Pemerintah juga menghadirkan kemudahan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan serta program bantuan pendidikan bagi masyarakat.

    Selain itu, Kang Rey turut menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Pantura sebagai bagian dari upaya peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Sebagai tamu kehormatan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup berjalan secara administratif, melainkan membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan serta perubahan pola pikir aparatur.

    Ia juga menekankan pentingnya ketegasan dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan pembangunan di daerah, serta mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing.

    Peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, para mantan Bupati dan Penjabat Bupati Subang terdahulu, Ketua Organisasi Wanita, serta unsur Forkopimda.

  • Sekda Jabar Herman Dampingi Menteri PKP Tinjau Lokasi Pembangunan Hunian Vertikal TOD

    Sekda Jabar Herman Dampingi Menteri PKP Tinjau Lokasi Pembangunan Hunian Vertikal TOD

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di dekat Balai Yasa Jembatan Kiaracondong, Bandung, yang akan menjadi Hunian Vertikal (Transit Oriented Development/TOD) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

    Dalam peninjauan yang juga dihadiri Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, merupakan langkah awal untuk memetakan sejumlah aset KAI di Bandung yang direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hunian vertikal terintegrasi (TOD) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun perencanaan melalui tim gabungan yang melibatkan Kementerian PKP, KAI, Danantara, dan Pemerintah Kota Bandung. Tim ini bertugas mengkaji aspek teknis dan tata ruang sebelum langkah pembangunan dimulai.

    “Kami bekerja untuk kepentingan rakyat. Melalui perencanaan yang matang, lahan-lahan ini nantinya akan disiapkan untuk hunian MBR agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Pada 25 April nanti, tim akan memaparkan konsep dasarnya, termasuk bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah akan diintegrasikan dalam kawasan tersebut,” ucap Maruarar.

    Ia juga menyebutkan adanya dukungan awal dari sektor swasta. “Sudah ada komitmen awal untuk pembangunan seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial. Lokasi penempatannya akan dikaji bersama KAI agar selaras dengan pengembangan aset mereka,” ujarnya.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan di sekitar stasiun diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil. Dengan konsep TOD, penghuni nantinya akan memiliki akses langsung ke moda transportasi kereta api yang murah dan cepat.

    “Sejumlah lahan KAI di Bandung ini memang diproyeksikan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal. Fokus utama kami adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Bobby

    “Jika warga tinggal di area TOD seperti Kiaracondong, mereka akan jauh lebih efisien dalam pengeluaran transportasi karena akses kereta api berada tepat di lingkungan tempat tinggal,” imbuhnya.

    Bobby menambahkan, dalam rencana pengembangannya, kawasan ini juga akan mengakomodasi ruang publik dan area bisnis mikro untuk mendukung ekonomi warga. Langkah inventarisasi ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang tetap mengedepankan keselamatan operasional kereta api sekaligus upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

    Peninjauan di sekitar Balai Yasa Jembatan Kiaracondong ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah penataan kawasan yang lebih terarah, tertib, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • KDM Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Autentik di Hadapan Pasis Sesko TNI

    KDM Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Autentik di Hadapan Pasis Sesko TNI

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan kuliah umum bertema kepemimpinan dan komunikasi publik kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LXVII Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Grha Widya Adibrata, Sesko TNI, Kota Bandung, Senin (6/4/2026).

    Dalam kuliahnya, Gubernur Jabar menegaskan pentingnya kepemimpinan yang autentik dan tidak dibangun atas pencitraan semata.

    Sosok yang akrab disapa KDM itu menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari kejujuran rasa dan kedalaman hati, bukan sekadar hasil framing atau rekayasa komunikasi.

    “Yang kita butuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang original. Bukan kepemimpinan settingan, bukan framing, tapi kepemimpinan yang lahir dari rasa dan cinta terhadap bangsa,” ujar KDM di hadapan para perwira siswa.

    Sosok yang akrab dijuluki “Bapak Aing” juga mengulas karakter unik TNI sebagai institusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, ideologis, dan historis yang kuat. Menurutnya, TNI lahir dari nurani rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

    Ia menggambarkan TNI sebagai “milieu kultural” atau lingkungan kebudayaan yang tidak terpisahkan dari unsur alam seperti tanah, air, udara, dan matahari. Keempat unsur tersebut, kata KDM, menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan pertahanan nasional.

    “Prajurit sejati adalah mereka yang tidak mengkhianati tanah, air, udara, dan mataharinya karena dari sanalah kekuatan pertahanan itu lahir,” tegasnya.

    Kekuatan Ideologi

    Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa kekuatan pertahanan tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi. Ia menilai ideologi dan kesadaran kolektif justru menjadi faktor utama dalam menentukan kemenangan suatu bangsa dalam konflik.

    “Teknologi itu penting, tapi ideologi adalah seni utama. Teknologi tanpa ideologi hanya akan menjadi barang pajangan,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Ia menilai eksploitasi alam yang berlebihan justru melemahkan benteng pertahanan alami Indonesia.

    Selain itu, ia mengkritisi masih tingginya pragmatisme di kalangan elite, baik politik maupun birokrasi, yang dinilai dapat menggerus nilai nasionalisme. Dirinya menilai, kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek berpotensi melemahkan ketahanan bangsa.

    Menutup kuliahnya, orang nomor satu di Jabar itu menekankan perlunya membangun kepemimpinan yang berlandaskan empat pilar utama, yakni ideologis, historis, filosofis, dan teknokratis. Keempatnya harus berjalan seimbang agar mampu menjawab tantangan masa depan.

    “Kepemimpinan masa depan harus mampu memadukan ideologi, sejarah, filosofi, dan teknologi. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang kuat di permukaan, tapi rapuh di dalam,” pungkasnya.

  • Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama

    Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Mulai 6 April 2026, masyarakat dapat memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan tanpa membawa kartu tanda penduduk (KTP) pemilik pertama kendaraan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang menguasai kendaraan.

    Kemudahan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan.

    “Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan memperlancar masyarakat membayar pajak,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Senin (6/4/2026).

    Selain itu, kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

    Kebijakan ini merupakan respons atas keluhan seorang warga yang merasa dipersulit saat membayar pajak di salah satu Samsat di Jawa Barat. Warga tersebut diminta membayar uang tambahan tak resmi Rp700.000 karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan. Ia kemudian mengunggah video kejadian tersebut ke media sosial dan diketahui oleh KDM.

    “Membayar pajak tidak boleh dipersulit karena tugas pemerintah memudahkan orang membayar pajak,” kata KDM.

    Yuk, segera bayar Pajak Kendaraan Bermotor untuk berpartisipasi mewujudkan Jabar Istimewa.

  • Disparbud Jabar Gelar Festival Kreasi Pergelaran Seni Jabar 2026

    Disparbud Jabar Gelar Festival Kreasi Pergelaran Seni Jabar 2026

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –  Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Jawa Barat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, menggelar Festival Kreasi Pergelaran Seni Jawa Barat Tahun 2026.

    Kegiatan yang akan diikuti oleh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan mengangkat cerita/ sejarah/ mitos/ legenda, akan dilaksanakan di Teater Tertutup Taman Budaya mulai bulan April sampai dengan bulan November 2026.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan didampingi Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat Ary Heriyanto menjelaskan, pergelaran pertama dimulai tanggal 7 April 2026 dari Kota Bandung, yang akan menampilkan pagelaran drama tari “Nyi Sumur Bandung”.

    Selama bulan April 2026, ada 3 Festival Kreasi Pergelaran Seni Jawa Barat, tanggal 16 April 2026 penampilan dari Kota Cimahi. Tanggal 30 April 2026 penampilan dari Kabupaten Subang.

    Dalam sinopsisnya, Drama Tari Nyi Sumur Bandung bermula dari tanah basah oleh doa, lahirlah kisah seorang putri yang memeluk amanah suci, ayahandanya menjaga pusaka leluhur, menjaga napas bumi.

    Namun dibalik cahaya, bayang iri dan fitnah menari. Ia diasingkan dari istana, tapi tidak dari kasih semesta. Dalam kesunyian hutan dan tangis yang menjadi air, ia menemukan dirinya kembali, perempuan yang lentur seperti bambu, tapi kuat seperti batu karang yang menahan arus.

    Dari Luka tumbuhlah kekuatan, dari air mata, memancar mata air kehidupan. Nyai Sumur Bandung bukan sekedar nama, ia adalah “sumur” yang tak pernah kering sumber air bagi jiwa-jiwa yang haus akan kesetiaan dan cermin bagi kebijaksanaan perempuan Sunda yang menuntun bumi menuju keseimbangan.

    Alur cerita singkat, Nyai Sumur Bandung adalah putri bungsu Prabu Kidang Pananjung yang diwarisi pusaka suci sebagai lambang keseimbangan alam. Warisan ini memicu iri hati pada kedua kakaknya, Rangga Wayang dan Langen Sari, yang kemudian menyerang adiknya dan berhasil merebut pusaka tersebut.

    Tragisnya, setelah berhasil merebut, kedua kakak itu justru saling bertarung memperebutkan pusaka yang telah mereka dapatkan, dan keduanya tewas karena energi pusaka yang saling bentrok (Revisi cerita).

    Dalam kesedihan dan untuk menenangkan energi pusaka, Nyai Sumur Bandung memilih mengasingkan diri ke hutan Ujungberung. Di sana, ia dinikahi oleh Raja Munding Keling , tetapi fitnah dari permaisuri tua, Nimbang dan Waringin, yang menukar bayinya dengan monyet hitam, membuat Raja Munding Keling marah dan mengusirnya.

    Beberapa tahun kemudian, kerajaan dilanda kekeringan dan wabah sebagai hukuman atas ketidakadilan. Raja yang menyesal mencari dan meminta ampun kepada Nyai Sumur Bandung, dan dari tangannya mengalir air suci yang memulihkan kehidupan bumi.

    Nyai memilih tetap di alam, dan mata air dari tempat tapanya kini dikenal sebagai “Sumur Bandung,” lambang kesucian dan keteguhan perempuan Sunda.

  • Status Lahan SMAN 1 Bandung Sah Milik Negara Setelah MA Tolak Kasasi

    Status Lahan SMAN 1 Bandung Sah Milik Negara Setelah MA Tolak Kasasi

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –  Sengketa lahan SMAN 1 Bandung resmi berakhir setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK). Putusan tersebut tercatat dalam sistem e-court dengan Nomor Perkara 82 K/TUN/2026 dan diputus pada Senin (2/3/2026) dengan amar putusan “tolak kasasi”.

    Dengan ditolaknya kasasi, putusan pada tingkat sebelumnya tetap berlaku dan perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah). Penolakan ini sekaligus mempertegas status kepemilikan lahan SMAN 1 Bandung sebagai aset milik negara/Provinsi Jawa Barat (Jabar). Meski salinan putusan lengkap belum tersedia, amar putusan yang telah diumumkan memastikan sengketa dimenangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Yogi Gautama Jaelani menjelaskan, sebelumnya Pengadilan Tinggi Bandung telah memenangkan Pemprov Jabar, kemudian PLK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

    “Secara hukum, kasus sengketa SMAN 1 Bandung dengan PLK sudah inkrah. Kami akan memonitor proses lain yang sedang berjalan, termasuk pengajuan di PTUN Jakarta terkait pembatalan badan hukum mereka. Untuk penataan aset, kami akan berkoordinasi dengan BPKAD dan Disdik,” ujarnya.

    Pastikan Proses Pembelajaran Berjalan Kondusif

    Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto menegaskan, putusan ini menjadi momentum untuk memastikan proses pembelajaran di SMAN 1 Bandung berjalan dengan tenang dan kondusif.

    “Kami bersyukur atas putusan ini. Yang terpenting, kepastian hukum sudah jelas sehingga seluruh warga sekolah dapat fokus pada layanan pendidikan. Aset negara harus dijaga dan kami memastikan hak peserta didik untuk belajar tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

    Dengan putusan kasasi tersebut, ungkapnya, sengketa panjang lahan SMAN 1 Bandung dinyatakan selesai secara hukum dan memperkuat kepastian status aset sebagai milik negara.

  • Karyawan Bonbin Bandung Apresiasi Langkah KDM Bayarkan Gaji Dua Bulan

    Karyawan Bonbin Bandung Apresiasi Langkah KDM Bayarkan Gaji Dua Bulan

    POJOKABANDUNG.com, BANDUNG –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyaksikan langsung pembayaran gaji karyawan Kebun Binatang Bandung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Para karyawan Kebun Binatang Bandung belum menerima gaji sebanyak dua bulan upah dari Yayasan Margasatwa Tamansari.

    “Saya memohon maaf karena tidak menepati janji. Awalnya saya berjanji membayar upah satu bulan, tapi sekarang saya bayar dua bulan. Gimana senang tidak,” ucap KDM, dihadapan para karyawan Kebun Binatang Bandung, Jumat (3/4/2026).

    Sebelumnya pihak Yayasan Margasatwa Tamansari hanya membayar upah karyawannya hingga Januari 2026.

    Ketua Sementara Tim Penanganan Kebun Binatang Bandung Rohman Suryawan memberikan apresiasi langkah cepat KDM untuk mengatasi beberapa hal, diantaranya memberikan bantuan perbaikan kandang, pengadaan pakan satwa dan operasional.

    “KDM juga memberikan upah dua bulan kepada karyawan yang sudah tidak mendapatkan upah dari yayasan selama dua bulan,” ucap Rohman.

    Rohman berharap, langkah Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar ini bisa memperkuat langkah Pemkot Bandung untuk menyelesaikan permasalahan Kebun Binatang Bandung.

    “Mudah-mudah apa yang dilakukan KDM bisa memperkuat langkah Pemkot Bandung untuk menyelesaikan permasalahan Kebun Binatang Bandung,” ujarnya.

    Sementara itu sejumlah karyawan Kebun Binatang Bandung mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan KDM, salah satunya pemberian gaji karyawan selama dua bulan.

    Aep Saepudin (51), selaku perawat satwa orang utan dan primata kecil, mengaku senang dan memberikan apresiasi dengan langkah KDM ini.

    “Saya sangat apresiasi langkah KDM. Gerak cepat tidak omong-omong. Langsung dan tidak bertele-tele,” kata Aep.

    Hal yang sama juga dikemukakan Sapariah (54), karyawan Kebun Binatang Bandung bagian nutrisi.

    “Alhamdulillah sangat tak diduga memberikan kami karyawan gaji 2 bulan dengan tunai,” ujar Sapariah, yang sudah bekerja selama 32 tahun itu.

    Menurutnya, janji KDM untuk memberikan gaji bagi karyawan tidak hanya janji, tapi langsung ditepati.

    “Janji KDM menyakinkan bukan janji palsu. KDM hebat, bapak Aing, yang lagi sedih bisa gembira,” tegasnya.

    Sapariah mengaku bangga dan terharu, bisa bertemu langsung dengan Gubernur KDM yang biasanya hanya bisa melihat di kanal YouTube.

    “Tadinya hanya minta difoto, tapi tadi bisa bertatap muka langsung, bisa difoto, bercanda. Sangat bahagia. Semoga KDM sehat, sukses terus,” tuturnya.

    Semua karyawan berharap, Kebun Binatang Bandung bisa kembali lagi dibuka secara normal dan tidak ada kisruh serta aman. Siapapun pengelolanya, karyawan bisa diangkat kembali dan sejahtera.

  • Kadisdik Genjot Sosialisasi ‘Nyari Gawe’ Bekali kelas 12 Masuk Dunia Kerja

    Kadisdik Genjot Sosialisasi ‘Nyari Gawe’ Bekali kelas 12 Masuk Dunia Kerja

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mendorong percepatan sosialisasi aplikasi Nyari Gawe sebagai upaya memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi lulusan sekolah, khususnya siswa kelas 12 SMK dan SMA.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Purwanto dalam Sosialisasi Aplikasi Nyari Gawe yang digelar secara daring bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar serta SMK negeri se-Jabar.

    Kadisdik Jabar Purwanto menyampaikan, aplikasi Nyari Gawe perlu dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa. “Saya minta sosialisasi ini dilakukan secara masif melalui struktur sekolah. Mulai dari kepala sekolah, wali kelas hingga Bursa Kerja Khusus (BKK),” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

    Selain itu, lanjutnya, monitoring juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan siswa benar-benar memahami penggunaan aplikasi tersebut.

    “Bahkan, ada potensi sidak dari Gubernur sehingga kesiapan siswa dalam mengoperasikan aplikasi menjadi penting,” tegasnya.

    Kadisdik kembali menegaskan, selain penguatan karakter dan kebersihan lingkungan sekolah, mempersiapkan lulusan agar siap bekerja juga menjadi prioritas utama.

    Ribuan Lowongan Kerja Siap Diakses Lewat Aplikasi Nyari Gawe

    Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar, Hendra Kusuma Sumantri menjelaskan, aplikasi Nyari Gawe telah diluncurkan sejak Oktober 2025 dan mendapat respons positif dari masyarakat.

    “Hingga akhir Maret 2026, tercatat lebih dari 382 ribu pencari kerja telah terdaftar, dengan total lebih dari 14 ribu lowongan pekerjaan dari ratusan perusahaan yang tergabung,” jelasnya.

    Aplikasi ini, ungkapnya, menyediakan berbagai fitur. Seperti, pencarian lowongan kerja berbasis lokasi, pelacakan status lamaran, tes psikologi hingga analisis profil berbasis kecerdasan buatan (AI profile analysis) yang membantu pengguna mendapatkan rekomendasi pekerjaan sesuai kompetensi.

    Pemerintah juga, tambahnya, terus mendorong keterlibatan perusahaan untuk bergabung dan aktif membuka lowongan serta melaporkan proses rekrutmen melalui platform tersebut.

    “Ke depan, aplikasi Nyari Gawe akan dikembangkan menjadi platform multi-channel, termasuk berbasis website guna memudahkan perusahaan dalam mencari kandidat sesuai kebutuhan industri,” terangnya.

    Ia berharap, melalui optimalisasi aplikasi ini terjadi keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan ketersediaan lulusan di Jawa Barat. “Sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di tengah dinamika pasar kerja yang terus berkembang,” pungkasnya.

    Aplikasi Nyari Gawe dapat diakses melalui Android maupun iOS di s.id/appNyariGawe

  • Tangani Campak, Jabar Laksanakan Respon Imunisasi

    Tangani Campak, Jabar Laksanakan Respon Imunisasi

    POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dinas Kesehatan Jawa Barat mendorong petugas kesehatan di daerah yang kasus campaknya meningkat untuk melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI). ORI merupakan imunisasi campak untuk seluruh sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan tanpa melihat status imunisasi sebelumnya sebagai upaya mengatasi campak.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengatakan, hingga 19 Maret 2026 terdapat dua wilayah yang akan melaksanakan ORI pada April 2026, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Pelaksanaan ORI dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus campak di wilayah itu.

    Sebelumnya, pada Februari 2026, ORI juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut, yakni di Puskesmas Cimaragas, Bagendit dan Cibiuk.

    Selain ORI, untuk mengatasi campak, Dinas Kesehatan melaksanakan Catch up Campaign (CUC) atau imunisasi campak rubella bagi sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi campak rubella lengkap.

    CUC dilaksanakan di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Subang.

    Sampai saat ini pada delapan kabupaten/ kota, pelaksanaan CUC masih berlangsung untuk mencapai 100 persen.

    Dikatakan Vini, ketersediaan vaksin campak rubella (MR) cukup untuk pelaksanaan ORI dan CUC.

    “Apabila terjadi kekurangan vaksin, puskesmas dapat meminta ke Dinas Kesehatan Provinsi Jabar,” ucap Vini.

    Saat ini, puskemas tinggal menunggu distribusi alat suntik auto disable syringe (ADS) dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan ORI. Alat tersebut telah diperiksa oleh Kementerian Kesehatan dan siap didistribusikan ke provinsi.

    Kepada puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Vini berpesan untuk melaporkan kasus suspek campak dalam waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota masing-masing. Apabila menemukan suspek campak, maka perlu melakukan langkah-langkah tertentu kepada pasien, seperti isolasi minimal tujuh hari setelah ada bercak merah, memberi vitamin A dengan dosis sesuai usia, memberi asupan makanan tinggi protein dan kalori. Selain itu, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Kepada masyarakat, diwajibkan mengecek status imunisasinya. Apabila imunisasi belum lengkap, tidak ada kata terlambat. Segera lengkapi imunisasi ke posyandu, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Imunisasi campak diberikan tiga kali yaitu pada usia 9 bulan, usia 18 bulan dan kelas 1 SD/sederajat.